Kriminal
Share this on:

Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final

  • Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final
  • Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih diam saat disinggung penolakan permohonan kasasi Jaksa atas Dahlan Iskan dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Putusan Mahkamah Agung (MA) itu menguatkan putusan di tingkat banding.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri berdalih, hingga kini Kejaksaan belum menerima salinan putusan tersebut. "Memang informasinya seperti itu (kasasi Jaksa ditolak), tapi kita belum dapatkan salinan putusan itu, jadi kita belum bisa mencermati isi putusannya," katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) , Rabu (1/5) kemarin.

"Nanti setelah kita terima baru kita cermati dulu seperti apa, saat ini kita belum bisa cermati putusannya karena belum terima," singkatnya

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indoenesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan tidak ada langkah hukum lain yang bisa dilakukan jaksa. Artinya jaksa harus menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi jaksa terhadap mantan Menteri BUMN tersebut.

"Ya sudah tidak ada upaya lagi, kita semua termasuk jaksa harus menerima putusan kasasi Pak DI (Dahlan Iskan) bebas. Berdasar putusan MK, jaksa tidak punya hak PK (peninjauan kembali)," singkatnya kepada FIN.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa atas mantan Menteri BUMNDahlan Iskan dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Atas putusan tersebut Dahlan Iskan bakal menghirup udara bebas dan lepas dari semua jeratan hukum.

Kasus ini bermula saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PT PWU periode 2000-2010. Saat itu terjadi kasus tukar guling aset BUMD PT PWU di Jawa Timur. Belakangan, tukar guling itu dinilai bermasalah, sehingga Dahlan Iskan dijadikan tersangka oleh Kejaksaan dan oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan Iskan dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara pada 2017 silam. Tak terima dengan vonis tersebut, Dahlan mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menganulir putusan tersebut. Oleh majelis hakim, Dahlan dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Giliran jaksa yang tak menerima putusan banding tersebut, akhirnya jaksa kemudian mengajukan permohinan kasasi ,namun Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa. "Tolak," demikian bunyi amar putusan 3029 K/PID.SUS/2018 sebagaimana dilansir website MA, Selasa (30/4) kemarin.

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Prof. Dr. Surya Jaya dengan anggota M. Askin dan LL Hutagalung. Perkara dengan panitera pengganti Retno Murni Susanti itu diketuk pada 22 April lalu. (lan/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Wiranto Ditusuk, Sudah 22 Terduga Teroris JAD Ditangkap

Wiranto Ditusuk, Sudah 22 Terduga Teroris JAD Ditangkap

Sebanyak 22 terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) ditangkap terkait aksi penikaman Menko Polhukam Wiranto.


Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

13 tersangka dugaan penculikan dan penganiyaan pegiat media sosial Ninoy Karundeng sudah ditetapkan Polda Metro Jaya.


Buzzer di Medsos Sudah Ditindak

Buzzer di Medsos Sudah Ditindak

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta para buzzer di media sosial untuk ditertibkan.


Jaksa Agung Tunjuk Darmawel sebagai Kajati Sulbar Pertama

Jaksa Agung Tunjuk Darmawel sebagai Kajati Sulbar Pertama

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Sulbar) akhirnya resmi terbentuk. Pembentukan Kejati baru ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 25 Janu


MA Kurangi Masa Tahanan Irman Gusman

MA Kurangi Masa Tahanan Irman Gusman

Keputusan Mahkamah Agung (MA) kali ini cukup mengejutkan. Masa tahanan terpidana korupsi Irman Gusman dikurangi.


Malaysia ketahui Identitas Tiga Nelayan WNI Diculik

Malaysia ketahui Identitas Tiga Nelayan WNI Diculik

Identitas tiga nelayan asal Indonesia yang diculik oleh kelompok bersenjata saat melaut di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 23 September lalu sudah dik


Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

Atensi Presiden Joko Widodo yang meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk ditindak tegas, menjadi prioritas Polri dan Kejaksaan Agung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!