Kriminal
Share this on:

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

  • KPK Dalami Seleksi Rektor UIN
  • KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Foto: jawa pos

JAKARTA - Penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Perkara ini menjerat Ketua Umum PPP nonaktif Romahurmuziy alias Romy.

KPK kini tak hanya fokus mendalami dugaan suap pengisian jabatan tinggi di internal Kemenag. Namun, proses seleksi jabatan rektor universitas negeri Islam yang berada di bawah naungan Kemenag juga menjadi sorotan.

Alhasil, KPK memanggil tiga rektor dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Syarif, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy, dan Rektor UIN Arraniry Banda Aceh Warul Walidin.

Selain ketiganya, penyidik juga memeriksa sejumlah dosen dan guru besar yang sebelumnya menjadi calon rektor. Di antaranya Wakil Rektor I IAIN Pontianak Hermansyah, Dosen IAIN Pontianak Wajidi Sayadi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Ali Mudlofir, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Akh Muzakki.

Ditemui usai pemeriksaan, Rektor IAIN Pontianak Syarif mengatakan, dirinya hanya melengkapi berkas yang dibutuhkan penyidik dengan membawa sejumlah dokumen mengenai seleksi rektor. Ia pun membantah pernah melakukan pertemuan dengan Romy.

"Dulu di Muktamar NU pernah. Hanya itu, enggak pernah lagi. Enggak ada (mengobrol). Orang penting mana mau ketemu saya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Lebih lanjut, selama proses seleksi berlangsung, ia mengaku tak pernah menerima permintaan uang dari Romy. Dirinya hanya mengaku pernah menerima SMS dari orang tak dikenal.

Akan tetapi, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai SMS tersebut. "Tidak ada (permintaan uang). Kalau SMS bodong iya, tapi langsung saya hapus. Enggak ada mengaku dari siapa-siapa," tandasnya.

Selain membantah melakukan pertemuan, Syarif juga membantah pernah menyerahkan uang kepada Romy terkait pencalonan dirinya sebagai Rektor IAIN Pontianak. "Enggak ada lah Mas. Apa yang mau saya kasih, gaji saya enggak seberapa," kata dia.

Syarif memastikan, proses seleksi Rektor IAIN Pontianak diajalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menjamin proses seleksi tidak mengalami kendala. "Ada Pansel (panitia seleksi), tim senat, kemudian di Komsel (komisi seleksi) diperiksa tujuh profesor. Enggak bisa diintervensi," jelasnya.

Terpisah, Rektor UIN Sunan Ampel Masdar Hilmy tidak tahu menahu soal peran Romy dalam proses seleksi calon rektor. Sama halnya dengan Syarif, ia mengatakan, proses seleksi yang dijalaninya sesuai prosedur dengan melibatkan komisi seleksi.

Ia pun menegaskan dirinya tidak pernah diwajibkan menyetor dana dalam jumlah tertentu demi terpilih sebagai rektor UIN. "Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Saya tidak sama sekali. Saya tidak ditarget sama sekali," ucapnya.

Menurutnya, dugaan adanya suap untuk mengisi jabatan rektor merupakan pembiasan yang wajar terjadi. Hal ini memunculkan kesan bahwa seleksi dilakukan tanpa melalui aturan yang berlaku.

"(Padahal) tidak ada sama sekali. Semua lewat Komsel di Kemenag, ada tujuh orang dibentuk," kata Hilmy.

Kendati demikian, Hilmy mengaku pernah bertemu dengan Romy. Pertemuan itu dilakukan saat keduanya menghadiri seminar di Jember, Jawa Timur, pada Januari lalu. Namun, ia membantah pertenuan itu terkait dengan pemilihan rektor.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pemeriksaan terhadap calon mau pun rektor terpilih dilakukan guna mendalami proses seleksi. Ketujuh pihak yang dihadirkan, kata Febri, merupakan calon rektor yang namanya masuk ke dalam tiga calon tertinggi untuk dipilih.

Selain itu, pihaknya juga berupaya mengklarifikasi kepada saksi ihwal dugaan keterlibatan Romy dalam proses seleksi tersebut. "Karena penyidikan ini dilakukan untuk tersangka RMY (Romy) maka tentu KPK juga perlu mengklarifikasi apakah ada atau tidak peran tersangka dalam proses seleksi tersebut sejauh pengetahuan para saksi," ungkapnya.

Pemeriksaan pun tak hanya berhenti di sini. Febri menyatakan, besok penyidik juga akan mengundang calon serta rektor terpilih guna dimintai keterangan. "Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk kasus tersebut," pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nonaktif Romahurmuziy sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI tahun anggaran 2018-2019.

Selain Romy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penetapan ketiga tersangka itu berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3) pagi. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total enam orang dan barang bukti berupa uang senilai Rp156.758.000.

Romy diduga menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp50 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang tersebut diduga diserahkan untuk pengurusan proses seleksi keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi yang juga berstatus sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tarik Menarik Calon Jaksa Agung
Tarik Menarik Calon Jaksa Agung

Berita Sejenis

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


BPOM Warning Jual Beli Bahan Berbahaya di Online

BPOM Warning Jual Beli Bahan Berbahaya di Online

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan pengelola situs jual beli online untuk melakukan seleksi produk makanan yang diperjualbelikan.


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!