Kriminal
Share this on:

Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

  • Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa
  • Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Keseahtan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dra Maura Linda Sitanggang diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Mantan pejabat Kemenkes ini diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan (penyediaan obat untuk penyakit Aids dan PMS) tahap I pada Kemenkes Tahun Anggaran 2016.

Meskipun kasus ini sudah dalam tahap penyidikan, namun hingga kini penyidik tak kunjung menetapkan tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Kali ini ada dua orang yang diperiksa yakni Mantan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Dra Maura Linda Sitanggang.

"Perkembangan kasus ini, Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi terkait dengan mekanisme dalam memasukan obat Aids dan PMS yang diadakan oleh PT Kimia Farma Trading Distribution untuk Kementerian Kesehatan," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/8).

Lalu, penyidik juga memeriksa Drs Gustafera selaku Kepala Unit Logistik Central di Kimia Farma (persero). Saksi Gustafera diperiksa terkait dengan distribusi obat untuk penyakit Aids dan PMS ke seluruh provinsi di Indonesia. "Proses pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan tim penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti," jelasnya.

Dia menjelaskan penyidik juga telah memeriksa berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah dan swasta. Kemarin, kata Mukri, penyidik memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Kimia Farma Trading and Distribution, Yayan Heryana. Pemeriksaan yangbersangkutan sebagai saksi terkait dengan proses pelelangan, kontrak.

"Maupun pengiriman barang dan distribusi obat untuk penyakit Aids dan PMS ke Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Selain itu Dirut PT Kimia Farma Trading and Distribution itu, kata Mukri, pihaknya juga memeriksa Rahmad Rialdi, SSi MM Apt, Asisten Manager Prinsipal PT. Kimia Farma Trading and Distribution. Dia diperiksa sebagai saksi, terkait dengan proses pelelangan dan pembelian obat untuk penyakit Aids dan PMS di Kimia Farma, Tbk.

Lalu juga diperiksa sebagai saksi adalah Kalista Utama, Direktur PT. Soho Industri Pharmasi tahun 2016, terkait dengan impor dan ijin edar obat Aids dan PMS jenis Rilpivirin 25 mg. "Serta juga diperiksa sebagai saksi adalah Ir Raphael Aswin MSi, Direktur PT. Soho Industri Pharmasi tahun 2016, terkait dengan impor dan ijin edar obat Aids dan PMS jenis Rilpivirin 25 mg," ujarnya.

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, lanjut Mukri, pada Tahun 2016 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan dana yang bersumber dari APBN telah melaksanakan pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan (penyediaan obat untuk penyakit AIDS dan PMS) Tahap I dan selaku penyedia barang yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution dengan nilai kontrak sebesar Rp 211.649.987.736.

"Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan umum, kemudian dalam pelaksanaannya pengadaan obat AIDS dan PMS tersebut diduga terjadi penyimpangan dengan tidak mempedomani Peraturan-Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," tutupnya.

Diketahui, Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Kesehatan bukan kali ini terjadi, aparat penegak bebrapa kali pernah membongkar kasus korupsi di Kemeneterian Kesehatan diantaranya kasus pengadaan alat kesehatan untuk pusat penanggulangan krisis di Kementerian Kesehatan tahun 2007, korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung tahun 2006.

Lalu kasus korupsi dalam pengadaan peralatan dan bahan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) tahun anggaran 2015 di Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Menular pada Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan banyak lagi kasus korupsi lainnya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hingga kini tak kunjung menetapakn tersangka dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik, Jawa Timur.


Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Satu persatu petinggi CIMB Securities diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danar


Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.


Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan sejumlah kalangan.


Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR.


Asyik Pesta Miras, Tersangka Korupsi Dana Desa Ditangkap

Asyik Pesta Miras, Tersangka Korupsi Dana Desa Ditangkap

Mantan Kepala Desa Masadian di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, SN ditangkap Tim intelijen Kejaksaan Negeri Morowali.


Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka


Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Kasus suap yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, belum juga berakhir.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!