Kriminal
Share this on:

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

  • KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham
  • KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham. Dalam waktu dekat, KPK menyatakan akan menentukan sikap terkait putusan tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK pun siap menghadapi kasasi yang diajukan tim kuasa hukum Idrus Marham. "Jika benar pihak terdakwa mengajukan Kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7) kemarin.

Febri menambahkan, pihaknya menghargai putusan hakim PT DKI Jakarta yang menegaskan Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Vonis yang dijatuhkan pun diperberat dari semula 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Kami menghargai pengadilan yang telah menerima banding yang diajukan KPK dan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi," ucapnya.

Selain itu, kata Febri, KPK juga mengapresiasi langkah cepat PT DKI Jakarta dalam mengirim dokumen putusan lengkap tersebut. Karena, hal ini menurutnya sangat membantu KPK serta pihak terkait untuk memahami secara lengkap pertimbangan hakim.

"Secara substansi putusan ini sesuai dengan tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12 a UU Tipikor, jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Idrus Marham, Samsul Huda menyatakan pihaknya akan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Idrus. Karena menurutnya majelis hakim PT DKI Jakarta telah keliru dalam menetapkan hukum yang tepat kepada eks Menteri Sosial itu.

"Kami akan terus mencari keadilan yang hakiki di Mahkamah Agung RI," ujar Samsul.

Samsul menyatakan, keputusan majelis hakim pengadilan tinggi untuk membatalkan putusan tingkat pertama kliennya salah kaprah. Pengadilan tingkat pertama, kata dia, tentunya lebih paham konstruksi kasus ini lantaran telah menguji dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, hingga bukti-bukti selama persidangan berlangsung.

"Makanya kami heran, bagaimana pengadilan banding yang tidak tahu fakta sidang bisa membatalkan putusan tingkat pertama," ucapnya.

Sedangkan, keputusan majelis hakim yang menerapkan Pasal 12 a UU Tipikor kepada kliennya dinilai Samsul kurang tepat. Seharusnya, menurut dia, Idrus dapat dibebaskan atau setidaknya dikenakan Pasal 11. Karena, kliennya itu hanya dicatut oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk mendapatkan uang dari bos Blackgold Natural Resources Johannes Kotjo.

"Ini bersesuaian dengan unsur pasal 11, karena Idrus Marham tidak tahu menahu urusan PLTU Riau ini. Hanya diajak-ajak saja oleh Eni Saragih," sambungnya. Ia pun menegaskan akan kembali mengoreksi fakta-fakta persidangan yang menurutnya tidak benar dan tetap digunakan sebagai dasar pemutusan perkara.

Putusan banding Idrus Marham tertuang dalam surat putusan nomor 16/PID.TPK/2019/PT.DKI. Isinya menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 9/Pid.Sus.TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2019.

Idrus Marham dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


KPK Tahan Sufardi Nurzain

KPK Tahan Sufardi Nurzain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain, Selasa (6/8).


Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

PT INTI membantah dua orang yang terjaring OTT KPK, Rabu (31/7) dan Kamis (1/8) lalu, bukan pegawai perusahaan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!