Kriminal
Share this on:

Kwik Kian Gie Digarap KPK

  • Kwik Kian Gie Digarap KPK
  • Kwik Kian Gie Digarap KPK

**JAKARTA ** - Kendati mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming. Proses penyidikan perkara dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) tetap berjalan.

Kali ini, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie yang diperiksa. Ia dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Sjamsul Nursalim.

Kwik mengaku, pemeriksaan yang telah dijalankannya tidak berbeda kala dirinya diperiksa sebagai saksi bagi Syafruddin Temenggung dalam kasus ini beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik hampir sama."Sebetulnya pertanyaannya hampir sama, jawaban-jawaban pun hampir sama," ujar Kwik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Kwik mengatakan, berdasarkan jadwal pemeriksaan, dirinya dimintai keterangan untuk tersangka Sjamsul Nursalim. Sehingga, selama pemeriksaan, ia memberikan keterangan soal perkara yang menimpa Bos PT Gajah Tunggal itu.

Namun, ia tidak mengetahui secara persis apakah keterangannya tersebut akan digunakan sebagai bahan penelusuran terkait Sjamsul atau Syafruddin dalam kasus ini oleh penyidik. "Banyak sekali (pertanyaan). Semuanya tertulis tapi semuanya sudah saya serahkan," ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Kwik dilakukan guna menelusuri proses penerbitan SKL BLBI. Kata dia, penyidik berupaya mempertajam runtutan peristiwa yang terjadi sebelum SKL diterbitkan dari keterangan saksi.

"Aspek pidana korupsi menjadi perhatian serius bagi KPK. Diduga meskipun diketahui ada kewajiban obligor yang belum selesai, namun SKL tetap diberikan. Sehingga terdapat kerugian negara Rp4,58 triliun," jelasnya.

Febri menambahkan, pada pemeriksaan ini pula, penyidik fokus mendalami peran Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim dalam kasus ini. Terutama guna memperkuat bukti dugaan unsur adanya tindak pidana korupsi.

Febri menyatakan, beberapa fakta pun muncul dalam pemeriksaan Kwik. Antara lain pembentukan dan hubungan kerja KKSK dengan BPPN; set dan sisa hutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI); hasil laporan audit dari kantor akuntan mengenai kondisi hutang petambak, tanggung jawab unsustainable debt pada Sjamsul Nursalim; dan Informasi lain yang relevan."Sampai saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi dari berbagai unsur seperti swasta, LPS, KKSK, pengacara, mantan menteri, dan BPPN," tukasnya.

Febri menjelaskan, fokus penyidik untuk membuktikan perbuatan Sjamsul dan Itjih dan dugaan memperkaya diri atau orang lain menjadi pembeda antara penyidikan kasus ini dengan perkara yang sempat menjerat Syafruddin. Pemeriksaan sejumlah saksi lain pun akan terus dilakukan.

Semula, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ekonom sekaligus mantan Menko Ekuin Rizal Ramli. Namun, ia berhalangan hadir dan meminta dijadwalkan kembali kepada penyidik. Rencananya, pemeriksaan ulang akan berlangsung minggu depan.

Rangkaian pemeriksaan yang berjalan beberapa hari ini, sambung Febri, merupakan bentuk konkret keseriusan KPK terhadap pengusutan kasus BLBI. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

Keduanya diduga memperkaya diri senilai Rp4,58 triliun terkait penerbitan SKL BLBI yang menghapuskan hak tagih utang petambak Dipasena oleh Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebesar Rp4,8 triliun.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan.


Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis.


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!