Kriminal
Share this on:

KPK Tetapkan Tiga Tersangka

  • KPK Tetapkan Tiga Tersangka
  • KPK Tetapkan Tiga Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat tahun 2019. Penetapan ini berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK di Jakarta, Jumat (28/6) lalu.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6) kemarin.

Ketiga tersangka tersebut antara lain seorang pengacara bernama Alvin Suherman (AVS) dan pihak swasta Sendy Perico (SPE). Keduanya diduga sebagai pihak yang berperkara dan berperan sebagai pemberi.

Sedangkan, seorang tersangka lain yakni Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Winoto (AWN). Ia diduga menerima suap dari dua tersangka lain terkait penanganan perkara di PN Jakarta Barat.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019," sambung Laode.

Laode menjelaskan, perkara ini bermula saat Sendy melaporkan pihak yang melarikan uang investasinya sebesar Rp11 miliar. Kasus penipuan tersebut pun berjalan sebagaimana mestinya.

Pada tahap persidangan, Sendy bersama pengacaranya, Alvin, bermaksud untuk memperberat tuntutan pihak yang menipunya. Namun, Sendy dan terdakwa akhirnya berdamai. Usai proses perdamaian rampung pada 22 Mei 2019, terdakwa meminta kepada Sendy dan Alvin agar tuntutannya hanya satu tahun.

Alvin lalu melakukan pendekatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui seorang perantara. Perantara tersebut kemudian menginformasikan bahwa rencana tuntutan terdakwa adalah dua tahun. Jika tuntutan ingin dikurangi, Alvin diminta menyiapkan uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian.

Sendy dan Alvin pun menyanggupi. Keduanya berjanji menyerahkan syarat-syarat tersebut pada Jumat (28/6) kemarin. "Pasalnya, rencana pembacaan tuntutan akan dilakukan pada 1 Juli 2019," kata Laode.

Jumat pagi, Sendy mengambil uang di bank dan mengutus pihak swasta Ruskian Suherman (RSU) mengantar uang tersebut kepada Alvin di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Lalu, pukul 11.00 WIB, pengacara Sukiman Sugita (SSG) juga mendatangi Alvin di tempat yang sama untuk menyerahkan dokumen perdamaian.

Satu jam berselang, pukul 12.00 WIB, Ruskian tiba dan menyerahkan uang Rp200 juta kepada Alvin yang dibungkus menggunakan kantong plastik hitam. Setelah lengkap, Alvin kemudian menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta kepada Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penuntutan Kejati DKI Jakarta Yadi Herdianto (YHE) di lokasi yang sama.

Kemudian Yadi menuju Kejati DKI Jakarta menggunakan taksi. Di sana, Yadi diduga menyerahkan uang tersebut kepada Agus sebagai Aspidum yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan kasus penipuan Sendy.

Atas perbuatannya, Agus sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Sendy dan Alvin sebagai pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Laode mengakui pihaknya belum berhasil meminta keterangan Sendy. Untuk itu, ia mengimbau kepada Sendy untuk menyerahkan diri ke KPK. "Kami mengimbau kepada saudara Sendy untuk menyerahkan diri untuk dapat menjelaskan perannya dalam kasus ini," kata Laode.

Laode menambahkan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kolaborasi ini diketahui baru pertama kali dilakukan oleh lembaga antirasuah itu. Alasannya, kata dia, agar memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Karena yang memiliki kewenangan penindakan korupsi bukan hanya KPK. Tapi juga kejaksaan dan kepolisian," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka mengatakan mekanisme penanganan perkara akan dibagi menjadi dua antara KPK dan Kejagung. "Tiga (tersangka) akan ditangani KPK, sedangkan dua jaksa (yang ikut terjaring OTT) akan ditangani pendalaman lebih lanjut oleh kejaksaan," kata Jan.

Jan menjelaskan, jika ditemukan adanya keterlibatan terhadap dua oknum jaksa tersebut, pihaknya akan memprosesnya. "Untuk pidananya ini ditangani oleh Pidsus untuk etik ditangani Jamwas," pungkasnya.

Terpisah, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memandang KPK tidak perlu melimpahkan kasus ini ke Kejagung. Pasalnya, kata dia, nota kesepahaman (MoU) antara kedua instansi yang dijadikan landasan pelimpahan tersebut tidak memiliki keterikatan hukum.

"Pada dasarnya MoU itu tidak ada di struktur perundang-undangan dan sudah jelas di UU KPK bahwa memang itu domain KPK untuk menindak penegak hukum yang terlibat dalam perkara kasus korupsi," ujar Kurnia kepada wartawan.

Kurnia menambahkan, jangan sampai jika pelimpahan dilakukan justru terkesan ada upaya intervensi politik dalam pengungkapan kasus ini. "Ini bukan urusan politik tapi murni penegakan hukum. Tidak ada urgensi sebenarnya untuk ditangani kejaksaan apa pun alasannya," tegasnya. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Mabes Polri telah melakukan gelar perkara terkait kasus yang menjerat tersangka penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman.


Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis.


Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Mabes Polri mengungkapkan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus kepolisian.


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!