Kriminal
Share this on:

KKP Kembali Dibelit Rasuah Kapal

  • KKP Kembali Dibelit Rasuah Kapal
  • KKP Kembali Dibelit Rasuah Kapal

JAKARTA - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama Jelajah Samudra Internasional Rosita Wulansari, Selasa (16/7). Pemeriksaan tersebut dalam agenda pengembangan kasus dugaan korupsi mesin kapal Direktorat Kapal Penangkap Ikan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ini merupakan kasus kedua yang membelit kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut. Kesemuanya berasal dari proses pengadaan kapal di tahun anggaran 2016. Sayangnya, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejagung Mukri mengatakan, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan rasuah penyediaan 66 mesin kapal Merk Vetus di KKP. Pengadaan dilakukan pada tahun anggaran 2016. "Masih dalam proses penyidikan, sejumlah saksi kami periksa," terang Mukri kepada Fajar Indonesia Network di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (16/7).

Selain Rosita, penyidik juga memeriksa Bendahara Pengeluaran KKP RI tahun 2016 Ranti Prihanti. "Pemeriksaanya terkait dengan pembayaran pengadaan mesin kapal perikanan di KKP," bebernya.

Mukri mengatakan, kasus bermula ketika Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KKP RI telah melaksanakan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit. Pagu anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp271.409.030.000,00.

Namun setelah ditelusuri, terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200 yang belum terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya. "Nah, kapal itu berada di galangan yang tidak beradal dalam kontrak proyek. Itu ditemukan pada tahun 2017," paparnya.

Akibatnya, oleh pihak galangan mesin ditahan. Pasalnya, mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan.

Namun, di tengah jalan terjadi perubahan kontrak (addendum) yakni pengurangan atas mesin yang telah terpasang. Sayangnya meski ada addendum, KKP RI tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017. "Selain itu diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog," ujarnya.

Di sisi lain, penyidik juga mengembangkan kasus rasuah dalam pengadaan kapal di KKP RI. Sejak Juni lalu,empat orang saksi diperiksa Kejagung. Diantaranya: tiga ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Ade Rizky Emirsyah, Ichwan Makmur Nasution dan Muhammad Firdaus. Ketiganya merupakan anggota Tim Pokja III 10 GT LKPP.

Selanjutnya, Kejagung juga memeriksa Direktur LKPP Emin Adhy Muhaemin. Kasus ini bermula pada tahun anggaran 2016, KKP menggelontorkan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 477.958.245.000. Dengan realisasi anggaran pembangunan kapal Perikanan adalah sebesar Rp 209.767.095.831.

Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu, pembayaran dilakukan apabila satuan unit kapal telah sampai di lokasi. Namun, hingga akhir tahun 2016 dari 754 unit kapal yang diajukan, baru 57 unit kapal selesai.

Sesuai syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Kapal Perikanan, maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 unit kapal senilai Rp15.969.517.536. Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan. Meski demikian, pada akhir tahun anggaran, terjadi perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran.

Dari sebelumnya, lewat Turn Key, menjadi sesuai progress. Dengan pengertian, meskipun kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan. Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut, akhirnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak atau secara keseluruhan Rp193.797.578.295 sementara sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan garansi Bank. (lan/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polisi Kembali Diserang KKSB Papua

Polisi Kembali Diserang KKSB Papua

Usai membunuh Briptu Hedar, Senin (12/8), teror serangan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua terhadap personel kepolisian kembali terjadi di Kampung


Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Sedikitnya lima anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, dilaporkan hilang saat melaut di perairan dekat Pulau Diaoyutai, Taiwan.


Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola kembali dibentuk untuk mengungkap kasus-kasus sepakbola Tanah Air dalam enam bulan ke depan.


TNI Terpapar Radikalime Harus Segera Diverifikasi

TNI Terpapar Radikalime Harus Segera Diverifikasi

Salah satu cara agar kembali ke ideologi Pancasila dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dengan melakukan sterilisasi.


Malaysia Tangkap Nakhoda WNI

Malaysia Tangkap Nakhoda WNI

Seorang Nakhoda dan teknisi kapal berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA).


Kasus Kudatuli Diungkap Kembali

Kasus Kudatuli Diungkap Kembali

Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli masih menyisakan luka mendalam.


Polri dan Kejaksaan Harus Berani Ungkap KKN di KPK

Polri dan Kejaksaan Harus Berani Ungkap KKN di KPK

Penyidik Polri dan Kejaksaan yang bertugas di KPK harus berani membongkar dan mengusut dugaan KKN di lembaga anti rasuah tersebut.


Amerika Kembali Terapkan Hukuman Mati

Amerika Kembali Terapkan Hukuman Mati

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menerapkan hukuman mati setelah 16 tahun vakum.


Kapal Terbalik, 150 Imigran Diperkirakan Tewas

Kapal Terbalik, 150 Imigran Diperkirakan Tewas

Sebanyak 150 imigran diperkirakan tewas, setelah dua kapal yang mereka tumpangi terbalik di lepas pantai Libya, Kamis (25/7) lalu.


Mukul karena Pacar Diganggu, Kris Hatta Dipenjara Lagi

Mukul karena Pacar Diganggu, Kris Hatta Dipenjara Lagi

Artis Kris Hatta harus kembali merasakan tidur di balik jeruji besi, setelah divonis bebas atas kasus pemalsuan dokumen nikah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!