Kriminal
Share this on:

KPK Tahan Sufardi Nurzain

  • KPK Tahan Sufardi Nurzain
  • KPK Tahan Sufardi Nurzain

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain, Selasa (6/8). Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.

Sufardi resmi mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.50 WIB. Kedua tangannya pun diborgol ketika menuju mobil tahanan. Sufardi meninggalkan Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, tanpa melontarkan sepatah kata. Ia hanya tersenyum ketika awak media mencoba meminta tanggapan mengenai penahanannya.

Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, penyidik resmi menahan Sufardi selama 20 hari pertama. Keputusan ini, kata dia, diambil usai Sufardi menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Hari ini penyidik melakukan penahanan untuk tersangak SNZ (Sufardi Nurzain), Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018," ujar Yuyuk.

Wanita yang karib disapa Yeye itu menambahkan, Sufardi akan menjalani penahanan perdananya di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK K4 yang berlokasi di belakan Gedung Merah Putih. Ia akan mendekam di sel setidaknya sejak 6 Agustus hingga 25 Agustus 2019.

Sufardi menjadi tersangka ketujuh yang ditahan KPK. Sebelumnya, enam tersangka terlebih dahulu telah ditahan. Masing-masing di antaranya Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah ;Ketua Komisi III Zainal Abidin; tiga Anggota DPRD Elhelwi, Gusrizal, dan Effendi Hatta; serta Dirut PT Sumber Swarnanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 13 tersangka kasus suap pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018. Sebanyak 12 di antaranya merupakan Anggota DPRD Jambi. Sementara sisanya berasal dari pihak swasta.

Mereka adalah Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi, Ketua Fraksi Partai Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan, Ketua Fraksi PPP Pargalutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah, Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin, serta tiga anggota DPRD Jambi masing-masing Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta.

Adapun pihak swasta yang dimaksud adalah Direktur Utama PT Sumber Swarsanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa para tersangka anggota DPRD Jambi diduga meminta, menagih kesiapan, serta melakukan pertemuan untuk membahas uang ketok palu RAPBD. Suap tersebut ditagih untuk pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.

Para anggota DPRD diduga menerima total Rp16,34 miliar dengan rincian Rp12,940 miliar untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan Rp3,4 miliar bagi RAPBD TA 2018.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy Yoesman diduga memberikan pinjaman uang sebesar Rp5 miliar kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan rekan-rekannya. Uang pinjaman tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Atas perbuatannya, ke-12 pimpinan dan anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Joe Fandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kasus Nunung Ditangani Dua Jaksa
Kasus Nunung Ditangani Dua Jaksa

Berita Sejenis

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!