Kriminal
Share this on:

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

  • Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa
  • Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

JAKARTA - Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8). Kali ini, sidang beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam nota eksepsi, Kuasa Hukum Markus Tommy Sitohang mempermasalahkan surat dakwaan dari JPU KPK yang dinilai tidak tepat. Ia keberatan dengan subtansi pasal dakwaan yang dikenakan kepada kliennya. Markus Nari sebelumnya didakwa dengan pasal merintangi penyidikan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain atas proyek itu.

Kuasa hukum keberatan dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 atau 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Kemudian, dakwaan Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sebagian nota eksepsi, pihak Markus menyoroti soal mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan pada proyek (e-KTP) yang dilakukan kliennya berdasarkan surat dakwaan jaksa. "Jabatan apa yang dimilikinya sehingga proses penganggaran bisa terjadi dan siapa saja yang dipengaruhinya, mengapa bisa terpengaruh? Dakwaan jaksa menjadi tidak cermat dan tak jelas," kata Tommy di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, kuasa hukum mempertanyakan ketidakjelasan jaksa soal permintaan fee Rp5 miliar dari Markus ke Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman di kantornya. Kuasa hukum menilai keterkaitan apa Markus sehingga berhak mendapat fee sebesar itu.

Perihal jaksa yang menyatakan Markus memuluskan proses penganggaran kembali dan untuk membendung pengawasan proyek e-KTP dari Komisi II DPR, yang berujung pemberian uang dari PPK Kemendagri Sugiharto atas arahan Irman sesuai permintaan uang dari Markus.

Menurut kuasa hukum, jaksa tidak menjelaskan bagaimana caranya Markus memuluskan proses penganggaran kembali tersebut dan kewenangan apa yang dimiliki Markus serta bagamaina Markus membendung pengawasan dari Komisi II itu. "Dakwaan jaksa penuntut umum jadi tidak cermat dan tak jelas," kata kuasa hukum.

Kuasa hukum juga menganggap bahwa jaksa tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan pasal 22 yang didakwaan pada Markus Nari. Hal ini, lanjutnya, berarti jaksa hanya menyatakan yang dilakukan oleh Markus adalah menemui mantan anggota DPR Miryam S. Hariyani. Lalu menyampaikan apabila Miryam mau mencabut keterangannya di persidangan maka Markus akan menjamin keluarga Miryam.

"Jika hal itu dikaitkan dengan bunyi pasal 22 yaitu terdakwa tidak memberikan keterangan yang benar lantas siapakah yang memberikan keterangan yang tak benar dalam perkara? Karena sepanjang dakwaan yang diuraikan jaksa maka yang tidak memberikan keterangan yang benar, quod non, adalah Miryam bukan Markus," papar tim kuasa hukum.

Terakhir, tim kuasa hukum meminta hakim mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan dan meminta dakwaan terhadap Markus batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Rencananya, putusan sela akan disampaikan pekan depan. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengembangkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dang


Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari setiap tahun selalu menjadi masalah di Indonesia.


Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap Mathias Hubert Marie Echene (48), warga negara Perancis


Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng

Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng

Informasi adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Mayjen (Purn) Bandjela Paliudj


Terpidana Kebiri Kimia Ajukan Peninjauan Kembali (PK)

Terpidana Kebiri Kimia Ajukan Peninjauan Kembali (PK)

Rencana jaksa di Mojokerto, Jawa Timur, yang akan mengeksekusi hukuman kebiri terhadap Muhammad Aris, terpidana kejahatan seksual sembilan anak tampaknya belum


Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkan TP4 dan TP4D.


Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di Rutan Gunt


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!