Kriminal
Share this on:

MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

  • MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi
  • MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

JAKARTA - Permohonan kasasi terkait pelanggaran administrasi Pemilu (PAP) yang diajukan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali ditolak Mahkamah Agung (MA). Alasannya karena objek permohonan tidak tepat.

MA telah memutuskan tidak dapat menerima permohonan Prabowo-Sandi sebagai pemohon sengketa PAP. "MA pada Senin (15/7), telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pemohon, dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro melalui pesan singkat, Selasa (16/7) kemarin.

Selain menolak, Mahkamah juga membebankan biaya perkara sebesar Rp1 juta kepada Prabowo-Sandi. Dijelaskan Andi, alasan dan pertimbangan majelis hakim menolak atas gugatan kepada Bawaslu dan KPU tersebut karena tidak tepatnya objek permohonan II yang dipersoalkan.

"Ini karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi terhadap keputusan dimaksud tidak pernah ada," jelas Andi.

Sedangkan terhadap objek permohonan I telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan pemohon ini tidak diterima. "Sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa tersebut. Oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima," terang Andi.

Dikatakan Andi, perkara ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Supandi. Sebelumnya, Kuasa Hukum capres-Cawapres Joko Widodo-KH Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra sudah meyakini MA akan menolak permohonan tersebut.

Yusril menilai, para kuasa Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah salah melangkah dalam menangani perkara ini. "Ketika MA menyatakan N.O (niet ontvanklijk verklaard) karena pemohonnya tidak punya legal standing, maka permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama. Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA," kata Yusril.

Lagi pula, Prabowo dan Sandiaga Uno bukanlah pihak yang memohon perkara ke Bawaslu dan sebelumnya mengajukan kasasi ke MA. Pemohon perkara sebelumnya adalah Ketua BPN Djoko Santoso. "Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga Uno tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara," tegas mantan Menkumham ini.

Yusril menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan oleh kuasa hukum Prabowo dan Sandiaga Uno. Dengan demikian, Yusril berkeyakinan MA akan menyatakan N.O sekali lagi atau menolak permohonan ini seluruhnya.

Pasangan Prabowo-Sandi mengajukan kasasi kedua kali ke MA dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019. (gw/zul/fin)


Berita Sejenis

Baku Tembak di Papua Kembali Pecah

Baku Tembak di Papua Kembali Pecah

Aparat gabungan TNI/Polri turus melakukan presure terhadap posisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).


Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8).


Papua Kembali Panas, 45 Orang Damankan

Papua Kembali Panas, 45 Orang Damankan

Kondisi Bumi Cendrawasih, Papua kembali memanas dan mencekam, Rabu (21/8). Kini rusuh meluas ke Mimika dan Fakfak.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Kejaksaan Malaysia kembali menunda persidangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkait skandal korupsi lembaga investasi negara, 1 Malaysia Develo


KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah dan kantor Chandry Suanda (CSU) alias Afung.


Polisi Kembali Diserang KKSB Papua

Polisi Kembali Diserang KKSB Papua

Usai membunuh Briptu Hedar, Senin (12/8), teror serangan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua terhadap personel kepolisian kembali terjadi di Kampung


Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Jumlah permohonan sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini turun ketimbang 2014 silam.


Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola kembali dibentuk untuk mengungkap kasus-kasus sepakbola Tanah Air dalam enam bulan ke depan.


TNI Terpapar Radikalime Harus Segera Diverifikasi

TNI Terpapar Radikalime Harus Segera Diverifikasi

Salah satu cara agar kembali ke ideologi Pancasila dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dengan melakukan sterilisasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!