Kriminal
Share this on:

KPK Yakin Bukti BLBI Kuat

  • KPK Yakin Bukti BLBI Kuat
  • KPK Yakin Bukti BLBI Kuat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bukti-bukti yang dikantongi selama penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) telah kuat. Sehingga, KPK meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bukti tersebut bahkan telah diuji dalam proses persidangan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. "Ini bukan soal bidik membidik tapi soal kekuatan bukti yang dibawa dan bahkan sudah diuji di proses persidangan," ujar Febri di kantornya, kemarin.

Febri menambahkan, penyelidikan kasus SKL BLBI sejatinya dilakukan melalui proses yang panjang. Kata dia, memakan waktu hingga dua sampai tiga tahun. Selama itu pula, sambungnya, penyelidik berusaha memastikan bukti-bukti awal yang diperoleh benar-benar kuat.

Lebih lanjut dikatakan Febri, berdasarkan bukti-bukti tersebut pula, pihaknya meyakini Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) belum sepenuhnya menuntaskan kewajiban. "Kami menilai berdasarkan bukti-bukti yang kami yakin sangat kuat, masih ada Rp4,58 triliun kewajiban yang belum terpenuhi atau hak negara yang belum kembali ke negara," ucapnya.

Kewajiban Rp4,58 triliun tersebut merupakan selisih dari piutang petambak Dipasena yang mesti dibayarkan BDNI kepada negara. Febri menyatakan, pihaknya pun mempersilakan Sjamsul untuk membeberkan bukti bantahan penetapan tersangka dirinya. Justru, dengan hadirnya Sjamsul dalam pemeriksaan, menurut Febri, menjadi kesempatan dirinya untuk mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan penyidik.

"Kalau pihak Sjamsul Nursalim misalnya punya bukti yang lain silakan datang ke Indonesia, hadir memenuhi pemeriksaan penyidik KPK dan ajukan bukti sebaliknya. Pasti akan sangat kami hargai," pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan mempertanyakan soal penetapan tersangka kliennya oleh KPK. Pasalnya, audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2017 yang menjadi salah satu landasan penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut dia, pelaksanaan audit investigasi BPK tahun 2017 dilakukan dengan cara dan prosedur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta Peraturan BPK terkait standar pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, audit tersebut juga bertentangan dengan hasil audit investigasi BPK tahun 2002 dan 2006.

"Audit dilakukan khusus atas permintaan KPK yang kemudian dikait-kaitkan dengan penerbitan SKL (Surat Keterangan Lunas). BPK juga dalam melakukan audit itu tidak objektif, profesional, dan independen. Sehingga, itu bertentangan dengan Undang-Undang audit keuangan negara. Sedangkan penerbitan SKL hanya merupakan surat keterangan belaka bahwa seluruh kewajiban Sjamsul berdasarkan MSAA telah diselesaikan pada 25 Mei 1999," kata Otto dalam konferensi pers di hotel Grand Sahid, Jakarta.

Otto menjelaskan, audit yang dianggap tidak objektif dan tidak profesional tersebut didasarkan karena BPK hanya menggunakan informasi atau bukti dari satu sumber saja, yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, lanjutnya, menjadikan Sjamsul sebagai tersangka hanya didasarkan pada audit investigasi BPK tahun 2017 yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun.

Oleh karena itu, seperti diungkapkan Otto, penetapan KPK atas Sjamsul dan istrinya, Itjih, sebagai tersangka yang hanya didasarkan pada audit investigasi BPK tahun 2017 adalah tidak benar. "KPK juga tidak melakukan pemeriksaan atau melakukan konfirmasi dengan auditnya dan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian MSAA," jelasnya.

Atas dasar tersebut, seperti diungkapkan Otto, dirinya selaku kuasa hukum mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan tuntutan agar audit investigasi BPK tahun 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Karena audit investigasi BPK tahun 2017 saat ini masih digugat, maka penentuan kerugian negara dinyatakan dalam audit tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan penyidikan Sjamsul," pungkasnya.

Sjamsul sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama-sama dengan istrinya, Itjih Nursalim. Dia diduga melakukan tindakan yang merugikan negara bersama Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkait BLBI. Sjamsul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp4,58 triliun ini. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin.


Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo resmi melantik Cahya Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direk


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!