Kriminal
Share this on:

KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

  • KPK-Kemenkumham Beda Pendapat
  • KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai napi korupsi tidak masuk golongan beresiko tinggi (high risk). Sehingga belum perlu dipindah ke lapas super maksimum security di Nusakambangan. Pendapat berbeda disampaikan KPK, yang mendorong kasus ini tidak terjadi lagi, lewat pengetatan ekstra maksimum terhadap tersangka.

Ya, menurut Kemenkumham, wacana yang menguat setelah pelesiran terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) itu harus dipikirkan matang-matang. Mengingat, lapas-lapas di Nusakambangan selama ini hanya diperuntukan bagi napi high risk. Seperti terpidana mati, penjara seumur hidup, pelaku pembunuhan, narkotika dan teroris.

Yasonna pun menyebut penempatan Setnov di Rutan Gunung Sindur saat ini bersifat kasuistik. Itu lantaran Setnov melakukan pelanggaran disiplin. "Mengapa perlu kami lakukan seperti itu supaya ke depan tidak berulang lagi (pelesiran di luar lapas)," ujarnya di Jakarta, kemarin (18/6).

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap penolakan menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan harus dipertegas. Sebab, wacana menempatkan napi korupsi ke lapas super maximum security di Nusakambangan merupakan salah satu poin dalam rencana aksi yang justru disusun oleh Kemenkum HAM.

Lagipula, di Nusakambangan tidak hanya terdapat lapas super maximum security. Ada lapas lain, seperti Lapas Besi dan Kembang Kuning yang masuk kategori lapas maksimum security. Kemudian Lapas Permisan (medium security) serta Lapas Terbuka Nusakambangan (minimum security).

"Harus dipahami, bahwa di Nusakambangan tidak hanya ada super maksimum security," sindirnya.

Tujuan menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan, kata Febri, semata-mata bertujuan mencegah risiko tinggi pengulangan pidana. Pun, KPK mengusulkan para napi yang dinilai dapat mengulangi perbuatan pidana setidaknya bisa ditempatkan di lapas maximum security lebih dulu.

"Kalau masih melakukan pelanggaran, maka napi tersebut bisa ditempatkan di lapas super maksimum," timpalnya.

Febri pun menyinggung pemindahan Setnov dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur yang notabene masuk kategori maksimum security. Pemindahan itu menunjukan bahwa penempatan napi korupsi ke lapas maksimum security bisa dilakukan.

"Itu berarti sebenarnya kebijakan Kemenkumham memungkinkan untuk meletakkan napi korupsi di lapas super maksimum," imbuhnya. (riz/tyo/zul/ful)


Berita Sejenis

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.


Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Tim KPK berhasil mengungkap sandi transaksi dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.


Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

(KPK menggelar rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Irwan Nasir, Kamis (11/7).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!