Kriminal
Share this on:

LPSK Apresiasi Vonis MA Bebaskan Anak Korban Pemerkosaan

  • LPSK Apresiasi Vonis MA Bebaskan Anak Korban Pemerkosaan
  • LPSK Apresiasi Vonis MA Bebaskan Anak Korban Pemerkosaan

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung(MA) membebaskan anak korban perkosaan dari tudingan melakukan menggugurkan anak (aborsi), diapresiasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Putusan hakim tunggal pada tingkat kasasi, Hakim Agung Sumardijatmo itu dinilai memenuhi rasa keadilan, mengingat alasan korban sampai melakukan aborsi.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, dalam putusan pada tingkat kasasi, Hakim Agung telah mempertimbangkan alasan korban sampai melakukan aborsi. Karena melihat dari perjalanan kasusnya, yang bersangkutan merupakan korban perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri.

Dengan demikian, lanjut Hasto, posisi korban sebenarnya sudah jelas. Dalam arti, apa yang dilakukan korban tidak bisa ditindak secara hukum. Sebab, di sisi lain, ada Undang-Undang Kesehatan yang mengatur alasan melakukan aborsi.

"Alasan korban melakukan aborsi karena ada tindak pidana perkosaan yang mendahuluinya," kata Hasto, dalam pernyataan resminya, Sabtu (6/7) kemarin.

Apa yang menjadi putusan Hakim Agung pada tingkat kasasi, sebenarnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi pada Agustus 2018 silam, yang kala itu menyatakan korban tidak layak hukum meski terbukti melakukan tindak pidana aborsi.

Hal itu disebabkan, karena tindak pidana aborsi dilakukannya dalam keadaan terpaksa. Ke depan, kasus semacam ini hendaknya dapat menjadi preseden, khususnya bagi dilematis korban yang mengalami peristiwa serupa. Tentunya dengan alat ukur yang tegas di tahap awal (penyelidikan).

Menurut Hasto, dengan adanya putusan bebas atas kasasi dari jaksa penuntut umum, mampu menguatkan korban dalam rangka pemulihan atas trauma yang diderita akibat tindak pidana perkosaan oleh kakak kandungnya.

"Ke depan, korban bisa diharapkan bisa melanjutkan kehidupannya tanpa dibayangi hukuman penjara atas aborsi yang dilakukan. LPSK telah memberikan sejumlah layanan bagi korban, yaitu pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi psikologis dan psikososial," tuturnya.

Tidak lupa, Hasto juga mengapresiasi Hakim Agung yang menangani perkara ini. Dia melihat Hakim Agung mampu melihat alasan korban dalam melakukan aborsi. Tindakan abrosi itu tidak serta merta dilakukan oleh korban, melainkan dalam keadaan terpaksa karena harus mengandung anak korban perkosaan oleh kakan kandungnya sendiri.

Kasus ini bermula saat korban diperkosa kakaknya pada akhir 2017. Akibat tindak perkosaan itu, korban hamil dan menggugurkan kandungannya. Kasus itu kemudian masuk ke ranah hukum dan disidangkan di PN Muara Bulian, Jambi.

Pelaku yang juga kakak korban dihukum 2 tahun penjara. Sedangkan korban dihukum 6 bulan penjara karena terbukti aborsi. Atas vonis terhadap korban itulah, masyarakat protes dan mengajukan banding. (der/rls/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 senilai total sekira Rp900 juta. "Meminta majelis hakim agar menyatakan terdakwa Mulyana terbukti


Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Sedikitnya lima anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, dilaporkan hilang saat melaut di perairan dekat Pulau Diaoyutai, Taiwan.


Raja Salman Undang 200 Korban Selamat Teror Christchurch

Raja Salman Undang 200 Korban Selamat Teror Christchurch

Sedikitnya 200 orang yang menjadi korban selamat tragedi penembakan masjid di Selandia Baru, diundang berhaji tahun ini oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaz


Hati-hati, Pernikahan Jadi Modus Perdagangan Orang

Hati-hati, Pernikahan Jadi Modus Perdagangan Orang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melihat, bahwa pernikahan kini menjadi modus terbaru yang dilakukan kelompok sindikat internasional perdagangan man


Cina Klaim Bebaskan Sebagian Warga Muslim dari Kamp Xinjiang

Cina Klaim Bebaskan Sebagian Warga Muslim dari Kamp Xinjiang

Pemerintah Cina mengklaim, sudah membebaskan sebagian besar orang dari kamp-kamp di Xinjiang.


Cina Didesak Segera Pulangkan 18 WNI Korban Pengantin Pesanan

Cina Didesak Segera Pulangkan 18 WNI Korban Pengantin Pesanan

Pemerintah Indonesia mendesak Cina segera memfasilitasi pemulangan 18 perempuan Indonesia korban pengantin pesanan.


Kekerasan Masih Tinggi, Negara Belum Hadir Lindungi Perempuan

Kekerasan Masih Tinggi, Negara Belum Hadir Lindungi Perempuan

Komnas Perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, sebanyak 406.178 kasus kekerasan terjadi di tahun 2019.


Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Permohonan gugatan Praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api Kivlan Zen ditolak secara keseluruhan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (30


TKI di Taiwan Divonis 7,5 Tahun Penjara

TKI di Taiwan Divonis 7,5 Tahun Penjara

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI), Juwita Ekasari, dijatuhi vonis hukuman 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Taipei, Taiwan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!