Kriminal
Share this on:

Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

  • Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum
  • Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gerah. Ini terkait dengan kebijakan pelaku korupsi yang dipernjara tapi bisa seenaknya keluar masuk bui. Lembaga antirasuah itu pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mematangkan instrumen penjara super maximum security bagi narapidana (napi) koruptor kelas kakap yang terbukti merugikan keuangan negara skala besar.

Ketua KPK Agus Rajardjo menyebut pengembalian kerugian keuangan negara mestinya menjadi prioritas pemidanaan pelaku korupsi. Atas dasar itu, pihaknya meminta Ditjenpas segera menyiapkan space penjara super maximum security. "Harapannya dia (napi korupsi kakap) sadar, dan mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi," ujarnya, kemarin (30/4).

Untuk diketahui, Ditjenpas mempercepat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Lewat aturan itu, pembinaan narapidana di lapas akan diklasifikasikan ke dalam berbagai kelas. Yakni, super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security.

Di tahap awal, Lapas Nusakambangan bakal dijadikan pilot project pengklasifikasian dan revitalisasi itu. Diharapkan negara lebih mudah melakukan antisipasi gangguan keamanan di unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Selain itu, birokrasi menjadi lebih cepat, tepat, dan menuju zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Agus mengaku telah mengunjungi penjara super maximum di Nusakambangan beberapa waktu lalu. Dia menyebut napi yang ditempatkan di penjara itu tidak mendapat akses berkomunikasi dengan pihak luar. Termasuk, dengan petugas lapas. "Petugas hanya memonitor ruangan, sama sekali tidak berhubungan dengan napi," paparnya.

Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami untuk memastikan pengawasan di penjara super maximum itu, pihaknya tengah mengintegrasikan kamera pengawas di kompleks penjara bisa dimonitor di kantor ditjenpas dan KPK. Dia menargetkan tahun ini integrasi itu bisa terealisasi. Sehingga, napi korupsi kelas kakap bisa ditempatkan di penjara itu.

"Semua napi sebenarnya bisa ditempatkan di lapas super maximum, tapi tentu ada kriteria tertentu," terangnya di gedung KPK. Kriteria untuk menentukan napi mana yang layak mendekam di penjara itu saat ini terus dimatangkan dengan pihak terkait. Bukan hanya KPK, tapi juga para ahli hukum dan pihak lain yang memiliki kewenangan.

Penempatan napi di penjara super maximum hanya bersifat sementara. Artinya, ketika napi tersebut sudah mau mengembalikan keuangan negara, secara bertahap akan ditempatkan ke penjara kelas dibawahnya. Mulai dari maximum, medium hingga yang paling bawah kelas minimum. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mantan Koruptor Tetap Bisa Nyalon di Pilkada

Mantan Koruptor Tetap Bisa Nyalon di Pilkada

Peluang larangan mantan terpidana korupsi ikut dalam Pilkada Serentak 2020 semakin kecil.


Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.


Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Hingga kini, tiga jabatan penting eselon I (Jaksa Agung Muda) di lingkungan Kejaksaan RI belum juga terisi.


Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.


Empat Desa 'Hantu' Harus Segera Ditelusuri

Empat Desa 'Hantu' Harus Segera Ditelusuri

Desa Hantu menjadi bahan perbincangan hangat belakangan ini. Penyebabnya, sebenarnya desa yang dimaksud itu fiktif.


ICW Minta MA Tolak PK Koruptor

ICW Minta MA Tolak PK Koruptor

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus korupsi.


RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak banyak kalangan, karena sejumlah pasal dianggap kontradiktif dengan situasi yang terjadi.


Penegakan Hukum Pemilu Dikaji

Penegakan Hukum Pemilu Dikaji

Penegakan pelanggaran dalam pesta demokrasi harus diputuskan dengan adil. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki ragam budaya, memiliki kesulita


Tujuh Koruptor Divonis Bebas, Jampidsus Melawan

Tujuh Koruptor Divonis Bebas, Jampidsus Melawan

Tujuh terdakwa kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang diduga merugikan negara Rp 1,8 trilun divonis bebas oleh Mahkamah


Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani proses sidang disiplin. Mereka disidang karena melanggar standar operasional prosedur (SOP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!