Kriminal
Share this on:

Mantan Bupati Bogor Jadi Pesakitan Lagi

  • Mantan Bupati Bogor Jadi Pesakitan Lagi
  • Mantan Bupati Bogor Jadi Pesakitan Lagi

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bogor periode 2009-2014 Rachmat Yasin (RY) sebagai tersangka korupsi pemotongan dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang juga menjerat RY bersama tiga tersangka lainnya. Yaitu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin, Komisaris Utama PT Jonggol Asri sekaligus Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala, dan seorang pihak swasta bernama FX Yohan Yap. Perkara tersebut terkait suap alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.

Keempatnya diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan masing-masing telah menjalani hukuman. Rachmat Yasin bahkan telah menghirup udara bebas pasca mengambil cuti menjelang bebas (CMB) sejak 8 Mei 2019.

Namun, ia kembali menghadapi jeratan hukum. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka untuk dua perkara berbeda pada 24 Mei 2019. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana SKPD serta menerima gratifikasi.

"Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan RY (Rachmat Yasin) Bupati Bogor periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Febri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/6).

Febri mengatakan, Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,9 miliar. Kata Febri, uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2013 dan 2014.

Febri menjelaskan, pasca menjabat sebagai Bupati Bogor pada 2009, Rachmat Yasin diduga melaukan beberapa pertemuan dengan para SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pertemuan tersebut dilakukan secara resmi mau pun tidak.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Yasin menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi oleh bupati. Khususnya operasional Bupati dan biaya pencalonan kembali. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Rachmat Yasin menyatakan kepada para Kepala Dinas untuk membantunya. Maksudnya, ia meminta setiap SKPD menyetor sejumlah dana kepadanya.

Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, serta pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender.

"Total uang yang diterima RY selama 2009-2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD adalah sebesar Rp8.931.326.223," terang Febri.

Selain melakukan korupsi, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor pada 2010. Gratifikasi tersebut diduga diterima dari seseorang yang memiliki tanah seluas 350 hektare Desa Singasari dan Desa Cibodas.

Pemilik tanah tersebut bermaksud menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare untuk mendirikan pondok pesantren dan kota santri. Ia pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada Rachmat Yasin melalui stafnya.

Mengetahui niatan tersebut, Rachmat menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat lainnya. Pada pertengahan 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan londok lesantren tersebut.

Melalui perwakilannya, ia menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. RY juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.

"Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 hektare tersebut sesuai permintaan RY. Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri," jelas Febri.

Tak hanya itu saja, Rachmat juga disebut menerima gratifikasi berupa sebuah mobil merek Toyota Velfire senilai Rp825 juta. Mobil tersebut ia terima dari hasil permintaannya terhadap seorang pengusaha pada April 2010.

KPK menduga, Rachmat memiliki kedekatan dengan pengusaha yang juga memegang beberapa proyek di Kabupaten Bogor. Pengusaha itu juga tercatat pernah menjadi tim sukses Rachmat untuk menjadi Bupati Bogor periode kedua pada 2013.

Uang muka sebesar Rp250 juta untuk pembelian mobil tersebut disiapkan oleh Rachmat. Namun, ia meminta pembayaran cicilan sebesar Rp21 juta per bulan untuk dibebankan kepada pengusaha kenalannya itu sejak April 2010 hingga Maret 2013.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasca kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, dikatakan Febri, KPK telah memeriksa empat orang saksi. Meliputi, Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri Mochammad Ruddy Ferdian, Direktur Utama PT Reggy Pratama Advertising dan Direktur Utama PT Wahana Nusantara Komunika Rhendie Arindra, Wiraswasta Rudi Wahab, serta Camat Jasinga Asep Aer Sukmaji.

"KPK mengingatkan kembali agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk penerimaan langsung yang transaksional ataupun perbuatan "mewajibkan" aparatur daerah untuk menyetorkan uang dengan berbagai alasan," tegas Febri.

Karena, menurutnya, tindakan seperti ini justru dapat mendorong efek domino korupsi di daerah. Sehingga dapat berakibat pada pemotongan uang honorarium pegawai, pungutan liar ke masyarakat dalam pelayanan publik ataupun rekayasa laporan keuangan untuk mencari pembenaran setoran kepada atasan. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolres Tangerang Jadi Ajudan Wapres

Kapolres Tangerang Jadi Ajudan Wapres

Kapolresta Tangerang, Banten Kombes Sabilul Alif terpilih menjadi ajudan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin.


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia kembali berhasil menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (17/10) lalu.


Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Warga Jalan Cerme Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan berinisial S (44) nekat menyebarkan foto tak senonoh mantan pacarnya, setelah diputus.


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka.


Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 13 lokasi di Kabupaten Lampung Utara.


Jalan Desa Diblokade, Bupati Tenangkan Warga

Jalan Desa Diblokade, Bupati Tenangkan Warga

Warga Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menggelar aksi demo dengan memblokade jalan masuk ke desanya, Kamis (10/10) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!