Kriminal
Share this on:

LPSK Harus Lindungi Hakim MK

  • LPSK Harus Lindungi Hakim MK
  • LPSK Harus Lindungi Hakim MK

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta ikut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili gugatan sengketa Pilpres 2019. Sehingga para hakim MK terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa.

"Tim hukum Prabowo-Sandi mendorong LPSK lindungi seluruh hakim MK dalam memutuskan sengketa Pemilu," kata Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, Minggu (16/6) kemarin.

Andre menegaskan, Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga akan menyurati Makhamah Konstitusi (MK) untuk meminta restu keterlibatan LPSK. "Keterlibatan LPSK diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK," kata Andre.

Andre mengatakan hingga saat ini, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi sudah memiliki 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Akan tetapi, mereka meminta jaminan keamanan dan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) untuk bersaksi.

Demi keselamatan saat memberikan keterangan, saksi yang dihadirkan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK. "Misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi," tuturnya. (gw/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu.


Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Desrizal, salah seorang pengacara Tomy Winata, ditetapkan polisi sebagai tersangka Kasus pemukulan Hakim PN Jakarta Pusat.


Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Komisi Yudisial (KY) baru saja menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, institusi pengawas meja hijau ini menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara.


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU

Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi vonis 2 tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet, Kamis (11/7) lalu.


Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosempeno, Rabu (10/7


Jokowi Harus Ambil Alih Kasus Novel Baswedan

Jokowi Harus Ambil Alih Kasus Novel Baswedan

Hingga saat ini belum ada titik terang dalam pengungkapan aktor utama penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.


LPSK Apresiasi Vonis MA Bebaskan Anak Korban Pemerkosaan

LPSK Apresiasi Vonis MA Bebaskan Anak Korban Pemerkosaan

Keputusan Mahkamah Agung (MA) membebaskan anak korban perkosaan dari tudingan melakukan menggugurkan anak (aborsi), diapresiasi LPSK.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!