Kriminal
Share this on:

KPK Akui Terima Banyak Laporan Gratifikasi

  • KPK Akui Terima Banyak Laporan Gratifikasi
  • KPK Akui Terima Banyak Laporan Gratifikasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mencermati fakta-fakta persidangan yang muncul dalam persidangan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi. Termasuk, soal pengakuan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang menerima uang Rp180 juta dan USD30 ribu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK berupaya menguji dakwaan yang dilayangkan kepada kepada kedua terdakwa dengan meminta keterangan saksi di persidangan. Nantinya, jika terdapat indikasi keterlibatan pihak lain melalui fakta persidangan yang muncul selama proses pembuktian tersebut, Febri memastikan JPU akan mencermati hal itu.

"Tadi sudah mulai disinggung sebenarnya terkait dengan temuan uang di laci meja kerja Menag dan keterangan-keterangan itu nanti akan dicermati oleh jaksa penuntut umum," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/6) kemarin.

Febri menyatakan, jika Lukman mengakui penerimaan tersebut, semestinya dirinya melaporkan kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari. Menurutnya, ini merupakan pengetahuan yang harusnya sudah dipahami oleh seluruh penyelenggara negara baik menteri atau pun setingkat pegawai negeri sipil (PNS).

Ia mengakui, pihaknya menerima banyak laporan gratifikasi dari jajaran Kementerian Agama (Kemenag). "Khusus untuk Menteri Agama terakhir kan juga melaporkan gratifikasi yang Rp10 juta itu. Apakah ada laporan yang 30 ribu dolar nanti kita simak saja di persidangan," tandasnya.

Hanya saja, Febri mengingatkan kepada seluruh saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan secara jujur. Karena, terdapat konsekuensi hukum jika seorang saksi memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim

"Jadi jangan sampai ada saksi-saksi yang bohong, sehingga ini perlu dicermati lebih lanjut dan kami ingatkan juga pada saksi agar berbicara yang sebenarnya apa lagi itu disumpah dan disaksikan juga oleh publik di depan najelis hakim dan jaksa penuntut umum dan pihak kuasa hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, Lukman mengakui pernah menerima uang sebesar USD30 ribu saat dikonfirmasi JPU terkait temuan uang di laci meja kerjanya dalam persidangan perkara jual beli jabatan di Kemenag di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Menurut penuturannya, uang tersebut ia terima dari pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi.

Beberapa waktu lalu, tim KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Lukman di Kantor Kemenag. Imbasnya, sejumlah uang yang ditemukan tim di laci meja kerja Lukman, yakni Rp180 juta dan USD30 ribu, disita.

Dalam persidangan, Lukman mengakui uang tersebut merupakan hasil akumulasi dari dana operasional menteri, serta sisa honorarium dan perjalanan dinas baik dalam mau pun luar negeri. JPU Abdul Basir kemudian kembali mengonfirmasi soal temuan mata uang asing tersebut.

Diakui Lukman, uang tersebut diterima dari Panitia Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Panitia yang dimaksud yakni Kepala Atase Keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Saad bin Husein Annamasi dan Syekh Ibrahim bin Sulaiman Alnughaimsi.

Lukman menuturkan, poses pemberian uang berlangsung di ruang kerjanya pada pertengahan 2018 lalu. Ia mengaku menolak pemberian tersebut dengan alasan terdapat aturan yang melarang penyelenggara negara menerima uang. Akan tetapi, kata Lukman, mereka tetap memaksanya untuk menerima uang tersebut. Alhasil, ia kemudian mengalokasikannya untuk kegiatan sosial.

Seperti diketahui, Haris Hasanuddin didakwa menyuap Romahurmuziy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta. Lukman Hakim disebut menerima Rp70 juta secara dua tahap dan Romahurmuziy menerima sebesar Rp255 juta.

Adapun Muhamad Muafaq Wirahadi, didakwa menyuap Romahurmuziy sebesar Rp91,4 juta. Suap dilakukan keduanya untuk memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, Haris dan Muafaq didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dituduh Buat Laporan Palsu, Dewi Tanjung Ganti Dipolisikan

Dituduh Buat Laporan Palsu, Dewi Tanjung Ganti Dipolisikan

Dewi Tanjung dipolisikan. Politisi PDI Perjuangan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pengaduan palsu.


KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


Lapas Kendal Diancam Dibakar

Lapas Kendal Diancam Dibakar

Kepolisian Resor (Polres) Kendal menerima laporan ancaman pembakaran Lapas Kelas IIA Kendal oleh penghuninya.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!