Kriminal
Share this on:

KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon

  • KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon
  • KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon

JAKARTA - Pasca melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indramayu dan Cirebon, Senin (14/10), Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di Samarinda dan Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), serta Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam OTT kali ini pihaknya berhasil mengamankan total delapan orang. Tujuh di antaranya ditangkap di Kaltim dan sedang menjalani pemeriksaan di mapolda setempat. "Sisanya di Jakarta. Sedang pemeriksaan di Kantor KPK Jakarta," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/10) kemarin.

Salah seorang yang turut diamankan dalam OTT tersebut diduga Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere. Sisanya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), staf pada balai jalan, dan pihak swasta.

Febri melanjutkan, hingga saat ini pihaknya menduga telah terjadi penerimaan uang sekitar Rp1,5 miliar. Penerimaan tersebut diduga terkait paket pekerjaan jalan multiyears Kementerian PUPR senilai Rp155 miliar.

"Jadi bagian dari proyek Kementerian PUPR ya. Diduga proyek ini adalah proyek terkait di Kementerian PUPR," ucapnya.

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, KPK menduga telah tejadi beberapa kali pemberian uang kepada pihak pemerima. Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening. "Jadi pemberi mentransferkan uang secara periodik pada rekening miliknya dan kemudian ATM-nya diberikan kepada pihak penerima. Nah uang di ATM itu lah yang diduga digunakan pihak penerima," tuturnya.

Maka dari itu, dalam OTT ini pihaknya menyita buku tabungan dan ATM. "Karena memang transaksinya tidak melalui cara konvensional," tukasnya.

Rencananya, pihak yang diamankan di Kaltim akan diterbangkan ke Kantor KPK pada Rabu (16/10) guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengklarifikasi isu penyiraman air keras yang direkayasanya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!