Kriminal
Share this on:

KPK Apresiasi Kejagung Copot Aspidum Kejati DKI

  • KPK Apresiasi Kejagung Copot Aspidum Kejati DKI
  • KPK Apresiasi Kejagung Copot Aspidum Kejati DKI

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah pemberhentian sementara Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pencopotan jabatan ini diketahui berdasarkan penetapan Agus sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"KPK tetap menghargai kejaksaan dalam melakukan beberapa langkah tersebut. Saya kira tindakan cepat yang dilakukan tersebut memang perlu dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/7) kemarin.

Selain mencopot sementara Agus, Kejagung juga memberhentikan dua jaksa lain yang terlibat operasi tangkap tangan (OTT) kasus ini. Mereka adalah Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum Lain (Kasi Kamnegtibum TPUL) Kejati DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas dan Kepala Subseksi (Kasubsi) Penuntutan Kejati DKI Jakarta Yadi Herdianto.

Febri menambahkan, hingga saat ini keduanya masih berstatus sebagai saksi. Berdasarkan pemeriksaan awal lembaga antirasuh, kata Febri, mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani KPK itu. "Sebagai penegak hukum, KPK ataupun Kejaksaan tentu juga tidak boleh memaksakan orang-orang tertentu untuk menjadi tersangka padahal perbuatan mereka tidak demikian," kata Febri.

Ia pun memastikan, kerjasama antara KPK dan Kejagung akan terus dilakukan dan diperkuat. Baik dalam upaya pencegahan korupsi, atau pun koordinasi dan supervisi kasus-kasus di daerah yang masih berjalan hingga saat ini.

"Dalam proses penyidikan yang sedang ditangani KPK saat ini, nanti tentu kami juga membutuhkan kerja sama dan bantuan dari kejaksaan. Baik terkait bukti-bukti dokumen ataupun pemeriksaan saksi-saksi dari kejaksaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung Jan Samuel Maringka mengatakan, pencopotan ketiga jaksa dilakukan agar pelayanan publik di Kejati Jakarta tidak terganggu selama proses hukum berjalan. Samuel menyampaikan, bidang pengawasan Kejati DKI bakal melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga jaksa tersebut.

"Terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh keduanya maupun yang dijadikan tersangka (Agus) akan dilakukan pendalaman oleh bidang pengawasan Kejati DKI Jakarta," tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto, serta masing-masing dua tersangka yakni seorang pengacara bernama Alvin Suherman dan swasta Sendy Perico.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil OTT kolaborasi antara KPK dan Kejagung di Jakarta, Jumat (28/6) lalu. Dalam OTT, tim berhasil mengamankan lima orang termasuk dua jaksa yakni Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta Yadi Herdianto (YHE) dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas.

Proses penanganan dua jaksa tersebut diambil alih oleh Kejagung. Alasannya, pihak Kejagung masih perlu mendalami kasus ini. Atas perbuatannya Agus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Alvin dan Sendi disangka melanggar pasal pemberi suap Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin/tgr)


Berita Sejenis

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


Kejagung Harus Kejar Eksekusi Kasus Indosat Rp1,3 Triliun

Kejagung Harus Kejar Eksekusi Kasus Indosat Rp1,3 Triliun

Kejaksaan Agung mengeksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp477.359.539.000 dari Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim.


Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan penegakan hukum khususnya korupsi di Kejaksaan Agung akan diubah. Dari awalnya menitikberatkan soal penindakan, digeser pada pencegahan.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!