Kriminal
Share this on:

KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

  • KPK-Kemenkumham Beda Pendapat
  • KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai napi korupsi tidak masuk golongan beresiko tinggi (high risk). Sehingga belum perlu dipindah ke lapas super maksimum security di Nusakambangan. Pendapat berbeda disampaikan KPK, yang mendorong kasus ini tidak terjadi lagi, lewat pengetatan ekstra maksimum terhadap tersangka.

Ya, menurut Kemenkumham, wacana yang menguat setelah pelesiran terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) itu harus dipikirkan matang-matang. Mengingat, lapas-lapas di Nusakambangan selama ini hanya diperuntukan bagi napi high risk. Seperti terpidana mati, penjara seumur hidup, pelaku pembunuhan, narkotika dan teroris.

Yasonna pun menyebut penempatan Setnov di Rutan Gunung Sindur saat ini bersifat kasuistik. Itu lantaran Setnov melakukan pelanggaran disiplin. "Mengapa perlu kami lakukan seperti itu supaya ke depan tidak berulang lagi (pelesiran di luar lapas)," ujarnya di Jakarta, kemarin (18/6).

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap penolakan menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan harus dipertegas. Sebab, wacana menempatkan napi korupsi ke lapas super maximum security di Nusakambangan merupakan salah satu poin dalam rencana aksi yang justru disusun oleh Kemenkum HAM.

Lagipula, di Nusakambangan tidak hanya terdapat lapas super maximum security. Ada lapas lain, seperti Lapas Besi dan Kembang Kuning yang masuk kategori lapas maksimum security. Kemudian Lapas Permisan (medium security) serta Lapas Terbuka Nusakambangan (minimum security).

"Harus dipahami, bahwa di Nusakambangan tidak hanya ada super maksimum security," sindirnya.

Tujuan menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan, kata Febri, semata-mata bertujuan mencegah risiko tinggi pengulangan pidana. Pun, KPK mengusulkan para napi yang dinilai dapat mengulangi perbuatan pidana setidaknya bisa ditempatkan di lapas maximum security lebih dulu.

"Kalau masih melakukan pelanggaran, maka napi tersebut bisa ditempatkan di lapas super maksimum," timpalnya.

Febri pun menyinggung pemindahan Setnov dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur yang notabene masuk kategori maksimum security. Pemindahan itu menunjukan bahwa penempatan napi korupsi ke lapas maksimum security bisa dilakukan.

"Itu berarti sebenarnya kebijakan Kemenkumham memungkinkan untuk meletakkan napi korupsi di lapas super maksimum," imbuhnya. (riz/tyo/zul/ful)


Berita Sejenis

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!