Kriminal
Share this on:

Kivlan Zein Kirim Surat Perlindungan Hukum ke DPR

  • Kivlan Zein Kirim Surat Perlindungan Hukum ke DPR
  • Kivlan Zein Kirim Surat Perlindungan Hukum ke DPR

JAKARTA - Tak mendapat respon dari Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu terkait perlindungan hukum, tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zein mengirimkan surat perlindungan hukum ke Komisi II DPR.

"Belum ada balasan dari Pak Wiranto, tapi kita sudah masukkan lagi surat perlindungan hukum ke DPR, Komisi II dan Kementerian Pertahanan kita masukkan lagi," kata Kuasa Hukum Kivlan, Muhammad Yuntri di Polda Metro Jaya, Senin (16/6) kemarin.

Selain ke Menkopolhukam dan Menhan, Kivlan juga mengirim surat permohonan perlindungan hukum ke Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Yuntri berharap Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) itu mendapatkan perlindungan dari negara. Sebab kasus yang menimpa purnawirawan TNI itu merupakan masalah keamanan negara.

Selain itu, Yuntri juga mengatakan kliennya ingin penyidik melakukan gelar perkara secara transparan atau terbuka. Sebab, Kivlan ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus tersangka Iwan Kurniawan, anak buah Kivlan.

"Ini yang kita minta gelar perkara sesegera mungkin tentang kinerja polisi. Jadi, kalau seandainya diuji dengan gelar perkara secara terbuka dan transparan agar semua jelas. Dan kita nguji juga. Kalau enggak terbukti ya SP3 dong," katanya.

Yuntri juga mengatakan kliennya menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait aliran dana yang didapatkannya dari Habil Marati (HM), tersangka dugaan percobaan pembunuhan.

"Pemeriksaan Jumat malam berhubung beliau sakit gigi dihentikan sementara. Hari ini pemeriksaan dilanjutkan kembali, beliau sudah diobati tadi di poliklinik gigi alhamdulillah lumayan sembuh," katanya.

"Pemeriksaan dilanjutkan tentang aliran dana dari tersangka Habil Marati. Tadi mulai diperiksa pukul 11.00 WIB," lanjutnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN
KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Berita Sejenis

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


Korban Demo DPR Tewas Sesak Napas, Bukan Dianiaya

Korban Demo DPR Tewas Sesak Napas, Bukan Dianiaya

Seorang juru parkir di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat meninggal dunia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (25/9) lalu.


Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah bersama KPAI dan lintas sektor lembaga lainnya, sepakat membentuk membentuk Tim Terpadu Perlindungan Anak.


380 Peserta Demo DPR Jadi Tersangka, 179 Ditahan

380 Peserta Demo DPR Jadi Tersangka, 179 Ditahan

Total sebanyak 1.489 orang, yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan warga sipil diamankan karena diduga sebagai perusuh dalam aksi demo di depan Gedung DPR/DP


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!