Kriminal
Share this on:

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

  • KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa
  • KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Foto: ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan KPK pada 2015 lalu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kajian itu dilakukan terkait pelaksanaan tugas pencegahan KPK. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi masalah. Pertama, terkait regulasi. Ia menyebut, masalah itu lantaran potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

"Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih itu," kata Febri kepada awak media, Kamis (7/11).

Febri menambahkan, masalah ini muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.

Febri menjelaskan, formula pembagian dana desa yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya berdasarkan pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari alokasi dana desa yang diatur PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang mengedepankan asas keadilan.

Potensi masalah selanjutnya yakni tata laksana. Febri menyatakan, masalah tersebut muncul lantaran kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa belum tersedia, dan APB Desa yang disusun itu tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa juga dipandang masih rendah. Diambah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standarnya. Sehingga, rawan dimanipulasi.

Kajian itu juga menemukan adanya potensi masalah dalam hal pengawasan. Efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah.

"Selain itu, saluran pengaduan masyarakat tak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas," kata Febri.

Terakhir, potensi masalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini seperti tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi atau fraud dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa.

"KPK merekomendasikan kepada badan atau kementerian terkait untuk merevisi dan atau membuat regulasi baru," ucap Febri.

Febri mengungkap, KPK juga telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk merevisi Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait temuan potensi masalah tersebut.

"(Rekomendasi tersebut) dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit sosial, mekanisme pengaduan dan peran inspektorat daerah," ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan temuan desa fiktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan modus baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan keuangan negara.

"Ya, kalau sudah terjadi rekayasa atau bukan fakta sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi melanggar hukum, sehingga harus diusut," kata Agus.

Meskipun KPK belum memiliki data yang valid tentang dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, namun lembaga antirasuah tersebut berkomitmen mengawal penanganannya. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada pertengahan 2019 Polda Sultra telah memeriksa sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab sehubungan dengan dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, bahkan mendapat pendampingan dari KPK.

"KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi penanganan kasus-kasus yang ditangani pihak kejaksaan maupun kepolisian," ucapnya menegaskan.

Mengenai desa fiktif di Konawe yang dilaporkan telah menerima transfer dana dari pemerintah pusat menjadi pintu masuk penyelidik untuk mengungkap secara terang benderang masalah tersebut.

"Kalau ada transfer berarti ada yang mengusulkan. Siapa yang mengusul pasti diketahui. Apa benar hanya camat yang mengusulkan tanpa sepengetahuan bupati setempat. Inilah yang harus diungkap tuntas," ujarnya.

Jika terjadi transfer dana desa dan disadari terdapat kekeliruan, maka menurut Agus semestinya dikembalikan ke kas negara. Bukan justru menjadi silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan.

Terpisah, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi desa seiring dengan adanya sejumlah desa fiktif di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Ada 15 desa yang diduga fiktif dan tersebar di beberapa provinsi. Kebanyakan (desa fiktif) itu berada di luar Jawa. Kami berharap ke depan, tidak ada desa fiktif, terlebih di Kabupaten Pekalongan," katanya di Pekalongan, Jawa Tengah.

Dikatakannya, untuk mengantisipasi munculnya desa fiktif, sekarang ada sistem keuangan desa yang transparan.

"Sistem yang transparan, semuanya akan terukur dan terpantau. Masyarakat harus mengawasi penggunaan dana desa. Rakyat sekarang sudah cerdas, semua sudah transparan," katanya.

Menurut dia, dana desa harus berbasis pada keterlibatan masyarakat dan secara umum harus memberi manfaat pada kemajuan desa. "Kememdes melihat dana desa secara umum memberi manfaat bagi kemajuan desa. Jika masih ada persoalan maka harus kita benahi bersama," katanya.

Ia mengatakan pembangunan dan keadilan sosial harus menyentuh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terbatas maka perlu dicari sumber lain dan perlu keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku menemukan adanya ketidakberesan dalam program dana desa. Ia menyebut terdapat laporan praktik desa fiktif yang berupaya mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi
Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Berita Sejenis

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


Bawaslu Ancam Pecat Anggotanya yang Bermain

Bawaslu Ancam Pecat Anggotanya yang Bermain

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi potensi terjadinya sengketa proses dalam tahapan pencalonan Pilkada 2020 sangat besar.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


Empat Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

Empat Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

Jumlah warga Indonesia yang terpapar narkotika saat ini mencapai 4 juta jiwa. Selain itu, 90 persen kejahatan jalanan dilakukan oleh para pecandu narkotika.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!