Kriminal
Share this on:

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

  • KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi
  • KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun 2018, Kamis (18/7). Keempatnya ditahan di dua lokasi berbeda selama 20 hari pertama.

Para tersangka adalah dua Anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Effendi Hatta, dan Zainal Abidin. Sementara, tersangka lain adalah Dirut PT Sumber Swarnanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang, dan mantan anggota DPRD Jambi, Muhammadiyah.

Mereka pun resmi mengenakan rompi oranye pasca menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, sekira pukul 17.30 WIB. Keempatnya enggan berkomentar mengenai penahanannya. Bahkan salah seorang tersangka, yakni Joe Fandy, sempat berusaha menutupi wajah kala berjalan keluar dari Kantor KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keempat tersangka ditahan di dua lokasi berbeda. Muhammadiyah dan Joe Fandy di Rutan Cabang KPK K4, sementara Effendi Hatta dan Zainal Abidin di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur.

"Hari ini KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap empat orang tersangka dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018," ujar Febri.

Febri menerangkan, para tersangka hari ini juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dijelaskannya, pemeriksaan dilakukan demi kepentingan klarifikasi mengenai dugaan penerimaan ataupun pemberian uang terkait proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 yang dilakukan keempat tersangka.

"Terhadap para tersangka ini juga diklarifikasi dugaan perbuatan mereka menerima ataupun memberikan uang terkait dengan proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Febri mengakui pihaknya telah menerima pengembalian uang selama proses penyidikan kasus ini. Totalnya, sambung Febri, mencapai Rp4,375 miliar yang diserahkan secara bertahap dari 14 anggota DPRD Jambi.

Ia pun mengingatkan kepada anggota DPRD Jambi lain untuk bersikap kooperatif mengembalikan dana ke KPK jika pernah menerima. "Maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan kepada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum," tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 13 tersangka kasus suap pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018. Sebanyak 12 di antaranya merupakan Anggota DPRD Jambi. Sementara sisanya berasal dari pihak swasta.

Mereka adalah Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi, Ketua Fraksi Partai Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan dan Ketua Fraksi PPP Pargalutan Nasution.

Lalu, Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah, Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin, serta tiga anggota DPRD Jambi masing-masing Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta. Adapun pihak swasta yang dimaksud adalah Direktur Utama PT Sumber Swarsanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa para tersangka anggota DPRD Jambi diduga meminta, menagih kesiapan, serta melakukan pertemuan untuk membahas uang ketok palu RAPBD. Suap tersebut ditagih untuk pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.

Para anggota DPRD diduga menerima total Rp16,34 miliar dengan rincian Rp12,940 miliar untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan Rp3,4 miliar bagi RAPBD TA 2018.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy Yoesman diduga memberikan pinjaman uang sebesar Rp5 miliar kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan rekan-rekannya. Uang pinjaman tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Atas perbuatannya, ke-12 pimpinan dan anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Joe Fandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar.


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Kamis (22/8).


Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di Rutan Gunt


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Dua TKI Tewas Tertimpa Beton di Malaysia

Dua TKI Tewas Tertimpa Beton di Malaysia

Dua pekerja konstruksi warga negara Indonesia (WNI) tewas tertimpa dinding beton di Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada Selasa (20/8).


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!