Kriminal
Share this on:

KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

  • KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung
  • KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI dan USAID CEGAH menyelenggarakan kegiatan pelatihan tindak pidana korupsi oleh International Centre for Asset Recovery (ICAR) Basel Institute on Governance. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara KPK dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, pelatihan tersebut digelar selama lima hari. Terhitung sejak, Senin (14/10), hingga, (18/10), bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Kuningan, Jakarta.

Yuyuk menambahkan, pelatihan diikuti oleh 25 peserta dari beberapa mitra pemerintah USAID CEGAH. "Antara lain penyidik dan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung; penyidik dan penuntut umum dari KPK; hakim dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI; serta para pejabat terkait dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenmumham)," tutur Yuyuk.

Yuyuk menjelaskan, peserta yang mengikuti pelatihan kali ini merupakan peserta tingkat lanjutan. Yaitu, mereka yang telah mengikuti latihan sebelumnya pada Juni hingga Agustus 2019 lalu. "Harapan dari dilakukannya pelatihan gabungan antara para penegak hukum ini adalah dapat meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi," kata Yuyuk.

Yuyuk menyatakan, pelatihan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara tipikor yang bersifat kompleks. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang penyelidikan perkara korupsi.

"Metode pelatihan dilakukan antara lain dengan mengulas topik-topik khusus yang dilengkapi dengan simulasi kasus yang menggambarkan isu aktual dan terkini dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia," tambah Yuyuk.

Adapun, kata Yuyuk, topik yang ditekankan dalam program pelatihan dari Basel Institute ini yakni investigasi keuangan dan pemulihan aset (FI/AR) yang merupakan intisari dari program pelatihan pendahuluan ICAR berupa latihan praktis yang ekstensif dan hands-on. Peserta diwajibkan menjalankan simulasi investigasi khusus untuk negaranya.

Kedua, korupsi pada proyek dan pengadaan infrastruktur. Adalah program pelatihan ICAR yang berfokus pada berbagai skema korupsi dan penipuan yang sering terjadi dalam pekerjaan kontrak dan pengadaan barang dan jasa.

"Skema korupsi tersebut mencakup antara lain penyuapan, kolusi, persekongkolan tender, suap berupa komisi (kickback), dan kepentingan keuangan yang tidak terungkap dalam pemberian kontrak," beber Yuyuk.

Ketiga, struktur luar negeri dan bantuan timbal balik. Yaitu program pelatihan ICAR yang berfokus pada berbagai topik yang berhubungan dengan cara yang digunakan oleh pelaku pidana untuk berupaya menyembunyikan hasil ilegal.

Sebelumnya, pelatihan serupa yang merupakan pelatihan tingat dasar telah dilaksanakan sebanyak empat angkatan di tahun ini. Yaitu pada 24-28 Juni, 1-5 Juli, 5-9 Agustus dan 12-16 Agustus. Pelatihan berikutnya akan dilaksanakan pada 21-25 Oktober 2019.

"Semakin canggih modus tindak pidana korupsi dan meluasnya ruang lingkup kejahatan hingga melampaui yurisdiksi sebuah negara, membutuhkan penegak hukum yang handal dan sinergi yang erat di antara lembaga penegak hukum," tutur Yuyuk.

Seperti diketahui, ICAR Basel Institute on Governance adalah pusat pelatihan internasional di bidang investigasi keuangan yang telah melatih aparat penegak hukum selama 10 tahun di berbagai negara, termasuk Indonesia. Program USAID CEGAH sendiri sebelumnya telah melakukan pelatihan bersama dengan Basel Institute on Governance untuk melatih personel KPK, OJK, PPATK, BPK, dan Satgassus P3TPK Jampidsus Kejaksaan Agung RI. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua warga negara (WN) Rumania diduga melakukan kejahatan perbankan dengan membobol 17 rekening. Salah satu pelaku ditembak mati polisi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari enam tahun penjara.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa.


Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Juli lalu, tengah membidik adanya dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!