Kriminal
Share this on:

Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

  • Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum
  • Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gerah. Ini terkait dengan kebijakan pelaku korupsi yang dipernjara tapi bisa seenaknya keluar masuk bui. Lembaga antirasuah itu pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mematangkan instrumen penjara super maximum security bagi narapidana (napi) koruptor kelas kakap yang terbukti merugikan keuangan negara skala besar.

Ketua KPK Agus Rajardjo menyebut pengembalian kerugian keuangan negara mestinya menjadi prioritas pemidanaan pelaku korupsi. Atas dasar itu, pihaknya meminta Ditjenpas segera menyiapkan space penjara super maximum security. "Harapannya dia (napi korupsi kakap) sadar, dan mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi," ujarnya, kemarin (30/4).

Untuk diketahui, Ditjenpas mempercepat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Lewat aturan itu, pembinaan narapidana di lapas akan diklasifikasikan ke dalam berbagai kelas. Yakni, super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security.

Di tahap awal, Lapas Nusakambangan bakal dijadikan pilot project pengklasifikasian dan revitalisasi itu. Diharapkan negara lebih mudah melakukan antisipasi gangguan keamanan di unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Selain itu, birokrasi menjadi lebih cepat, tepat, dan menuju zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Agus mengaku telah mengunjungi penjara super maximum di Nusakambangan beberapa waktu lalu. Dia menyebut napi yang ditempatkan di penjara itu tidak mendapat akses berkomunikasi dengan pihak luar. Termasuk, dengan petugas lapas. "Petugas hanya memonitor ruangan, sama sekali tidak berhubungan dengan napi," paparnya.

Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami untuk memastikan pengawasan di penjara super maximum itu, pihaknya tengah mengintegrasikan kamera pengawas di kompleks penjara bisa dimonitor di kantor ditjenpas dan KPK. Dia menargetkan tahun ini integrasi itu bisa terealisasi. Sehingga, napi korupsi kelas kakap bisa ditempatkan di penjara itu.

"Semua napi sebenarnya bisa ditempatkan di lapas super maximum, tapi tentu ada kriteria tertentu," terangnya di gedung KPK. Kriteria untuk menentukan napi mana yang layak mendekam di penjara itu saat ini terus dimatangkan dengan pihak terkait. Bukan hanya KPK, tapi juga para ahli hukum dan pihak lain yang memiliki kewenangan.

Penempatan napi di penjara super maximum hanya bersifat sementara. Artinya, ketika napi tersebut sudah mau mengembalikan keuangan negara, secara bertahap akan ditempatkan ke penjara kelas dibawahnya. Mulai dari maximum, medium hingga yang paling bawah kelas minimum. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Polisi segera memeriksa pemilik dump truk maut penyebab tabrakan beruntun yang menewaskan delapan orang di Tol Cipularang, Senin (2/9) lalu.


Bintang Kejora Harus Diubah dengan Simbol NKRI

Bintang Kejora Harus Diubah dengan Simbol NKRI

Pemerintah Indonesia akan menangkap Benny Wenda. Hal Itu dilakukan apabila Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) tersebut masuk ke wilaya


Cegah Hoaks, Akses Internet di Papua Harus Dibuka

Cegah Hoaks, Akses Internet di Papua Harus Dibuka

Pemerintah didesak untuk membuka akses internet secara penuh. Tujuannya agar penyebaran hoaks bisa dinetralisir.


Rasisme Pemicu Amarah di Papua

Rasisme Pemicu Amarah di Papua

Generasi muda di Papua diminta meredam amarahnya. Mereka harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua.


Soal Kebiri Kimia, IDI Harus Tunduk UU

Soal Kebiri Kimia, IDI Harus Tunduk UU

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ha


Sedang Hamil, TKI di Singapura Dipenjara

Sedang Hamil, TKI di Singapura Dipenjara

Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Poniyem (41), yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) divonis empat bulan penjara di Singapura.


Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Bandung, Jawa Barat terpaksa harus dinonaktifkan dari jabatannya.


Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi disesalkan banyak kalangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!