Kriminal
Share this on:

KPK Cekal Sofyan Basir ke Luar Negeri

  • KPK Cekal Sofyan Basir ke Luar Negeri
  • KPK Cekal Sofyan Basir ke Luar Negeri

**JAKARTA - ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan pencegahan ke luar negeri atas nama Direktur Utama PLN nonaktif, Sofyan Basir, ke Dirjen Imigrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pencegahan itu diajukan pasca penetapan Sofyan sebagai tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kerja sama proyek PLTU Riau-1.

"Itu biasa, proses normal di KPK setelah ditetapkan jadi tersangka ya langsung dicekal. Pencekalannya biasanya kita minta tiga bulan," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Minggu (28/4) kemarin.

Laode menerangkan, pencekalan perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif demi kelancaran proses penyidikan. Meski, pihaknya yakin bahwa Sofyan akan bersikap kooperatif sepanjang penyidikan.

Laode mengaku belum mengetahui kapan persisnya Sofyan akan diperiksa oleh penyidik. Namun, ia mengatakan saat ini Sofyan telah berada di Indonesia pasca melakukan dinas di luar negeri. "Ya, menurut informasi yang kami dapat beliau ada di Indonesia," terangnya.

KPK sendiri telah, mengirim surat permintaan cegah terhadap Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Sofyanke Direktorat Jenderal Imigrasi. Permintaan cegah itu dilakukan untuk penyidikan dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

"KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang pelarangan seseorang ke luar negeri, yaitu terhadap Sofyan Basir, pekerjaan Direktur Utama PT. PLN (Persero)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jumat (26/4) lalu.

Febri mengatakan larangan ke luar negeri ini dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal 25 April 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu berdasarkan pengembangan perkara kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

"Tersangka diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI bersama kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (23/4).

Dalam konstruksi perkara yang berhasil terungkap, mulanya pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat kepada PT PLN. Isinya, yakni permohonan agar proyek PLTU Riau-1 dimasukkan ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN.

Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan positif. Akhirnya, pemegang saham Blackgold Natural Resources (BRN), Johanes Budisutrisno Kotjo, mencari bantuan agar bisa berkoordinasi dengan PT PLN untuk mendapatkan proyek Independet Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.

"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), Eni M Saragih, dan atau Johanes Kotjo membahas proyek PLTU," terang Saut.

Tahun 2016, meski PP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Inftastruktur Kelistrikan belum terbit, Sofyan diduga telah menunjuk Johanes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1). "Karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat," sambung Saut.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 megawatt (MW) masuk dalam RUPTL PT PLN. Johanes Kotjo lalu meminta anak buahnya untuk siap-siap karena proyek PLTU Riau-1 sudah dipastikan milik PT Samantaka Batubara. Setelahnya, Sofyan diduga menugaskan salah seorang direktur PT PLN agar Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company (CHEC) segera direalisasikan.

"Sampai dengan Juni 2018 diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SFB, Eni M Saragih dan atau Johanes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat, seperti botel, restoran, kantor PLN dan rumah SFB," kata Saut.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-1. Di antaranya, penunjukan Johanes Kotjo sebagai pengerja proyek PLTU Riau-1 oleh Sofyan, dan penugasan salah seorang direktur PT PLN oleh Sofyan untuk berhubungan dengan Eni Saragih dan Johanes Kotjo.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penugasan bagi salah seorang direktur PT PLN oleh Sofyan untuk monitoring lantaran Kotjo mengeluhkan lamanya penentuan kebijakan proyek PLTU Riau-1. Serta, pembahasan bentuk dan durasi kontrak antara CHEC dengan perusahaan-perusahaan konsorsium oleh Sofyan.

Saut mengungkap, Sofyan Basir diduga menerima janji dengan mendapat suap yang sama besar dengan jatah Eni Saragih dan Idrus Marham. "Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, pagi ini KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SFB ke rumah tersangka," terang Saut.

Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Satu Gadis Tasik Rp25 Juta
Satu Gadis Tasik Rp25 Juta

Berita Sejenis

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang kembali mangkir.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian Ombudsman.


Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.


Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Tim advokasi penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan paparan hasil investigasi TPF kasus penyiraman air keras.


Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dibeberkan ke publik.


Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

KPK belum bisa banyak berkomentar terkait kepindahan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Sukamiskin.


15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).


Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!