Kriminal
Share this on:

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

  • KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019
  • KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

JAKARTA - Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis. Total Rp28,7 triliun. Sayangnya, sejumlah kasus besar yang menyeret petinggi negara belum juga tuntas.

Dari Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek KTP elektronik, Hambalang, sampai kasus mantan Presiden Soeharto yang dituding menjadi aktor tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam mengatakan, KPK diyakni bisa mengali potensi lain seiring dengan gencarnya sosialisasi dan pemantauan yang dilakukan.

"Mungkin nilai sebesar itu belum ada separuhnya dari target uang negara yang bisa diselamatkan. Meski demikian kerja KPK cukup efektif. Anda bisa bandingkan dengan kejahatan korupsi yang ditangani Polri atau Kejaksaan," terang Yusdianto kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (20/9).

Publik, sambung Yusdiyanto, tentu sangan berharap kasus-kasus besar seperti kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah bergulir sejak lebih dari satu dasawarsa. Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Tanah Air.

"Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus megakorupsi ini mencapai Rp3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung 2018 ini pun kembali molor hingga 2019. Jelas ini PR besar," ungkapnya.

Ditambahkan Yussapaan, doktor jebolan Universitas Padjajaran, penyelamatan uang negara akan bertambah setelah munculnya komitmen dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyepakati optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah.

"Nantinya seluruh lembaga ini akan mendata aset-aset yang ada di daerah, karena banyak sekali barang yang tidak ada suratnya, ada surat yang tidak ada barangnya, dan sebagian kadang sudah tidak ketahuan kepemilikannya. Sampai persoalan lahan," ungkap Dosen Hukum dan Tata Negara di Universitas Lampung itu.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam semester I tahun 2019, KPK menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester I Tahun 2019. "Mayoritas jumlah tersebut hasil intervensi KPK," terangnya.

Intervensi yang dimaksud, berkaitan dengan penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp18,8 triliun, penyelamatan aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga sebesar Rp6,8 triliun. Jumlah tersebut ditambah lagi dengan optimalisasi pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun dan penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp900 miliar.

"Penyelamatan keuangan daerah dari penagihan piutang pajak daerah yang terbesar merupakan kontribusi dari pemerintah daerah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp18,5 triliun," ungkapnya. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Dalam pertemuan dengan Raja Malaysia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Yang di-Pertuan Agong XVI memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tingg


KPK Data aset Pemprov Sulsel

KPK Data aset Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi


KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa harta kekayaan 35 penyelenggara negara se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).


Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!