Kriminal
Share this on:

Kivlan Zein Kirim Surat Perlindungan Hukum ke DPR

  • Kivlan Zein Kirim Surat Perlindungan Hukum ke DPR
  • Kivlan Zein Kirim Surat Perlindungan Hukum ke DPR

JAKARTA - Tak mendapat respon dari Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu terkait perlindungan hukum, tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zein mengirimkan surat perlindungan hukum ke Komisi II DPR.

"Belum ada balasan dari Pak Wiranto, tapi kita sudah masukkan lagi surat perlindungan hukum ke DPR, Komisi II dan Kementerian Pertahanan kita masukkan lagi," kata Kuasa Hukum Kivlan, Muhammad Yuntri di Polda Metro Jaya, Senin (16/6) kemarin.

Selain ke Menkopolhukam dan Menhan, Kivlan juga mengirim surat permohonan perlindungan hukum ke Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Yuntri berharap Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) itu mendapatkan perlindungan dari negara. Sebab kasus yang menimpa purnawirawan TNI itu merupakan masalah keamanan negara.

Selain itu, Yuntri juga mengatakan kliennya ingin penyidik melakukan gelar perkara secara transparan atau terbuka. Sebab, Kivlan ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus tersangka Iwan Kurniawan, anak buah Kivlan.

"Ini yang kita minta gelar perkara sesegera mungkin tentang kinerja polisi. Jadi, kalau seandainya diuji dengan gelar perkara secara terbuka dan transparan agar semua jelas. Dan kita nguji juga. Kalau enggak terbukti ya SP3 dong," katanya.

Yuntri juga mengatakan kliennya menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait aliran dana yang didapatkannya dari Habil Marati (HM), tersangka dugaan percobaan pembunuhan.

"Pemeriksaan Jumat malam berhubung beliau sakit gigi dihentikan sementara. Hari ini pemeriksaan dilanjutkan kembali, beliau sudah diobati tadi di poliklinik gigi alhamdulillah lumayan sembuh," katanya.

"Pemeriksaan dilanjutkan tentang aliran dana dari tersangka Habil Marati. Tadi mulai diperiksa pukul 11.00 WIB," lanjutnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN
KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Berita Sejenis

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Kasus Hukum Rizieq Jangan Diartikan Sebagai Penghalang

Kasus Hukum Rizieq Jangan Diartikan Sebagai Penghalang

Polri dituding sebagai salah satu 'portal' atau penghalang kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia.


Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyangkal membuat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MK).


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari Rutan KPK mendapat kecaman dari sejumlah kalangan.


Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Berkas perkara Kivlan Zein dalam kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api tengah akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.


Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang praperadilan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purnawirawan) TNI Kivlan Zen, Senin (8/7), ditunda.


Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan surat jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!