Kriminal
Share this on:

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Indramayu

  • KPK Perpanjang Penahanan Bupati Indramayu
  • KPK Perpanjang Penahanan Bupati Indramayu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Indramayu nonaktif Supendi (SP). Tidak hanya Supendi, KPK juga memperpanjang masa penahanan tiga tersangka lainnya terkait kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tiga tersangka lainnya yang masa penahanannya diperpanjang adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono yang diduga sebagai penerima suap dan pemberi suap berasal dari pihak swasta bernama Carsa AS.

"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 4 november 2019 sampai dengan 13 desember 2019," tutur Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/11) kemarin.

Selain itu Febri juga mengatakan pihaknya memeriksa sejumlah direksi perusahaan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019. Sedikitnya 10 saksi bagi tersangka Bupati Indramayu nonaktif Supendi. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Cirebon, Jalan Veteran, Kota Cirebon, Jawa Barat.

"Hari ini KPK memeriksa 10 saksi untuk tersangka SP (Supendi) dalam tindak pidana korupsi suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019," ujarnya.

Adapun para saksi yang diperiksa antara lain Direktur PT Majoma Surya Abadi Mangihut H Sitompul, Direktur CV Sumber Sedayu Badrudin, Direktur PT Wijaya Putra Parahiyangan Dadang Juhata, Direktur CV Wanara Indah Yudi Wahyudi, Direktur CV Putri Jaya Mandiri Jeni Arseno Sihabudin.

Selain itu, Direktur CV Saka Karya Nawawi Kasnadi, Direktur PT Ghissani Bangun Sejahtera Ahmad Fauzi Asmai, Direktur CV Bromo Karya Teknik Sidik, Andrian, dan Staf Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Budiman.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, pemberian uang yang dilakukan Carsa kepada Supendi dan pejabat di Dinas PUPR diduga merupakan komitmen fee sebesar 5-7 persen dari nilai proyek pembangunan tujuh jalan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sejumlah Rp15 miliar. Dengan perincian, Supendi menerima total Rp200 juta, Omarsyah Rp350 juta dan sepeda, serta Wempy Rp560 juta.

“Uang yang diterima OMR (Omarsyah) dan WT (Wempy Triyono) diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri,” kata Basaria.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK di Indramayu dan Cirebon pada Senin (14/10 malam. Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil mengamankan delapan orang dan menyita uang senilai Rp685 juta serta sebuah sepeda.

Atas perbuatannya, Supendi, Omarsyah, dan Wempy Triyono sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Carsa AS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Penegakan Hukum Pemilu Dikaji
Penegakan Hukum Pemilu Dikaji

Berita Sejenis

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction Herry Jung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perizinan di Kabupaten Cirebon.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Dua pengusaha dinilai terbukti menyuap Bupati Lampung Tengah Mustafa senilai total Rp12,5 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!