Kriminal
Share this on:

KPK Harus Kejar Orang Dekat Romi

  • KPK Harus Kejar Orang Dekat Romi
  • KPK Harus Kejar Orang Dekat Romi

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota DPR sekaligus Ketua Umum (Ketum) PPP Muchammad Romahurmuziy bukan melulu soal dugaan suap jual beli jabatan. Praktik dagang pengaruh juga disorot.

Bagaimana tidak, pria yang biasa dipanggil Romi itu bisa ikut menata dan mengatur kursi pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Padahal dia bukan orang Kemenag. Di DPR pun, dia berada dalam komisi yang tidak bersinggungan dengan Kemenag.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad turut mempertanyakan hal itu. Menurut dia, lelang jabatan terbuka seharusnya bisa menutup celah kecurangan dalam pengisian jabatan di instansi pemerintah. Kasus yang melibatkan Romi menunjukkan bahwa sistem tersebut masih bisa diintervensi dari luar.

"Menyedihkan, lelang terbuka hanya formalitas," bebernya, kemarin (17/3).

Suparji sepakat jika perdagangan pengaruh diatur dalam pasal khusus. "Demi kepastian hukum, pasal tersebut seharusnya dirumuskan dalam suatu undang-undang," terang dia. Ada banyak dimensi terkait dengan perdagangan pengaruh. Untuk itu, perlu kepastian hukum agar tidak menjadi multitafsir.

Dalam kasus dugaan korupsi pengisian jabatan di Kemenag, Romi dijerat dengan pasal suap. Suparji mengakui, pasal suap memang cukup tepat dipakai oleh KPK. Namun, karena Romi merupakan orang yang berada di luar struktur Kemenag, dia seharusnya tidak bisa mengatur jabatan.

Faktanya, KPK menduga Romi turut serta mengatur pengisian jabatan di instansi tersebut. "Pada satu sisi ada bukti tentang pemanfaatan pengaruh tersebut dan sisi lain tidak ada korelasi langsung dengan jabatan Romi dengan mutasi," jelasnya.

Karena itu, aturan khusus soal perdagangan pengaruh dinilai penting dibuat. Bila perlu masuk dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat menjelaskan duduk perkara kasus yang juga melibatkan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gersik Muhammad Muafaq Wirahadi, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga sempat menyinggung soal perdagangan pengaruh. Dia menyampaikan, seharusnya hal itu diatur dalam undang-undang.

"Penting untuk dimasukkan," ungkap pria yang biasa disapa Laode itu.

Menurut pejabat kelahiran 1965 itu, perdagangan pengaruh sudah ada dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. "UU kita belum sepenuhnya mengikuti UNCAC. Karena belum mengatur perdagangan pengaruh," jelas dia.

Lantaran Indonesia termasuk yang sudah meratifikasi UNCAC, lanjut Laode, pemerintah bersama DPR perlu menyesuaikan diri dengan UNCAC. Apalagi, praktik perdagangan pengaruh kian marak terjadi di dalam negeri. Dalam beberapa kasus yang sudah ditangani oleh KPK, khususnya yang melibatkan orang-orang politik, kerap terjadi perdagangan pengaruh.

"Makanya dalam (wacana) revisi undang-undang tipikor, didorong oleh KPK soal perdagangan pengaruh," ungkap Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

Dalam kasus yang menyeret Romi, sambung Erwin, perdagangan pengaruh tampak sekali. Dia memperdagangkan pengaruh, imbuhnya. Sebab, Romy bukan orang Kemenag. Karena itu, dia meyakini ada kekuatan yang dipakai Romi untuk turut mengatur pejabat di kementerian tersebut.

"Apabila melihat hal itu, dia yakin ada orang Kemenag lain yang terlibat. Jadi, ada segi tiga di sana," paparnya.

Selain Romi sebagai pihak yang diduga menerima suap, kemudian Haris dan Muafaq yang diduga memberi suap, lanjut Erwin, pasti ada pihak internal Kemenag yang memuluskan perbuatan curang itu."Orang yang menyalahgunakan kekuasaan," imbuhnya.

Untuk itu, dalam penanganan kasus tersebut, Erwin mendorong lembaga antirasuah mengejar semua pihak yang terlibat. (riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bawa Uang Rp490 Ribu, Tujuh Orang Timses Caleg Ditangkap Polisi

Bawa Uang Rp490 Ribu, Tujuh Orang Timses Caleg Ditangkap Polisi

Beberapa jam sebelum waktu pemungutan suara, Rabu (17/4) kemarin, tujuh orang tertangkap tangan polisi, Rabu (17/4) dini hari.


36 dari 63 Napi Koruptor KPK Ikut Nyoblos

36 dari 63 Napi Koruptor KPK Ikut Nyoblos

KPK bekerja sama dengan PPS Kelurahan Guntur memfasilitasi para tahanan korupsi untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019.


KPK Periksa Eni Maulani Saragih

KPK Periksa Eni Maulani Saragih

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa terpidana kasus suap pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih, sebagai saksi.


KPK Periksa Teman Wanita Bowo

KPK Periksa Teman Wanita Bowo

Tim Penyidik KPK menghadirkan seorang wanita cantik untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso.


Mantan Irjen PUPR Dicecar KPK

Mantan Irjen PUPR Dicecar KPK

Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR, Rildo Ananda, menghadiri undangan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Disebut Orang Pertama Penyebar Foto Ratna Sarumpaet, Dahnil Anzar Keberatan

Disebut Orang Pertama Penyebar Foto Ratna Sarumpaet, Dahnil Anzar Keberatan

Dahnil Anzar Simanjuntak keberatan dianggap sebagai orang yang pertama menyebarkan foto Ratna Sarumpaet di media Sosial.


Polisi Kantongi Identitas Tiga Pelaku Dugaan Penganiaya Audrey

Polisi Kantongi Identitas Tiga Pelaku Dugaan Penganiaya Audrey

Polisi pastikan terus mengusut kasus persekusi dan pengeroyokan yang dilakukan belasan orang siswi SMA terhadap Audrey (14) di Pontianak, Kalimantan Barat.


75 Orang Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi SPAM ke KPK

75 Orang Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi SPAM ke KPK

Dugaan bagi-bagi uang dalam setiap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kian menguat.


Kejar Pelaku Teror di Jawa Timur, Polisi Lacak Toko Kimia

Kejar Pelaku Teror di Jawa Timur, Polisi Lacak Toko Kimia

Polisi memburu otak rencana aksi teror di Jawa Timur dan Jawa Barat berinisial A.


Kejagung Ogah Disalahkan KPK

Kejagung Ogah Disalahkan KPK

Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK masih terbilang lamban.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!