Kriminal
Share this on:

KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah

  • KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah
  • KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tujuan dilakukannya pengkajian adalah untuk memberikan rekomendasi guna menutup celah potensi korupsi dalam siklus pinjaman daerah. Karena meski regulasi pinjaman daerah relatif ketat, menurut Febri, dalam praktiknya masih berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Salah satunya, kasus suap yang ditangani KPK untuk memperoleh persetujuan DPRD atas pinjaman daerah yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Permasalahan tersebut menjadi landasan KPK melakukan kajian ini," ujar Febri kepada wartawan, Selasa (15/10).

Febri menyatakan, pesatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah menjadi penyebab meningkatnya permohonan pinjaman. Hingga akhir Mei 2019, kata dia, tercatat 19 pemerintah daerah (pemda) telah melakukan perikatan pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastrktur (SMI). Total pinjamannya menyentuh angka Rp3,2 triliun.

Tak hanya itu, pinjaman juga diajukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total senilai Rp2,6 triliun. "Sejak 2016 juga tercatat lebih dari 50 pemda telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kemendagri untuk dapat memulai proses peminjaman. Semakin lama tren permohonan tersebut semakin meningkat," tutur Febri.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana menjelaskan, pemetaan kajian yang dilakukan timnya dilakukan menggunakan metode observasi. Observasi berupa wawancara dengan narasumber berasal dari institusi yang menjadi objek kajian serta pihak-pihak relevan.

Wawan menambahkan, instansi yang menjadi fokus kajian pihaknya terbagi dalam tiga kategori. Yaitu instansi pusat yang terdiri dari Kemendagri dan Kemenkeu; instansi daerah yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Pemkab Demak, serta Pemkab Konawe Selatan; dan BPD yang meliputi entitas BPD Jawa Tengah, BPD Sumatera Utara, dan BPD Sulawesi Tenggara.

Analisa juga dilakukan terhadap PT SMI selaku pihak termohon pengajuan pinjaman. "Hasil kajian memetakan sejumlah permasalahan dalam siklus kebijakan pemerintah daerah," tutur Wawan.

Permasalahan tersebut antara lain, pertama, pemerintah daerah tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman. Kedua, pemerintah daerah melakukan maksimalisasi penggunaan dana pinjaman untuk pekerjaan yang berada di luar lingkup perencanaan. Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pinjaman daerah.

Permasalahan selanjutnya yaitu Kemenkeu belum memperhatikan kapasitas fiskal tiap daerah dalam memberikan persetujuan pelampauan defisit, minimnya penggunaan teknologi digital dalam proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah, serta belum adanya pengaturan atas konten minimum yang harus tercantum pada surat pertimbangan Kemendagri.

Atas permasalahan yang ditemukan selama pengkajian tersebut, disampaikan Wawan, KPK merekomendasikan sejumlah hal. Yakni, Kemendagri menetapkan panduan bagi daerah dalam menyusun kerangka acuan kerja atas kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah.

Selain itu, kreditur melakukan penilaian atas integritas dokumen kelayakan kegiatan. Kreditur juga disarankan menjadikan probity audit sebagai syarat penarikan pinjaman dan menentukan nilai final pinjaman.

Selanjutnya, Kemenkeu memberikan persetujuan pelampauan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kapasitas fiskal tiap daerah. Kreditur tidak memperbolehkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sertifikat hak tanggungan (SHT).

Kreditur membebankan biaya provisi pinjaman secara proporsional sesuai dengan realisasi pinjaman yang ditarik oleh pemerintah daerah. Kemendagri menyusun panduan di internal dalam menyusun surat pertimbangan.

Kemendagri dan kreditur membangun aplikasi sistem pelayanan dan informasi berbasis web. Kemendagri membangun pola monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan pinjaman daerah. Serta, kreditur melakukan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan proyek.

"Pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur merupakan instrumen pembiayaan pemerintah yang dijamin oleh undang-undang (UU). Pasal 300 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat," tutupnya.

Pemaparan hasil kajian tersebut digelar di hadapan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kemenkeu Adriyanto, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dan Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Pujiono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyampaikan apresiasi pengkajian pinjaman daerah yang dilakukan KPK. Kajian ini, kata dia, nantinya akan digunakan sebagai acuan pengelolaan pinjaman daerah.

"Harapan kita dengan perangkat dari kajian ini penelolaan pinjaman daerah lebih transparan dan akuntabel. Sehingga apa yang jadi tujuan kita terkait pengelolaan pinjaman daerah betul-betul bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ucap Syarifuddin.

Dirjen Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kemenkeu Adriyanto menyambut baik hasil kajian KPK. "Tentunya rekomendasi yang diberikan KPK dari kajian ini akan kami perhatikan, dari sisi kebijakan fiskal Kemenkeu apakah memperkuat pengawasan kapasitas fiskal daerah, dan bagaimana dampak dari penguatan ini, tentu kami lihat dari sisi kebijakan APBN keseluruhan," jelas Adriyanto.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menyebut hasil kajian KPK sangat membantu upaya penguatan aspek perencanaan dan pengawasan aktivitas pinjaman daerah oleh perusahaan yang dipimpinnya. Ia pun menyatakan PT SMI berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola aktivitas pinjaman daerag.

"Tentunya rekomendasi yang diberikan KPK menjadi area yang sangat penting dilakukan perbaikan untuk kemudian hari. Demi terlaksananya pinjaman daerah yang tujuan utamanya untuk pelayanan publik dan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Asbanda Subekti Heriyanto sangat mendukung kajian yang dilakukan oleh KPK. Ia menuturkan, setiap BPD di daerah memiliki regulasi yang berbeda. Sehingga, ia berupaya mengsinkronisasikan regulasi tersebut agar rekomendasi yang diberikan KPK dapat dijalankan secara maksimal. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!