Kriminal
Share this on:

Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

  • Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan
  • Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

**JAKARTA ** - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi calon legislatif terpilih. Waktunya tak banyak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberi waktu tujuh hari setelah penetapan calon terpilih.

KPU mengimbau kepada caleg terpilih untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Hal tersebut ditujukan kepada calon legislatif yang berpeluang besar ditetapkan sebagai calon terpilih di pusat maupun daerah.

Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, jika LHKPN seharusnya dilakukan sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Jika hal tersebut dilakukan, pemilih baik tingkat lokal maupun nasional bisa memilih calonnya di parlemen. Menurutnya, melaporkan LHKPN sejak awal juga menjadi contoh baik bagi masyarakat terutama dalam berpolitik santun.

"Jika kandidat sudah menyerahkan LHKPN, seharusnya masyarakat akan lebih respect kepada calon tersebut. Karena mereka sudah berani membuka harta kekayaan kepada publik sebelum dipilih menjadi wakil rakyat," kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Sabtu (20/7) kemarin.

Sebelumnya, Partai Golkar menyerahkan tanda terima LHKPN 85 caleg yang berpotensi lolos ke parlemen kepada KPU. LHKPN merupakan syarat agar caleg terpilih bisa dilantik. Sekjen Golkar Lodewijk mengatakan penyerahan LHKPN diatur dalam undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi.

Selain merupakan kewajiban, penyerahan LHKPN ini merupakan bentuk tanggung jawab Partai Beringin untuk menghadirkan calon-calon wakil rakyat yang bersih. "Itu juga sesuai dengan komitmen Partai Golkar bahwa kami tetap mengusung Partai Golkar yang bersih walaupun itu bukan jargon kami, hanya kampanye," tutur Lodewijk.

Kewajiban menyerahkan LHKPN bagi caleg terpilih ini tertuang dalam pasal 37 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Jika tak menyerahkan, KPU tidak akan memasukan nama yang bersangkutan dalam rekomendasi pengajuan nama calon terpilih untuk dilantik.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan ide penyerahan tanda terima LHKPN ala Partai Golkar itu bisa dicontoh partai lain. "Bukan hanya soal penyerahan secara kolektif, melainkan juga kepatuhan untuk melapor lebih awal. Ini memudahkan KPU untuk segera merapikan dokumen administratif. Khususnya yang terkait dengan pengusulan pelantikan caleg terpilih," kata Arief.

LHKPN, lanjut Arief, merupakan syarat mutlak bagi caleg terpilih. Mereka diberi tenggat sampai tujuh hari setelah penetapan calon terpilih. "Sanksinya bila lalai, kami tidak akan mengusulkan yang bersangkutan untuk dilantik sebagai anggota legislatif," imbuhnya.

Dia menambahkan, parpol maupun caleg DPD terpilih tidak harus terpaku pada tenggat tujuh hari setelah penetapan kursi. Sejak saat ini mereka bisa melaporkan harta kekayaannya. Sebab, KPK juga sudah membuka pintu pelaporan sejak tahapan pemilu berlangsung. Tinggal apakah sang caleg punya itikad baik untuk melapor atau tidak. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


Penyerang di Polsek Wonokromo, Pemain Tunggal

Penyerang di Polsek Wonokromo, Pemain Tunggal

Seorang pria bernama Imam Musthofa nekat melakukan aksi penyerangan terhadap dua anggota polisi di kantor Polsek Wonokromo, Surabaya, Sabtu (17/8).


Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Kasus tragis yang menimpa anggota Polri di sejumlah peristiwa menunjukan kinerja korps berbaju cokelat tersebut harus dievaluasi.


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

Vanuatu yang mengikutkan salah satu tokoh Papua Merdeka Benny Wenda sebagai peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus mendatang.


Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Dua anggota Polri dihadang kelompom kriminal bersenjata di sekitar kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8) kemarin.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


Ingatkan Penipuan Agen Properti, Polda Metro Sediakan Hotline

Ingatkan Penipuan Agen Properti, Polda Metro Sediakan Hotline

Kejahatan yang dilakukan agen properti harus diwaspadai. Sebab, mereka bisa mengambil alih kepimilikan properti dengan modus meminjam sertifikat.


Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Belanja iklan digital di Indonesia ternyata cukup tinggi. Tak heran bila negara menjadi target penipuan.


Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!