Kriminal
Share this on:

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

  • KPK Perdalam Perkara Sunjaya
  • KPK Perdalam Perkara Sunjaya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon). Perkara tersebut menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Pengembangan perkara dilakukan lantaran KPK menduga Sunjaya menerima gratifikasi senilai total Rp50 miliar. Gratifikasi tersebut diduga diterima Sunjaya dari sejumlah pihak terkait perizinan dan jabatannya selaku bupati.

"Memang dalam kasus di Cirebon ini kami sedang mengembangkan perkaranya karena kami menemukan fakta-fakta baru," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Terkait hal ini, KPK dikabarkan menggelar serangkaian pemeriksaan terhadap 57 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Cirebon. Pemeriksaan tersebut kabarnya digelar selama tiga hari sejak Rabu (18/9) hingga Jumat (20/9) di Mapolresta Cirebon.

Saat dikonfirmasi, Febri mengaku belum menerima informasi lebih rinci terkait pemeriksaan tersebut.

"Itu mungkin nanti baru bisa kami sampaikan lebih lanjut ya. Mungkin nanti setelah informasinya lebih lengkap baru bisa saya sampaikan," ucapnya.

Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menghadapi jeratan hukum baru. Sunjaya diduga KPK menerima gratifikasi senilai total Rp50 miliar terkait perizinan serta jabatannya. "Jadi ada perkembangan yang cukup signifikan yang didapat oleh penyidik yang awalnya (barang bukti) Rp100 juta saat OTT," tuturnya.

Pada kasus sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon. Sunjaya dan mantan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto menjadi salah satu dari enam orang yang berhasil diamankan tim KPK. Pada OTT itu, Sunjaya tertangkap tangan menerima suap senilai Rp100 juta dari Gatot, melalui ajudannya berinisial DS.

Uang tersebut diduga diberikan agar Gatot dapat dilantik sebagai pejabat Dinas PUPR Cirebon. Tak butuh waktu lama, KPK akhirnya menetapkan Sunjaya dan Gatot sebagai tersangka. Keduanya dikenakan pasal suap.

Beberapa hari berselang, seorang ajudan Sunjaya berinisial S mendatangi KPK dan menyerahkan uang senilai Rp269 juta. Sehingga, uang yang diamankan KPK berjumlah total Rp385 juta dengan rincian, Rp116 juta yang diamankan saat OTT, serta Rp269 juta yang dikembalikan ajudan Sunjaya.

Selain itu, penyidik KPK juga berhasil menelusuri bukti transaksi perbankan sebesar Rp6,4 miliar dalam rekening beratas nama orang lain, namun atas pengendalian Sunjaya. Transaksi tersebut diduga merupakan bagian dari gratifikasi yang diterima Sunjaya selama menjabat sebagai bupati. Asal muasal uang Rp6,4 miliar yang ada di dalam rekening penampungan itu pun hingga saat ini masih dalam pengusutan penyidik.

Sunjaya sendiri telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Ia dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan lantaran menerima suap Rp100 juta dari mantan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto.

Selain pidana kurungan penjara, majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Sunjaya berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. (riz/zul/fin/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Data aset Pemprov Sulsel

KPK Data aset Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi


KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa harta kekayaan 35 penyelenggara negara se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).


Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!