Kriminal
Share this on:

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

  • KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag
  • KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Fakta persidangan itu nantinya dapat dijadikan sebagai bukti tambahan untuk menjerat aktor lain sebagai tersangka.

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6) kemarin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Kholis yang duduk di kursi pesakitan sebagai saksi, mengaku mendapat perintah dari Menag Lukman untuk meloloskan terdakwa Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Nur Kholis yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi, mengatakan Menag Lukman siap pasang badan atas pelantikan tersebut. Padahal, proses seleksi Haris Hasanuddin dapat disebut cacat administrasi karena terdakwa pernah dijatuhi sanksi administrasi. Hal tersebut menyalahi peraturan yang ada.

Kendati demikian, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk menindaklanjuti fakta tersebut. Karena, menurutnya, ada beberapa langkah yang mesti dilalui penyidik, seperti mempelajari fakta tersebut serta mencocokkan dengan bukti-bukti yang telah dikantongi.

"Kami pasti melihat apa fakta yang muncul di sidang. Misalnya apakah terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain dan ada kesesuaian satu bukti dengan bukti yang lainnya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/6).

Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis juga dipaksa Lukman untuk meloloskan Muafaq Wirahadi sebagai kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, sama halnya dengan penunjukkan Haris, pelantikan Muafaq juga cacat administrasi.

Febri menjawab diplomatis saat disinggung apakah fakta-fakta persidangan ini sudah cukup kuat untuk menjerat Lukman sebagai tersangka baru dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag tersebut. Penyidik, kata dia, masih harus menunggu fakta-fakta lain yang akan muncul dalam persidangan berikutnya.

"Proses persidangan masih berjalan Jadi kita simak dulu nanti kita lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut," kata dia.

Febri mengatakan pihaknya tidak bisa mengandalkan satu keterangan saksi untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Lembaga Antirasuah masih membutuhkan keterangan atau pengakuan saksi lain terkait peran Lukman dalam praktik kotor di Kemenag tersebut.

"Jadi tidak bisa berdiri sendiri kami akan lihat misalnya ketika satu saksi bicara sesuatu akan kami lihat dengan saksi yang lain, apakah ada kesesuaian dan juga dengan bukti yang lain. Jadi mari kita simak bersama-sama fakta persidangan," pungkas dia.

Sebelumnya dalam persidangan, Nur Kholis menyebut Lukman mengintervensi proses seleksi jabatan tinggi Kemenag. Lukman, diakuinya, meminta dirinya untuk tetap memasukkan nama terdakwa Haris Hasanuddin sebagai peserta yang masuk ke dalam tiga besar calon Kakanwil Jawa Timur.

Padahal, pada 29 Januari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pernah mengirim surat ke Kemenag. Isinya berupa rekomendasi agar menteri selaku PPK tidak meloloskan dan melantik Haris sebagai Kakanwil Jatim.

Nur Kholis mengaku sempat melaporkan rekomendasi tersebut kepada Lukman. Namun, responsnya hanya sebatas mendalami. Bahkan, kata Kholis, sejak sebelum proses penetapan dan pelantikan, sebenarnya Menag Lukman sudah cenderung memilih Haris.

Lukman tetap memerintahkan panitia seleksi memasukkan nama Haris. Alasannya, Haris pernah menjabat Pelaksana tugas Kakanwil Kemenag Jatim dan Lukman mengetahui kompetensi yang bersangkutan.

"Saya sudah menghitung, meskipun risiko disuruh membatalkan. Saya terus melapor kepada beliau, dan kemudian beliau katakan 'ingin dalami'," ujar Kholis.

Seperti diketahui, Haris Hasanuddin didakwa menyuap Romahurmuziy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta. Hal ini menyusul pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor, Rabu (29/5).

Lukman Hakim disebut menerima Rp70 juta secara dua tahap dan Romahurmuziy menerima sebesar Rp255 juta. wAdapun Muhamad Muafaq Wirahadi, didakwa menyuap Romahurmuziy sebesar Rp91,4 juta. Suap dilakukan keduanya untuk memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, Haris dan Muafaq didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE), tersangka kasus suap proyek dan jual beli jabatan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta.


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!