Kriminal
Share this on:

KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim

  • KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim
  • KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim

JAKARTA - Ketua Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya telah berencana untuk membangun kerja sama dengan Interpol untuk mendatangkan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Hal tersebut dikarenakan keterangan Sjamsul dibutuhkan KPK untuk mengusut dugaan korupsi SKL BLBI yang telah menjerat mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung.

Sebelumnya seperti diketahui beberapa tahun lalu, Sjamsul diketahui menetap di Singapura. Oleh karena itu KPK bekerjasama dengan Interpol untuk mendatangkan mantan pemiliki Bank Dagang Negara Indonesia.

"Selalu kami memanfaatkan jaringan yang ada dari luar yah, terutama beliau kalau tidak salah yah sangat sering tinggal di Singapura, oleh karena itu kerjasama itu kita dorong," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan saat ditemui di Nusantara II, Lantai 2, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Penetapan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka baru dalam kasus BLBI menjadi pembuktian komisioner KPK periode 20152019 yang masa kerjanya akan berakhir akhir tahun ini. Untuk itu, Agus berharap agar Sjamsul Nursalim bisa segera disidangkan sebelum masa jabatan komisioner KPK berakhir.

"Mudah-mudahan segera yah, pokok ngak menjadi beban pimpinan yang akan datang lah," terangnya.

Setelah melalui proses panjang dan berliku, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Sjamsul Nursalim dan Itijih Nursalim sebagai tersangka dalam pusaran kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Penetapan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya itu berdasarkan hasil pengembangan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus korupsi BLBI itu, Syafruddin Temenggung digancar hukuman selama 13 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Vonis terhadap Sjafruddin bertambahn menjadi 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta agar seluruh penikmat penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diproses hukum.

"Penetapan mantan pemilik PT Bank Dagang Nasional Indonesia Sjamsul Nursalim bersama istrinya sebagai tersangka kasus BLBI oleh KPK harus menjadi pintu masuk untuk membuka kembali pemeriksaan para pengguna BLBI," ujar Daruri di Jakarta, kemarin.

Para pengguna BLBI baik yang banknya ditutup atau direkap maupun di take over pemerintah, termasuk pengguna BLBI yang menyelesaikan dengan berbagai skema seperti Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Akta Pengakuan Utang (APU), dan MRNIA (Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement) harus diperiksa ulang.

"Dengan demikian selain Sjamsul Nursalim dan istrinya, seluruh pengguna BLBI juga harus diproses serta diselidiki ulang secara transparan, seperti Antony Salim, Eka Cipta, Usman Wijaya, dan lain-lain," ungkap Daruri.

"Jadi jangan sampai terkesan KPK hanya berani dengan Sjamsul Nursalim dan istrinya atau bahkan ada kesan penangkapan tersebut karena ada pesanan khusus dari pihak lain," ujar Daruri lagi.

Menurut Daruri sudah saatnya, KPK memeriksa semua pengguna BLBI apalagi audit BPK menyebutkan 90 persen BLBI disalah digunakan oleh semua bank penikmat BLBI saat itu. (frs/fin)


Berita Sejenis

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang


KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah dan kantor Chandry Suanda (CSU) alias Afung.


Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!