Kriminal
Share this on:

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

  • KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag
  • KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Fakta persidangan itu nantinya dapat dijadikan sebagai bukti tambahan untuk menjerat aktor lain sebagai tersangka.

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6) kemarin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Kholis yang duduk di kursi pesakitan sebagai saksi, mengaku mendapat perintah dari Menag Lukman untuk meloloskan terdakwa Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Nur Kholis yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi, mengatakan Menag Lukman siap pasang badan atas pelantikan tersebut. Padahal, proses seleksi Haris Hasanuddin dapat disebut cacat administrasi karena terdakwa pernah dijatuhi sanksi administrasi. Hal tersebut menyalahi peraturan yang ada.

Kendati demikian, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk menindaklanjuti fakta tersebut. Karena, menurutnya, ada beberapa langkah yang mesti dilalui penyidik, seperti mempelajari fakta tersebut serta mencocokkan dengan bukti-bukti yang telah dikantongi.

"Kami pasti melihat apa fakta yang muncul di sidang. Misalnya apakah terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain dan ada kesesuaian satu bukti dengan bukti yang lainnya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/6).

Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis juga dipaksa Lukman untuk meloloskan Muafaq Wirahadi sebagai kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, sama halnya dengan penunjukkan Haris, pelantikan Muafaq juga cacat administrasi.

Febri menjawab diplomatis saat disinggung apakah fakta-fakta persidangan ini sudah cukup kuat untuk menjerat Lukman sebagai tersangka baru dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag tersebut. Penyidik, kata dia, masih harus menunggu fakta-fakta lain yang akan muncul dalam persidangan berikutnya.

"Proses persidangan masih berjalan Jadi kita simak dulu nanti kita lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut," kata dia.

Febri mengatakan pihaknya tidak bisa mengandalkan satu keterangan saksi untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Lembaga Antirasuah masih membutuhkan keterangan atau pengakuan saksi lain terkait peran Lukman dalam praktik kotor di Kemenag tersebut.

"Jadi tidak bisa berdiri sendiri kami akan lihat misalnya ketika satu saksi bicara sesuatu akan kami lihat dengan saksi yang lain, apakah ada kesesuaian dan juga dengan bukti yang lain. Jadi mari kita simak bersama-sama fakta persidangan," pungkas dia.

Sebelumnya dalam persidangan, Nur Kholis menyebut Lukman mengintervensi proses seleksi jabatan tinggi Kemenag. Lukman, diakuinya, meminta dirinya untuk tetap memasukkan nama terdakwa Haris Hasanuddin sebagai peserta yang masuk ke dalam tiga besar calon Kakanwil Jawa Timur.

Padahal, pada 29 Januari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pernah mengirim surat ke Kemenag. Isinya berupa rekomendasi agar menteri selaku PPK tidak meloloskan dan melantik Haris sebagai Kakanwil Jatim.

Nur Kholis mengaku sempat melaporkan rekomendasi tersebut kepada Lukman. Namun, responsnya hanya sebatas mendalami. Bahkan, kata Kholis, sejak sebelum proses penetapan dan pelantikan, sebenarnya Menag Lukman sudah cenderung memilih Haris.

Lukman tetap memerintahkan panitia seleksi memasukkan nama Haris. Alasannya, Haris pernah menjabat Pelaksana tugas Kakanwil Kemenag Jatim dan Lukman mengetahui kompetensi yang bersangkutan.

"Saya sudah menghitung, meskipun risiko disuruh membatalkan. Saya terus melapor kepada beliau, dan kemudian beliau katakan 'ingin dalami'," ujar Kholis.

Seperti diketahui, Haris Hasanuddin didakwa menyuap Romahurmuziy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta. Hal ini menyusul pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor, Rabu (29/5).

Lukman Hakim disebut menerima Rp70 juta secara dua tahap dan Romahurmuziy menerima sebesar Rp255 juta. wAdapun Muhamad Muafaq Wirahadi, didakwa menyuap Romahurmuziy sebesar Rp91,4 juta. Suap dilakukan keduanya untuk memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, Haris dan Muafaq didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu.


Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Kapal MT yang diduga melakukan transfer BBM ilegal di Perairan Muara Baru, Jakarta Utara ditangkap, Kamis (18/7).


KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Komisi Yudisial (KY) baru saja menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, institusi pengawas meja hijau ini menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang kembali mangkir.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru

Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru

Kejagung tak kunjung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara di Sarolangun, Jambi.


Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.


Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Tim advokasi penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan paparan hasil investigasi TPF kasus penyiraman air keras.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!