Kriminal
Share this on:

Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

  • Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs
  • Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

JAKARTA - Penanganan kasus dugaan tindak pidana umum, provokasi publik yang mengakibatkan kericuhan di Papua dan Papua Barat memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kini tengah menunggu pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Jawa Timur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya, Kejati Jawa Timur telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus provokasi isu Papua dari penyidik Polda Jawa Timur atas nama tiga tersangka.

"Sudah diterima SPDP-nya dari kepolisian oleh Kejati Jatim," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Dia menjelaskan ketiga tersangka yang namanya tercantum dalam SPDP yakni VK (Veronika Koman), TS (Tri Susanti) dan AA (Andri Adiansyah). Setelah diterima SPDP, lanjut Mukri, pihak Kejati Jawa Timur, selanjutnya akan menunjuk tim jaksa peneliti berkas perkara yang bertugas meneliti berkas para tersangka jika sudah dilimpahkan penyidik Polda Jatim kepada pihak kejaksaan.

Penelitian berkas perkara oleh tim jaksa peneliti untuk mengetahui apakah berkas perkara para tersangka telah memenuhi unsur formil dan materil atau tidak. "Jadi kita tunggu saja pelimpahan berkas perkara para tersangka dari penyidik," jelasnya.

Polda Jawa Timur sebelumnya telah menetapkan Veronica Koman, Tri Susanti dan Andri Adiansyah sebagai tersangka kasus provokasi isu Papua. Selain juga SA pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang bertugas di Kecamatan Tambaksari.

Tersangka Veronika Koman yang disebut-sebut sebagai aktivis HAM disangka melanggar pasal UU ITE, pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sementara tersangka Tri Susanti alias Susi kordinator lapangan massa ormas disangka melanggar pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sedangkan tersangka Andi Adiansyah pemilik akun di Youtobe disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Adapun tersangka SA dijerat UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Polda Jawa Timur juga telah bersurat ke Mabes Polri perihal pengajuan penerbita nred notice untuk Veronica. Saat penetapan tersangka, Veronica sedang tak berada di Tanah Air. Namun pihak kepolisian mengaku telah mengetahui di negara mana Veronica berada.

Merespons permintaan Polda Jatim, Mabes Polri memastikan pihaknya akan meneruskan surat pengajuan penerbitan red notice atas Veronica ke Interpol. Mengingat, Veronica dikabarkan berada di Australia. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Seseorang pengusaha asal Makassar yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dibekuk tim intelijen Kejaksaan Agung.


Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus dugaan suap perkara yang membelit Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto segera masuk persidangan.


KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI dan USAID CEGAH menyelenggarakan kegiatan pelatihan tindak pidana korupsi


Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi sekadar menunggu, tetapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan Ibu Kota baru.


Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling


Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Sebanyak 171 berkas kasus dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus diteliti Tim Jaksa peneliti Kejaksaan Agung.


Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kep


Dua Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan di Cirebon Dibui

Dua Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan di Cirebon Dibui

Kejaksaan Agung menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan peningkatan jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Jawa Barat tahun anggaran 2


Jaksa Agung Tunjuk Darmawel sebagai Kajati Sulbar Pertama

Jaksa Agung Tunjuk Darmawel sebagai Kajati Sulbar Pertama

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Sulbar) akhirnya resmi terbentuk. Pembentukan Kejati baru ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 25 Janu


Kejaksaan Siap Garap Kejahatan Mata Uang Digital

Kejaksaan Siap Garap Kejahatan Mata Uang Digital

Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan tenaga ahli dalam menangani kasus kejahatan mata uang digital.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!