Kriminal
Share this on:

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

  • KPK Dalami Seleksi Rektor UIN
  • KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Foto: jawa pos

JAKARTA - Penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Perkara ini menjerat Ketua Umum PPP nonaktif Romahurmuziy alias Romy.

KPK kini tak hanya fokus mendalami dugaan suap pengisian jabatan tinggi di internal Kemenag. Namun, proses seleksi jabatan rektor universitas negeri Islam yang berada di bawah naungan Kemenag juga menjadi sorotan.

Alhasil, KPK memanggil tiga rektor dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Syarif, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy, dan Rektor UIN Arraniry Banda Aceh Warul Walidin.

Selain ketiganya, penyidik juga memeriksa sejumlah dosen dan guru besar yang sebelumnya menjadi calon rektor. Di antaranya Wakil Rektor I IAIN Pontianak Hermansyah, Dosen IAIN Pontianak Wajidi Sayadi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Ali Mudlofir, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Akh Muzakki.

Ditemui usai pemeriksaan, Rektor IAIN Pontianak Syarif mengatakan, dirinya hanya melengkapi berkas yang dibutuhkan penyidik dengan membawa sejumlah dokumen mengenai seleksi rektor. Ia pun membantah pernah melakukan pertemuan dengan Romy.

"Dulu di Muktamar NU pernah. Hanya itu, enggak pernah lagi. Enggak ada (mengobrol). Orang penting mana mau ketemu saya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Lebih lanjut, selama proses seleksi berlangsung, ia mengaku tak pernah menerima permintaan uang dari Romy. Dirinya hanya mengaku pernah menerima SMS dari orang tak dikenal.

Akan tetapi, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai SMS tersebut. "Tidak ada (permintaan uang). Kalau SMS bodong iya, tapi langsung saya hapus. Enggak ada mengaku dari siapa-siapa," tandasnya.

Selain membantah melakukan pertemuan, Syarif juga membantah pernah menyerahkan uang kepada Romy terkait pencalonan dirinya sebagai Rektor IAIN Pontianak. "Enggak ada lah Mas. Apa yang mau saya kasih, gaji saya enggak seberapa," kata dia.

Syarif memastikan, proses seleksi Rektor IAIN Pontianak diajalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menjamin proses seleksi tidak mengalami kendala. "Ada Pansel (panitia seleksi), tim senat, kemudian di Komsel (komisi seleksi) diperiksa tujuh profesor. Enggak bisa diintervensi," jelasnya.

Terpisah, Rektor UIN Sunan Ampel Masdar Hilmy tidak tahu menahu soal peran Romy dalam proses seleksi calon rektor. Sama halnya dengan Syarif, ia mengatakan, proses seleksi yang dijalaninya sesuai prosedur dengan melibatkan komisi seleksi.

Ia pun menegaskan dirinya tidak pernah diwajibkan menyetor dana dalam jumlah tertentu demi terpilih sebagai rektor UIN. "Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Saya tidak sama sekali. Saya tidak ditarget sama sekali," ucapnya.

Menurutnya, dugaan adanya suap untuk mengisi jabatan rektor merupakan pembiasan yang wajar terjadi. Hal ini memunculkan kesan bahwa seleksi dilakukan tanpa melalui aturan yang berlaku.

"(Padahal) tidak ada sama sekali. Semua lewat Komsel di Kemenag, ada tujuh orang dibentuk," kata Hilmy.

Kendati demikian, Hilmy mengaku pernah bertemu dengan Romy. Pertemuan itu dilakukan saat keduanya menghadiri seminar di Jember, Jawa Timur, pada Januari lalu. Namun, ia membantah pertenuan itu terkait dengan pemilihan rektor.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pemeriksaan terhadap calon mau pun rektor terpilih dilakukan guna mendalami proses seleksi. Ketujuh pihak yang dihadirkan, kata Febri, merupakan calon rektor yang namanya masuk ke dalam tiga calon tertinggi untuk dipilih.

Selain itu, pihaknya juga berupaya mengklarifikasi kepada saksi ihwal dugaan keterlibatan Romy dalam proses seleksi tersebut. "Karena penyidikan ini dilakukan untuk tersangka RMY (Romy) maka tentu KPK juga perlu mengklarifikasi apakah ada atau tidak peran tersangka dalam proses seleksi tersebut sejauh pengetahuan para saksi," ungkapnya.

Pemeriksaan pun tak hanya berhenti di sini. Febri menyatakan, besok penyidik juga akan mengundang calon serta rektor terpilih guna dimintai keterangan. "Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk kasus tersebut," pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nonaktif Romahurmuziy sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI tahun anggaran 2018-2019.

Selain Romy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penetapan ketiga tersangka itu berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3) pagi. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total enam orang dan barang bukti berupa uang senilai Rp156.758.000.

Romy diduga menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp50 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang tersebut diduga diserahkan untuk pengurusan proses seleksi keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi yang juga berstatus sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tarik Menarik Calon Jaksa Agung
Tarik Menarik Calon Jaksa Agung

Berita Sejenis

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).


Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.


Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Tim KPK berhasil mengungkap sandi transaksi dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.


Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

(KPK menggelar rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!