Kriminal
Share this on:

Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

  • Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu
  • Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR. Dalam draf revisi UU KPK itu, terdapat enam poin revisi. Namun, rencana revisi ini menuai sejumlah penolakan. Sejumlah partai politik masih akan mempelajari draf RUU tersebut.

Salah satu yang menjadi isu utama adalah kewenangan KPK dalam hal penyadapan dan penggeledahan. Dalam revisi, KPK harus minta izin kepada dewan pengawas. Selain itu, kewenangan KPK terkait SP3 alias penghentian perkara.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo menyebut revisi UU KPK dilakukan untuk menguatkan atau menambah kewenangan KPK. "Mengenai revisi UU KPK banyak orang yang komentar tanpa tahu detail yang direvisi itu apa. Saya khawatir, jangan-jangan revisinya untuk menambah kekuasaan dan kewenangan KPK," ucap Siswono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) kemarin.

Dia menyinggung soal Dewan Pengawas KPK yang merupakan salah satu yang dibahas dalam revisi UU KPK. "Kita juga harus tahu. Semua lembaga di dunia ini ada pengawasannya. Presiden diawasi DPR, eksekutif oleh BPK. Lembaga KPK juga perlu pengawasan. Tapi bagaimana mengawasi KPK, Itu yang perlu dibahas," tegas Siswono.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku partainya masih mempelajari revisi UU tersebut. "Hanura sedang mempelajari revisi ini secara mendalam. Jadi tidak bisa kita disebut pro ini dan pro itu. Nggak bisa, semua masih dipelajari," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (10/9).

Hanura, lanjutnya, tidak akan terlibat dalam perdebatan publik. Terutama soal perlu atau tidak revisi tersebut. Namun, partainya tidak setuju apabila revisi bertujuan melemahkan lembaga KPK. "Kita tidak akan pernah setuju apabila revisi justru melemahkan KPK," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR. Dia membantah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas revisi tersebut.

Menurut Airlangga, usulan revisi UU KPK murni inisiatif seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Kita lihat nanti bagaimana. Revisi bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR duduk bersama membahas RUU. Kita serahkan sepenuhnya hasil pembahasan revisi kepada fraksi di Parlemen," ujar Airlangga. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Amunisi Kedaluwarsa Tak Perlu Disimpan

Amunisi Kedaluwarsa Tak Perlu Disimpan

Insiden ledakan gudang amunisi Markas Komando Brimob Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (15/9) pagi, menyebabkan 44 rumah warga di sekitar rusak.


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.



Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres). Isi surat itu menugaskan perwakilan pemerintah untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.


Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.


Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan sejumlah kalangan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!