Kriminal
Share this on:

Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

  • Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia
  • Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, terkait proses hukum tiga anak perusahaan asal Negeri Jiran, yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan.

Menteri Energi, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bee Yin, menyatakan tidak akan ikut campur terkait proses hukum yang ditangani Indonesia. Menurutnya, Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tidak mempunyai aturan baku untuk menangani kabut asap lintas batas.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki empat perusahaan (Malaysia) itu. Kami yakin pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan yang diperlukan terkait penyelidikan dan membuktikannya," kata Yeo seperti dilansir asiaone, Senin (16/9) kemarin.

Pada Jumat lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menyebut ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Tiga di antaranya perusahaan asal Malaysia dan Singapura.

Perusahaan yang diduga terlibat karhutla adalah PT Hutan Ketapang Industri milik Singapura di Ketapang, PT Sime Indoagro milik Malaysia, PT Sukses karya sawit Malaysia di Ketapang, dan PT Rafikamajaya Abadi di Melawi.

Perusahaan itu adalah anak usaha Sime Darby, IOI Corporation, Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), and TDM Berhad. Sampai saat ini, Sime Darby dan IOI yang menanggapi, tetapi mereka menyatakan belum menerima surat pemberitahuan dari pemerintah Indonesia tentang penyegelan lahan.

Sedangkan KLK hanya menyatakan, benar telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di perkebunan sawit mereka seluas 2,8 hektare dari jumlah keseluruhan 14,400 hektare. "Titik api ini sudah berhasil dipadamkan di hari yang sama. Sampai saat ini lahan yang ditutup mencapai 4,25 hektare untuk penyelidikan," demikian isi pernyataan KLK.

Hingga saat ini, kata Siti, KLHK sudah menyegel 29 perusahaan di wilayah Kalimantan Barat sejak pertengahan Agustus. Dari jumlah itu, ada empat perusahaan yang disidik oleh pihak kepolisian. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Dalam pertemuan dengan Raja Malaysia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Yang di-Pertuan Agong XVI memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tingg


Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia kembali berhasil menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (17/10) lalu.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.



Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani proses sidang disiplin. Mereka disidang karena melanggar standar operasional prosedur (SOP).


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!