Kriminal
Share this on:

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

  • KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra
  • KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II, Djoko Saputra kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan tersebut terkait kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017 yang menjerat Djoko.

"KPK menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara permohonan praperadilan nomor 115/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel pada 17 September 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (14/10) kemarin.

Febri menjelaskan, Djoko mengajukan permohonan praperadilan dengan dua alasan. Pertama, penetapan tersangka dirinya pada 28 November 2018 lalu merupakan hasil penyelidikan tanpa proses penyidikan.

Djoko berpendapat, KPK seharusnya terlebih dahulu melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP. Pada proses itu lah, penetapan tersangka dapat dilakukan.

Kedua, Djoko menyebut KPK tidak berwenang melakukan penyidikan perkara ini lantaran Polres Purwakarta telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan sejak 14 Desember 2017. Penyelidikan perkara serupa juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 11 Juli 2018.

Djoko berdalih, dirinya belum mengetahui perkembangan penyelidikan tersebut. Pengambilalihan penyelidikan yang dilakukan KPK pun dinilai tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 UU KPK serta nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri tahun 2012.

"Sehingga, pemohon meminta agar kasusnya diserahkan ke Polres Purwakarta dan Kejaksaan Agung RI," kata Febri.

Terkait alasan permohonan praperadilan tersebut, Febri menyatakan KPK berwenang menangani perkara lantaran berdasarkan Pasal 11 UU KPK yang menjadi subjek hukum merupakan penyelenggara negara serta kerugian negara di atas Rp1 miliar.

Selain itu, sambung Febri, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam UU KPK terkait penyelidikan perkara. Sejak penyelidikan bergulir, KPK telah melakukan pencarian alat bukti. Sehingga ketika bukti permulaan yang didapatkan dalam tahap penyelidikan tersebut telah cukup, menurut Febri, maka minimal dua alat bukti sudah dikantongi KPK.

Febri menambahkan, maka konsekuensi hukumnya perkara tersebut ditingkatkan ke penyidikan yang secara bersamaan telah ada tersangka.

"Hal ini sering dibahas di berbagai sidang praperadilan. Para pemohon cenderung hanya menggunakan KUHAP yang berlaku umum sehingga defenisi penyidikan yang digunakan adalah untuk mencari tersangka. Hal ini tentu tidak tepat dan mengabaikan ketentuan khusus di UU KPK," tutur Febri.

Selain itu terkait argumentasi bahwa KPK tidak dapat mengambil alih penyelidikan, menurut Febri mengada-ada. Dalam penjelasan alasan permohonan praperadilan, Djoko menggunakan nota kesepahaman antara ketiga lembaga penegak hukum tahun 2012. Padahal, kata Febri, sudah ada nota kesepahaman yang baru dan berlaku sejak Maret 2017.

"Apalagi ketentuan Pasal 50 UU KPK sudah mengatur secara tegas bahwa batasan proses penanganan perkara adalah di penyidikan, bukan penyelidikan. Yaitu jika Polri atau Kejaksaan terlebih dahulu melakukan penyidikan, maka KPK melakukan koordinasi dan penyidikan itu diberitahukan pada KPK. Jawaban KPK secara lebih lengkap akan disampaikan sesuai agenda persidangan praperadilan ini," tandas Febri.

Febri melanjutkan, KPK memastikan proses penyidikan perkara ini akan tetap dilakukan. Ia menyebut, pihaknya akan segera melimpahkan berkas ke penuntutan jika penyidikan telah selesai.

Seperti diketahui, sidang praperadilan ini awalnya dijadwalkan pada 23 September 2019. KPK mengajukan permintaan penundaan hingga akhirnya sidang dijadwalkan hari ini. Pada persidangan perdana hari ini (14/10), KPK hadir dan mendengar pembacaan permohonan praperadilan. Proses praperadilan akan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya mendengarkan jawaban dari termohon besok, Selasa (15/10).

Dalam perkara ini selain Djoko, KPK juga telah menetapkan Andririni Yaktiningsasi, seorang psikolog, sebagai tersangka. Djoko Saputra selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll saat itu diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Perbuatan Djoko diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta ll pada tahun 2017.

Pada 2016 setelah diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputra diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar. Perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp3,82 miliar dan perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta ll sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan senilai Rp5,73 miliar.

Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah revisi anggaran, Djoko kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut, Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta. Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp5.564.413.800.

Dengan perincian, pekerjaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sebesar Rp3.360.258.000,00 dan perencanaan strategis korporat dan proses bisnis sebesar Rp2.204.155.800,00.

Diduga nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dipinjam dan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang. Diduga pelaksanaan lelang dilakukan rekayasa dan formalitas dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated.

Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp3,6 miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


Jokowi Didesak Segera Umumkan Jaksa Agung Muda

Jokowi Didesak Segera Umumkan Jaksa Agung Muda

Presiden Joko Widodo diinformasikan telah memutuskan nama-nama untuk mengisi posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nah


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!