Kriminal
Share this on:

KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

  • KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji
  • KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5). Kedatangan Lukman ke lembaga antirasuah itu sempat mengejutkan sejumlah awak media yang meliput di KPK.

Pasalnya, dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis Biro Humas KPK, nama Lukman tidak tercantum. KPK pun sedang tidak melakukan penyidikan kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang sempat menyeret nama Lukman.

Ditemui usai pemeriksaan, Lukman enggan berbicara banyak kepada wartawan. Ia mengaku sedang terburu-buru untuk mengisi agenda di tempat lain. "Maaf saya sedang puasa. Saya sudah ditunggu. Mohon maaf ini," ucapnya sambil meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Mengenakan peci hitam dan kemeja putih, Lukman meninggalkan Kantor KPK sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan sedan hitam. Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Menag Lukman hari ini beragendakan permintaan keterangan sebagai saksi.

Keterangan Lukman diperlukan untuk kepentingan penyelidikan baru kasus korupsi penyelenggaraan haji. "Sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya dan surat panggilan juga sudah dikirim sebelumnya," ujar Febri.

Febri menambahkan, kasus yang menjadi objek penyelidikan tesebur yakni penyelenggaraan haji oleh Kemenag semasa Lukman menjabat sebagai Menag. Namun, ia mengaku tidak dapat menyampaikan informasi lebih detail mengenai penyelidikan itu.

"Yang perlu kami sampaikan adalah KPK sudah pernah menangani kasus korupsi haji ini dan menjerat Menteri Agama sebelumnya dan beberapa pihak yang lain," tandasnya.

Dalam perkara korupsi penyelenggaraan haji sebelumnya, mantan Menteri AgamaS uryadharma Ali divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,8 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Suryadharma diyakini Jaksa KPK melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji. Suryadharma juga diyakini Jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri Rp1,8 miliar. Akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp27.283.090.068 dan 17.967.405 Dollar Singapura.

Suryadharma kemudian mengajukan banding terhadap putusannya ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. PT DKI malah memperberat hukuman penjara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Pidana penjara Suryadharma ditambah menjadi sepuluh tahun.

Tak hanya sampai di situ, Suryadharma juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusannya ke Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi, upaya tersebut nihil. MA menolak PK Suryadharma yang berarti ia tetap harus menjalani vonis penjara 10 tahun. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang


Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi disesalkan banyak kalangan.


KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah dan kantor Chandry Suanda (CSU) alias Afung.


Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Modus Baru, Paket Mobil Berisi 500 Kg Ganja

Modus Baru, Paket Mobil Berisi 500 Kg Ganja

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan aksi penyelundupan ganja kering seberat 500 kg asal Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (


Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Aparat penegak hukum Cina menahan 11 pelaut asal Indonesia, atas dugaan penyelundupan barang biasa.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!