Kriminal
Share this on:

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

  • KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara
  • KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Hari ini, KPK memeriksa dua saksi masing-masing bagi tersangka sekaligus Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara dan Ahmad Ilham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua saksi tersebut antara lain mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dan bekas Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Syamsir. Sri diperiksa untuk Agung Ilmu Mangkunegara, sedangkan Syamsir bagi tersangka Ahmad Ilham.

"Hari ini penyidik memeriksa dua orang saksi dalam kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara," ujar Febri kepada awak media, Kamis (7/11) kemarin.

Febri menjelaskan, dalam pemeriksaan ini kedua saksi dicecar mengenai peran mereka terkait penganggaran dan pengadaan proyek. Khususnya, proyek-proyek yang diadakan di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.

"KPK mendalami informasi terkait dengan peran para saksi terkait dengan anggaran dan proses pengadaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan," ucap Febri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka dugaan suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Agung diduga dijanjikam suap total Rp1,3 miliar terkait proyek-proyek di dua dinas tersebut. Suap diterima melalui perantara Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan orang kepercayaannya bernama Raden Syahril yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Basaria dalam konferensi pers di kantornya, Senin (7/10).

Rincian suapnya, yakni Rp300 juta terkait pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar, pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar oleh Dinas Perdagangan. Sementara, sisanya Rp1 miliar berasal dari setoran fee sebesar 20-25 persen proyek yang dikerjakan Dinas PUPR.

Basaria menyatakan, suap tersebut diberikan pihak swasta rekanan proyek Dinas Perdagangan Hendra Wijaya Saleh dan rekanan proyek Dinas PUPR Chandra Safari. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan ini merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK pada Minggu (6/10) dan Senin (7/10) di Lampung. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan total tujuh orang dan menyita barang bukti Rp728 juta.

Dalam konstruksi perkara yang berhasil terungkap, suap terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan diduga diserahkan oleh Hendra Wijaya Saleh kepada Agung melalui perantara Wan Hendri dan Raden Syahril. Mulanya, suap Rp300 juta diserahkan kepada Wan Hendri.

Wan Hendri kemudian menyerahkan sebagian suap, Rp240 juta, kepada Raden Syahril untuk diserahkan kepada Agung. Sementara, sisanya masih berada dalam penguasaan Wan Hendri.

Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan ke Agung dan kemudian diamankan dari kamar bupati. Uang tersebut pun diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan.

Antara lain, pembangunan Pasar Tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar, pembangunan Pasar Tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Sementara, suap kepada Agung terkait proyek-proyek Dinas PUPR bermula sejak 2014. Kala itu, Agung mensyaratkan Syahbuddin untuk menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR apabila Syahbuddin ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Sejak 2017 hingga 2019, Chandra Safari telah mengerjakan sedikitnya 10 proyek PUPR di Kabupaten Lampung Utara. Sebagai imbalan, Chandta diwajibkan menyetor sejumlah uang kepada Agung melalui Syahbuddin dan Raden Syahril.

Adapun, Agung diduga telah menerima uang beberapa kali terkait proyek di Dinad PUPR, yakni sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp600 juta, sekitar akhir September sebesar Rp50 juta, dan pada 6 Oktober sebesar Rp350 juta.

“Diduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY (Raden Syahril), orang kepercayaan Bupati. Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM (Agung Ilmu Mangkunegara), Bupati Lampung Utara,” jelas Basaria.

Atas perbuatannya, Agung dan Raden sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hendra Wijaya Saleh dan Chandra Safari sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Kejagung Soroti Human Trafficking
Kejagung Soroti Human Trafficking

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction Herry Jung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perizinan di Kabupaten Cirebon.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Dua pengusaha dinilai terbukti menyuap Bupati Lampung Tengah Mustafa senilai total Rp12,5 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!