Kriminal
Share this on:

KPK Klarifikasi Izin Sidak Rutan

  • KPK Klarifikasi Izin Sidak Rutan
  • KPK Klarifikasi Izin Sidak Rutan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal penolakan pemberian izin bagi Ombudsman yang akan melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke rumah tahanan (Rutan) KPK beberapa waktu lalu. Alasannya, lantaran proses koordinasi di internal KPK yang kurang baik.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, para pimpinan terlambat menerima informasi kegiatan tersebut. Ia mengaku akan menyambut perwakilan Komisioner Ombudsman jika saja informasi dapat diterima lebih cepat.

"Informasinya terlambat. Kalau koordinasinya pas saya akan datang sendiri menyambut Komisioner Ombudsman," ujar Saut saat dikonfirmasi, Minggu (9/6) kemarin.

Saut mengungkap, pihaknya akhirnya memberikan izin bagi Ombudsman untuk melakukan sidak. Namun, Ombdusman tidak diizinkan untuk bertemu tahanan lantaran terbentur dengan prosedur yang ada.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya melarang sidak yang menyasar KPK. "Nanti kita tunggu lagi kedatangannya. Selamat bekerja buat Ombudsman," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengaku pada akhirnya KPK mengizinkan pihaknya untuk masuk ke dalam Rutan KPK. Namun Ombudsman menolak dan memilih untuk menyurati Ditjen PAS.

"Ada keterangan dari pihak KPK pada pukul 13.00 WIB bahwa kita diperbolehkan datang ke KPK pada pukul 14.00 WIB. Namun kami berpendapat bahwa karena kita masih ada agenda lain untuk melihat ke tempat pelayanan publik lain," ucap anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Dipo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (7/6) lalu.

Adrianus menilai izin KPK kepada Ombudsman yang datang setelah penolakan di awal bukan lagi masuk dalam unsur sidak. Menurutnya, ada kesan KPK telah mempersiapkan kondisi di dalam rutan sebelum Ombudsman datang melakukan sidak. Untuk itu nantinya Ombudsman akan mengirimkan surat ke Direktorat KPK.

"Yang kedua, kalau sudah begini ceritanya, bukan sidak lagi namanya. Sidak kan ada unsur dadakannya, di mana kita berhadapan dengan situasi apa adanya. Kalau sudah disuruh datang lagi pukul 14.00 WIB, kesannya sudah dipersiapkan," pungkasnya.

Diketahui, tim Ombudsman menyambangi Rutan K4 KPK pada Jumat (7/6) pukul 09.00 WIB. Adrianus dan petugas Ombudsman lainnya sempat meminta izin kepada petugas dan penjaga Rutan K4 KPK untuk melakukan sidak. Hingga akhirnya Adrianus tidak mendapat jawaban dari pihak Rutan K4 KPK. (riz/fin/tgr/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!