Kriminal
Share this on:

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

  • Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil
  • Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU ingin pelarangan eks koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada diakomodasi di UU.

Pada 2018 lalu, Mahkamah Agung (MA) tidak mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Dengan begitu, legislator mantan narapidana korupsi bisa kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, perlu ada kerja keras dari legislatif untuk mengupayakan larangan mantan koruptor untuk ikut menjadi peserta pemilu. Jika sebelumnya KPU telah berupaya memasukkan di PKPU, kini giliran DPR yang memasukkannya di Undang-undang.

Hanya saja, habisnya masa jabatan anggota DPR menjadi problem tersendiri. Mereka diprediksi akan kehabisan waktu untuk membahas hal tersebut. Sehingga larangan mantan koruptor untuk direalisasikan dirasa sulit. "Seharusnya ini menjadi perhatian serius. Waktu yang singkat harus dimanfaatkan dengan baik," kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (23/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menjelaskan butuh komitmen semua pihak jika aturan tersebut ingin diterapkan pada 2020. Bukan cuma lembaga penyelenggara pemilu yang ngotot. Legislatif serta pemerintah juga turut andil dalam membahas permasalahan tersebut. Diharapkan, mereka yang nantinya maju dalam Pilkada memiliki rekam jejak yang baik dan belum pernah terseret kasus korupsi.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan pihaknya akan mendorong masalah ini saat rapat dengan komisi II DPR. KPU pun akan berkonsultasi dengan banyak pihak sebelum menyampaikan revisi UU tersebut.

"Mudah-mudahan pembahasan bersama pemerintah dan DPR ide mendorong mereka untuk bisa segera revisi," kata Arief.

KPU tidak bisa serta merta menerapkan pelarangan tanpa diatur di dalam UU. Kapasitas KPU hanya membuat Peraturan KPU (PKPU). Sedangkan pembuat UU adalah DPR "Nah pembuat UU kemampuannya mengatur UU, otoritas kewenangannya. Kalau mau kuat ya tentu diatur dalam UU," tandasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan.


Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


Tutup Usia, PK Fuad Amin Gugur

Tutup Usia, PK Fuad Amin Gugur

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron meninggal dunia pada usia 71 tahun di RSUD Soetomo Surabaya, Senin (16/9).


Awas, Mi Beracun Campur Boraks dan Formalin Intai Anda

Awas, Mi Beracun Campur Boraks dan Formalin Intai Anda

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap rumah produksi mie beracun.


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.


Asyik Pesta Miras, Tersangka Korupsi Dana Desa Ditangkap

Asyik Pesta Miras, Tersangka Korupsi Dana Desa Ditangkap

Mantan Kepala Desa Masadian di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, SN ditangkap Tim intelijen Kejaksaan Negeri Morowali.


Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka


Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Kasus suap yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, belum juga berakhir.


Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih (Uncen), Feri Kombo (FK) menjadi tersangka baru kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!