Kriminal
Share this on:

KPK Klarifikasi Izin Sidak Rutan

  • KPK Klarifikasi Izin Sidak Rutan
  • KPK Klarifikasi Izin Sidak Rutan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal penolakan pemberian izin bagi Ombudsman yang akan melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke rumah tahanan (Rutan) KPK beberapa waktu lalu. Alasannya, lantaran proses koordinasi di internal KPK yang kurang baik.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, para pimpinan terlambat menerima informasi kegiatan tersebut. Ia mengaku akan menyambut perwakilan Komisioner Ombudsman jika saja informasi dapat diterima lebih cepat.

"Informasinya terlambat. Kalau koordinasinya pas saya akan datang sendiri menyambut Komisioner Ombudsman," ujar Saut saat dikonfirmasi, Minggu (9/6) kemarin.

Saut mengungkap, pihaknya akhirnya memberikan izin bagi Ombudsman untuk melakukan sidak. Namun, Ombdusman tidak diizinkan untuk bertemu tahanan lantaran terbentur dengan prosedur yang ada.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya melarang sidak yang menyasar KPK. "Nanti kita tunggu lagi kedatangannya. Selamat bekerja buat Ombudsman," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengaku pada akhirnya KPK mengizinkan pihaknya untuk masuk ke dalam Rutan KPK. Namun Ombudsman menolak dan memilih untuk menyurati Ditjen PAS.

"Ada keterangan dari pihak KPK pada pukul 13.00 WIB bahwa kita diperbolehkan datang ke KPK pada pukul 14.00 WIB. Namun kami berpendapat bahwa karena kita masih ada agenda lain untuk melihat ke tempat pelayanan publik lain," ucap anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Dipo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (7/6) lalu.

Adrianus menilai izin KPK kepada Ombudsman yang datang setelah penolakan di awal bukan lagi masuk dalam unsur sidak. Menurutnya, ada kesan KPK telah mempersiapkan kondisi di dalam rutan sebelum Ombudsman datang melakukan sidak. Untuk itu nantinya Ombudsman akan mengirimkan surat ke Direktorat KPK.

"Yang kedua, kalau sudah begini ceritanya, bukan sidak lagi namanya. Sidak kan ada unsur dadakannya, di mana kita berhadapan dengan situasi apa adanya. Kalau sudah disuruh datang lagi pukul 14.00 WIB, kesannya sudah dipersiapkan," pungkasnya.

Diketahui, tim Ombudsman menyambangi Rutan K4 KPK pada Jumat (7/6) pukul 09.00 WIB. Adrianus dan petugas Ombudsman lainnya sempat meminta izin kepada petugas dan penjaga Rutan K4 KPK untuk melakukan sidak. Hingga akhirnya Adrianus tidak mendapat jawaban dari pihak Rutan K4 KPK. (riz/fin/tgr/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang kembali mangkir.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.


Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Tim advokasi penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan paparan hasil investigasi TPF kasus penyiraman air keras.


Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dibeberkan ke publik.


Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

KPK belum bisa banyak berkomentar terkait kepindahan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Sukamiskin.


15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).


Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!