Kriminal
Share this on:

KPK Harus Memperbaiki Diri

  • KPK Harus Memperbaiki Diri
  • KPK Harus Memperbaiki Diri

JAKARTA - Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dilayangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan keuangan kementerian atau lembaga pada 2018. Mendapatkan sejumlah penilaian dari banyak pihak.

Direktur Eksekutif Center Budget Of Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta KPK perlu memperbaiki diri usai mengantongi predikat WDP dari BPK tersebut. Hal tersebut disampaikan Uchok karena predikat WDP bukanlah kali pertama lembaga antirasuah milik Indonesia tersebut memilikinya.

Sebelumnya laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menyampaikan terkait predikat WDP KPK yakni pada laporan keuangan tahun 2015 menemukan adanya kelebihan gaji pegawai KPK yakni pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa living cost namun gaji masih dibayarkan sebesar Rp748,46 juta.

Masih laporan tahun yang sama, BPK juga menemukan realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp1,29 miliar, dan perencanaan pembangunan gedung KPK yang tidak cermat sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp655,30 juta (volume beton).

Pada laporan keuangan tahun 2016, BPK juga menemukan keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan yg belum dikenakan denda sebesar Rp2,01 miliar dan terdapat 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.

"WDP ini hal yang biasa bagi KPK. Seharusnya hal ini menjadi tamparan bagi pimpinan KPK karena masih buruk dalam melaksanakan manajemen keuangan di lembaganya sendiri," kata Uchok saat dihubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta, Minggu (9/6).

Dirinya pun berharap, masyarakat dan DPR dapat terus mendukung KPK agar dapat memperbaiki diri dengan melakukan sejumlah evaluasi di Internal. "Dari dulu itu problem kita, ego kelembagaan dan ego sektoral selalu ada. Itu yang menjadi gesekan-gesekan internal. Hal ini yang diharus dihentikan KPK agar dapat memperbaiki diri," pungkas Uchok.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengaku menyayangkan penyajian laporan keuangan KPK tidak lengkap sehingga memperoleh predikat WDP. Seharusnya, kata Masinton, KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

Politikus PDIP itu menyatakan saat penyajian laporan keuangan KPK mengacuhkan asas akuntabilitas, keterbukaan dan integritas, maka di situlah pangkal terjadinya indikasi korupsi di KPK. "Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi," tegas Masinton, kemarin.

Masinton menuturkan selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip 'zero tolerance' dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut. "Kalau KPK konsisten dan konsekuen dengan prinsip zero tolerance dan berintegritas harusnya laporan keuangan KPK tidak memperoleh opini WDP. Itu ukuran sederhananya," tambah Masinton.

Opini WDP merupakan opini yang diterbitkan ketika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk item tertentu yang menjadi pengecualian. Dalam situs BPKAD, disebutkan opini itu juga disebut 'little adverse' atau 'ketidakwajaran kecil' namun tak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Bagi Masinton, ketika KPK mendapatkan opini WDP berarti ada yang tidak sempurna, disebabkan adanya item tertentu yang dianggap tidak wajar. "Karenanya nanti dalam RDP nanti, Komisi III akan meminta penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi kembali," tandasnya. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).


Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.


Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Tim KPK berhasil mengungkap sandi transaksi dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.


Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

(KPK menggelar rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!