Kriminal
Share this on:

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

  • KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri
  • KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin. Hasilnya sejumlah dokumen terkait anggaran diamankan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun (NBU). "Dari tiga lokasi diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing," ucap Febri di Jakarta, Selasa (17/9).

KPK melakukan penggeledahan di tiga kantor dinas tersebut mulai pagi hingga sore hari. Dalam proses penggeledahan, Kepala Dinas Pendidikan Muhd Dali turut hadir menyaksikannya. "Ada lima orang petugas (KPK) di ruangan saya," kata Dali.

Meski menyaksikan, namun Dali tak mengetahui penggeledahan terkait kasus apa. "Saya belum tahu," ucap Dali.

Selanjutnya, di lain tempat tujuh penyidik KPK menggeledah ruangan Kepala PU Kepri Abu Bakar. Penggeledahan hanya disaksikan sejumlah staf. "Kami sulit untuk koordinasi dengan pimpinan dalam 2 bulan terakhir," kata salah seorang staf.

Kemudian, penggeledahan dilanjutkan ke mobil dinas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Hendriza. Dari mobil yang terparkir di depan Gedung C, Komplek Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang itu. Petugas KPK tampak mengamankan sebuah tas samping diduga berisi dokumen, di antaranya kuitansi pembayaran.

Selain menggeledah Kantor Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan, pada sore harinya, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pariwisata di gedung B1. KPK pada 11 Juli 2019 telah menetapkan empat orang tersangka kasus suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2018/2019.

Sebagai penerima, yakni Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH). Nurdin juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Sedangkan sebagai pemberi, yakni Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK pada 12 September 2019 kembali menetapkan satu tersangka, yaitu pengusaha bernama Kock Meng (KMN). Dalam konstruksi perkara terkait Kock Meng disebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau yang antara lain memuat rencana reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk melakukan reklamasi dibutuhkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, namun karena Perda RZWP3K masih dlbahas, maka izin lokasi tersebut belum dapat diterbitkan. Karenanya, Kock Meng dan Abu Bakar akhirnya mengajukan terlebih dahulu izin prinsip pemanfaatan ruang laut pada Nurdin sebagai Gubernur Kepri.

Kemudian, Kock Meng dengan bantuan Abu Bakar mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu, Batam sebanyak tiga kali, yaitu Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi pembangunan resort yang bersangkutan seluas 5 hektare.

Selanjutnya, April 2019 untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 hektare dan Mei 2019 untuk pembangunan resort dengan luas sekitar 10,2 hektare. Peruntukan area rencana reklamasi yang diajukan Kock Meng melalui Abu Bakar seharusnya adalah untuk budidaya dan termasuk kawasan hutan lindung (hutan bakau).

Namun, hal tersebut kemudian diakaI-akali agar dapat diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata dengan cara membagi wilayah 2 hektare untuk budidaya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun keramba ikan di bawah restoran dan resort.

Ketiga izin tersebut telah terbit dengan luas total 16,4 hektare. Sebagai imbalan dari penerbitan izin tersebut, Kock Meng bersama-sama Abu Bakar memberikan uang pada Nurdin, Edy, dan Budi, sejumlah, yaitu pada Mei 2019 Rp45 juta dan 5.000 dolar Singapura sebagai imbalan penerbitan izin prinsip.

Pada Juli 2019 sebesar 6.000 dolar Singapura untuk pengurusan data dukung syarat reklamasi. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana dari dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka.


Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 13 lokasi di Kabupaten Lampung Utara.


UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

KPK mengaku akan kesulitan mengungkap perkara megakorupsi, jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi berlaku.


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


KPK Ditantang Rizal Djalil Beberkan Bukti Dugaan Suap SPAM

KPK Ditantang Rizal Djalil Beberkan Bukti Dugaan Suap SPAM

Rizal Djalil menantang lembaga antirasuah tersebut untuk mengungkap kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).


Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTN) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.


Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima titik di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) digeledah Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), Rabu (9/10) kemarin.


Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

13 tersangka dugaan penculikan dan penganiyaan pegiat media sosial Ninoy Karundeng sudah ditetapkan Polda Metro Jaya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!