Kriminal
Share this on:

KPK Ungkit Uang di Laci Kerja Menag Lukman

  • KPK Ungkit Uang di Laci Kerja Menag Lukman
  • KPK Ungkit Uang di Laci Kerja Menag Lukman

JAKARTA - Dua hari berturut-turut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Kamis (23/5), Lukman menjalani pemeriksaan kedua kedua kalinya.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini Menag Lukman dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Romahurmuziy. Terkait kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

"Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya beri keterangan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK," ujar Lukman usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Menag Lukman mengakui, penyidik meminta keterangan soal temuan sejumlah uang di laci meja kerjanya saat penggeledahan dilakukan beberapa waktu lalu. Diketahui, uang tersebut berjumlah Rp180 juta dan USD30 ribu, serta disita KPK sebagai barang bukti.

Ia pun menjelaskan, uang-uang tersebut merupakan akumulasi dari Dana Operasional Menteri (DOM) yang sengaja ia simpan di laci meja kerja. Selain itu, sebagian di antaranya juga berasal dari honorarium acara yang diisi olehnya serta dana yang tersisa dari perjalanan dinas.

"Jadi semua itu adalah akumulasi dari semua sumber tadi yang lalu kemudian biasa saya simpan di laci meja kerja saya," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik perlu memeriksa Menag Lukman guna mendalami informasi terkait temuan uang di laci meja kerja. "Itu yang kami dalami karena belum selesai pada pemeriksaan pertama kali yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.

Saat pemeriksaan, kata Febri, Menag Lukman mengakui bahwa uang tersebut miliknya. Namun, sambung Febri, Lukman membantah bahwa uang tersebut merupakan bagian dari jatah suap seleksi jabatan di Kemenag.

Febri menegaskan, kendati telah dibantah, pihaknya tentu tidak hanya akan bergantung pada satu keterangan saja. "Karena KPK juga melakukan pencarian dan penelusuran informasi dan bukti-bukti yang lain terkait dengan dari mana sumber dan asal usul uang yang kami temukan di laci meja kerja Menteri Agama tersebut," jelasnya.

Febri pun menyampaikan, persidangan untuk dua tersangka pemberi suap, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, akan segera digelar. Rencananya persidangan akan diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 29 Mei 2019 mendatang dengan beragendakan pembacaan dakwaan.

Dalam perkara ini, Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka. Selain Romy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penetapan ketiga tersangka itu berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3) pagi. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total enam orang dan barang bukti berupa uang senilai Rp156.758.000.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan, Romy diduga menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp50 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang tersebut diduga diserahkan untuk pengurusan proses seleksi keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi yang juga berstatus sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen PAS Kemenkumham untuk memperbaiki tata kelola lapas.


Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

KPK mengaku tidak bisa melakukan audit dana kampanye capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.


Romy Akui Keterlibatan Lukman

Romy Akui Keterlibatan Lukman

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuzy alias Romy tak menyangkal kemungkinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terlibat kasus dugaan suap di Kemenag.


KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang, kemarin.


Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan akan bekerja sama dengan Interpol.


KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah

KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah

Kasus fee yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa belum juga reda.


KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim

KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim

KPK berencana bekerja sama dengan Interpol untuk mendatangkan Sjamsul Nursalim,


Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif

Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim diminta untuk kooperatif menjalani proses hukum yang tengah ditangani penyidik KPK.


KPK Pastikan Penyidikan Sofyan Segera Tuntas

KPK Pastikan Penyidikan Sofyan Segera Tuntas

Lain dengan Karen Agustiawan, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pasangan suami istri SJN dan ITN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!