Kriminal
Share this on:

Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

  • Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka
  • Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

JAKARTA - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hingga kini tak kunjung menetapakn tersangka dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Gresik, Jawa Timur terkait pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) kepada debitur PT Graha Permata Wahana serta Novasi (pembaharuan utang) kepada PT Nugraha Alam Prima serta PT Lintang Jaya Property.

Padahal kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit ini sudah masuk tahap penyidikan, namun belum pada penetapan tersangka. Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan para saksi-saksi baik dari unsur pemerintah mau pun unsur swasta yang diduga mengetahui proses pemberian kredit yang merugikan negara puluhan miliar rupiah tersebut. Kasus ini sudah mulai disidik penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung sejak 2018 lalu.

Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan di Gedung Bundar. Tim penyidik terus melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait kasus ini.

"Penyidikannya masih terus berjalan, pemeriksaan par saksi-saksi terus dilakukan oleh penyidik," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Pekan ini, kata Mukri, penyidik telah memeriksa Direktur Utama PT Lintang Jaya Propert, H. Lamiranto, diperiksa terkait dengan pengajuan dan penerimaan fasilitas kredit dari PT BTN Cabang Gresik kepada PT Lintang Jaya Property dan novasi.

Selain itu, penyidik juga periksa Ghani Padmadewa selaku Staf Asset Management Division PT BTN Pusat. "Pemeriksaan soal pembuatan memo usulan novasi (pembaharuan utang) dari PT Graha Permata Wahana kepada PT Nugra Alam Prima," ujanya.

Lebih lanjut Mukri menjelaskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, berawal pada bulan Desember 2011. Saat itu, PT BTN Cabang Gresik telah memberikan fasilitas KYG kepada PT Graha Permata Wahana senilai Rp5 miliar. Hal itu mengakibatkan kredit macet sebesar Rp4,1 miliar.

"Diduga prosedur pemberian yang dilakukan, melawan hukum karena tidak sesuai Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk," ungkapnya.

Lantas Desember 2015, Asset Managemen Division (AMD) Kantor Pusat BTN secara sepihak melakukan novasi kepada PT Nugra Alam Prima (NAP). Plafonnya senilai Rp6,5 miliar dan tanpa ada tambahan agunan. Kemudian, ini juga menyebabkan kredit macet sebesar Rp5,7 miliar.

Tak hanya itu, pada November 2016, AMD Kantor Pusat BTN kembali melakukan novasi secara sepihak dari PT NAP kepada PT Lintang Jaya Property (LJP). Perbuatan AMD Kantor Pusat BTN itu tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Menurut Mukri, kemudian juga dilakukan tambahan agunan dengan plafon kredit sebesar Rp16 miliar. Ini kembali menyebabkan kredit macet yakni sebesar Rp15 miliar dengan kategori kolektibilitas 5.

Disinggung soal akankah ada penetapan tersangka dalam waktu dekat? Mukri mengatakan hanya tim penyidik yang mengetahuinya. Yang jelas proses penyidikan masih terus berjalan hingga saat ini. "Kalau soal penetapan tersangka hanya penyidik yang tahu, nanti akan diinformasikan jika sudah ada tersangkanya," tutupnya.

Diketahui, untuk mencari tersangka dalam pemberian kredit sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan orang saksi baik dari pihak swasta maupun pihak Bank BTN.

Seperti Direktur Utama PT PT Nugraha Alam Prima, Eddy George Tauran, Komisaris PT Nugraha Alam Prima, Sigit Wahyudi, Dr Rosyan Rahman, Christan Yudianto Tauran dan Siswadji SH. Saksi Siswadji tidak tertera jabatan dan identitas lengkapnya.

Beberapa pegawai dari BTN yang sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung yakni Kepala Departemen Supporting Asset Manajement AMD BTN Pusat Alpin Chandra, Area Head II Surabaya tahun 2016 Atjuk Winarto, AMD Head Area II Setyanto Basuki, serta Kepala AMD Kantor Pusat Setya Wijayantara.

Awal tahun 2018 lalu, kasus dugaan korupsi di Bank BTN juga pernah terjadi dan disidik oleh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten. Kasus korupsi, tidak lain soal pemberian kredit dari Bank BTN Cikarang kepada debitur yang merupakan beberapa perusahaan, namun kredit tersebut macet dan menimbulkan kerugian negara Rp 6,5 miliar.

Dalam kasus ini penyidikan menetapkan dua orang tersangka BW dan IO yang merupakan saat itu pegawai Bank BTN Cikarang dan NA. Berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu, kedua tersangka merupakan pegawai yang bertugas di bidang kredit pada nasabah di Bank BTN Cikarang dan tindak pidana korupsi yang dilakukan dua tersangka tersebut berlangsung dua tahun, sejak 2012 hingga 2013.

Kasus ini ditemukan adanya persekongkolan antara oknum pegawai BTN dengan pihak luar untuk mencairkan bantuan kredit bagi nasabah tersebut. Persengkongkolan antara oknum bank dan pihak luar itu dilakukan untuk memangkas segala bentuk tahapan yang ditetapkan bank sebelum pencairan kredit kepada nasabah. Kedua tersangka usai melakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan oleh penyidik di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur.

Tak hanya memeriksa dua tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan para pegawai Bank BTN hingga para nasabah yang mengajukan pinjaman. Permohonan kredit yang diajukan berkisar antara Rp500 juta hingga Rp3,7 miliar. Saat ini kasus tersebut tengah dalam proses perisidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. (lan/zul/gw/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE), tersangka kasus suap proyek dan jual beli jabatan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta.


Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Warga Jalan Cerme Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan berinisial S (44) nekat menyebarkan foto tak senonoh mantan pacarnya, setelah diputus.


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Korupsi Alkes, Kajati Sulteng Bidik Tersangka Baru

Korupsi Alkes, Kajati Sulteng Bidik Tersangka Baru

Penyidik pidana khusus Kejaksaam Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes)


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20


Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Gugatan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!