Kriminal
Share this on:

KPK Harus Kejar Orang Dekat Romi

  • KPK Harus Kejar Orang Dekat Romi
  • KPK Harus Kejar Orang Dekat Romi

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota DPR sekaligus Ketua Umum (Ketum) PPP Muchammad Romahurmuziy bukan melulu soal dugaan suap jual beli jabatan. Praktik dagang pengaruh juga disorot.

Bagaimana tidak, pria yang biasa dipanggil Romi itu bisa ikut menata dan mengatur kursi pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Padahal dia bukan orang Kemenag. Di DPR pun, dia berada dalam komisi yang tidak bersinggungan dengan Kemenag.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad turut mempertanyakan hal itu. Menurut dia, lelang jabatan terbuka seharusnya bisa menutup celah kecurangan dalam pengisian jabatan di instansi pemerintah. Kasus yang melibatkan Romi menunjukkan bahwa sistem tersebut masih bisa diintervensi dari luar.

"Menyedihkan, lelang terbuka hanya formalitas," bebernya, kemarin (17/3).

Suparji sepakat jika perdagangan pengaruh diatur dalam pasal khusus. "Demi kepastian hukum, pasal tersebut seharusnya dirumuskan dalam suatu undang-undang," terang dia. Ada banyak dimensi terkait dengan perdagangan pengaruh. Untuk itu, perlu kepastian hukum agar tidak menjadi multitafsir.

Dalam kasus dugaan korupsi pengisian jabatan di Kemenag, Romi dijerat dengan pasal suap. Suparji mengakui, pasal suap memang cukup tepat dipakai oleh KPK. Namun, karena Romi merupakan orang yang berada di luar struktur Kemenag, dia seharusnya tidak bisa mengatur jabatan.

Faktanya, KPK menduga Romi turut serta mengatur pengisian jabatan di instansi tersebut. "Pada satu sisi ada bukti tentang pemanfaatan pengaruh tersebut dan sisi lain tidak ada korelasi langsung dengan jabatan Romi dengan mutasi," jelasnya.

Karena itu, aturan khusus soal perdagangan pengaruh dinilai penting dibuat. Bila perlu masuk dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat menjelaskan duduk perkara kasus yang juga melibatkan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gersik Muhammad Muafaq Wirahadi, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga sempat menyinggung soal perdagangan pengaruh. Dia menyampaikan, seharusnya hal itu diatur dalam undang-undang.

"Penting untuk dimasukkan," ungkap pria yang biasa disapa Laode itu.

Menurut pejabat kelahiran 1965 itu, perdagangan pengaruh sudah ada dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. "UU kita belum sepenuhnya mengikuti UNCAC. Karena belum mengatur perdagangan pengaruh," jelas dia.

Lantaran Indonesia termasuk yang sudah meratifikasi UNCAC, lanjut Laode, pemerintah bersama DPR perlu menyesuaikan diri dengan UNCAC. Apalagi, praktik perdagangan pengaruh kian marak terjadi di dalam negeri. Dalam beberapa kasus yang sudah ditangani oleh KPK, khususnya yang melibatkan orang-orang politik, kerap terjadi perdagangan pengaruh.

"Makanya dalam (wacana) revisi undang-undang tipikor, didorong oleh KPK soal perdagangan pengaruh," ungkap Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

Dalam kasus yang menyeret Romi, sambung Erwin, perdagangan pengaruh tampak sekali. Dia memperdagangkan pengaruh, imbuhnya. Sebab, Romy bukan orang Kemenag. Karena itu, dia meyakini ada kekuatan yang dipakai Romi untuk turut mengatur pejabat di kementerian tersebut.

"Apabila melihat hal itu, dia yakin ada orang Kemenag lain yang terlibat. Jadi, ada segi tiga di sana," paparnya.

Selain Romi sebagai pihak yang diduga menerima suap, kemudian Haris dan Muafaq yang diduga memberi suap, lanjut Erwin, pasti ada pihak internal Kemenag yang memuluskan perbuatan curang itu."Orang yang menyalahgunakan kekuasaan," imbuhnya.

Untuk itu, dalam penanganan kasus tersebut, Erwin mendorong lembaga antirasuah mengejar semua pihak yang terlibat. (riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Kamis (22/8).


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Papua Kembali Panas, 45 Orang Damankan

Papua Kembali Panas, 45 Orang Damankan

Kondisi Bumi Cendrawasih, Papua kembali memanas dan mencekam, Rabu (21/8). Kini rusuh meluas ke Mimika dan Fakfak.


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!