Kriminal
Share this on:

KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah

  • KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah
  • KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah

JAKARTA - Kasus fee yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa belum juga reda. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menahan pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto (BWI) sempat bikin geger publik di Lampung. Seiring beredarnya pemberitaan adanya operasi tangkap tangan (OTT) pejabat daerah.

Ketua KPK Agus Raharjo dalam pesan singkatnya ke Fajar Indonesia Network (FIN) menegaskan tidak ada OTT sepanjang hari ini (kemarin, red). "Tidak ada. KPK hari ini tidak melakukan OTT," terangnya, kemarin (12/6).

Sejalan dengan itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, bahwa tidak ada OTT tapi pengembangan kasus suap dari tersangka sebelumnya, yakni Mustafa. Kasus ini, berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah TA 2018.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BWI. Tersangka BWI ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Juni 2019 sampai 1 Juli 2019 di Rutan Pomdam Jaya Guntur," terangnya, kemarin (12/6).

KPK, lanjut dia, telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Selain itu dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga memeriksa tiga orang saksi, yaitu dua anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masing-masing Bunyana dan Raden Zugiri serta mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"KPK mendalami dan mengklarifikasi pada para saksi tentang dugaan proses pemberian uang kepada pihak MUS (Mustafa) selaku Bupati Lampung Tengah," ucap Febri.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka. Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BWI) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJS), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BU), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018. (riz/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polri Pastikan 9 Pati-nya Berpengalaman di Penyidikan

Polri Pastikan 9 Pati-nya Berpengalaman di Penyidikan

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang mengajukan ikut seleksi capim KPK masih menunggu hasil asesmen.


Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

KPK terus mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota DPR (nonaktif) Bowo Sidik Pangarso.


KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai napi korupsi tidak masuk golongan beresiko tinggi (high risk).


KPK Usul Koruptor Nakal Dikirim ke Nusakambangan

KPK Usul Koruptor Nakal Dikirim ke Nusakambangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons penolakan pemindahan narapidana kasus korupsi ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.


KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru.


Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen PAS Kemenkumham untuk memperbaiki tata kelola lapas.


Isu Cabut Deponeering BW Ikut Warnai Sidang Perdana MK

Isu Cabut Deponeering BW Ikut Warnai Sidang Perdana MK

Isu desakan pencabutan Deponeering Bambang Widjojanto (BW) kembali muncul di tengah proses persidangan perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.


Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

KPK mengaku tidak bisa melakukan audit dana kampanye capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.


KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang, kemarin.


Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan akan bekerja sama dengan Interpol.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!