Kriminal
Share this on:

Masih Bandel, Cabut Izinnya!

  • Masih Bandel, Cabut Izinnya!
  • Masih Bandel, Cabut Izinnya!

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengancam akan mencabut izin perusahaan yang berada di wilayah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung maupun beberapa daerah di Pulau Kalimantan jika wilayah konsesi masih juga terbakar.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pemerintah perlu lebih tegas dan keras kepada korporasi yang terbukti bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan. Apalagi, kebakaran tersebut sudah pernah terjadi di wilayah konsesi sebelumnya. "Ya izinya kami cabut. Tegas saja. Pecabutan itu ya tetap koordinasi dengan pemeintah daerah," tegasnya, kemarin (1/10).

Pria yang akrab disapa Roy tersebut membenarkan bahwa beberapa wilayah korporasi pada 2019 kembali terbakar dan dilakukan penyegelan. Perusahan tersebut yaitu PT Ricky Kurniawan Kertapersada dengan lokasi terbakar 591 hektare pada 2015. Kemudian, pada 2019 konsesi perusahaan itu kembali terbakar dengan luas 1.200 ha. Selain itu PT Kaswari Unggul juga kembali terbakar. Bagi korporasi tersebut pemerintah memastikan ketegasan hukum.

Meskipun demikian, pencabutan izin tersebut akan berkoordinasi penuh dengan pejabat daerah setempat sebagai pihak yang mengeluarkan izin korporasi, karena kewenangannya lebih berada di kepala daerah. Namun, apabila pemerintah daerah tidak memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut maka KLHK akan melakukan pemberlakukan hukum lapis kedua.

Hingga kini kementerian terkait mencatat baru tiga perusahaaan yang lahan konsesinya kembali terbakar pada 2019 yaitu dua Jambi dan satu lagi di Provinsi Riau, namun jumlah itu bisa saja terus bertambah karena Dirjen Gakkum masih melakukan pendataan.

Ia menyebut, ada sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah melalui KLHK telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. "Dari sembilan gugatan perdata yang telah inkrah itu nilai gugatannya Rp3,15 triliun," tegasnya.

Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan KLHK berupa pemberian sanksi administratif sebanyak 212. Kemudian 17 gugatan hukum hingga pemidanaan. Terkait pemberian sanksi administrasi, sebanyak 77 berupa paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, tiga pencabutan izin dan 115 pemberian surat peringatan.

Saat ini kementerian terkait melalui Dirjen Gakkum sedang melakukan proses eksekusi terhadap putusan-putusan yang telah inkrah. Proses eksekusi akan dilakukan dan bekerjasama dengan pengadilan negeri tempat perusahaan tersebut.

Pemerintah terus berkoordinasi secara intensif bersama pengadilan negeri untuk mempercepat upaya eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari total nilai Rp3,15 triliun tersebut baru Rp78 miliar disetorkan ke rekening negara. "Uang tersebut masuk ke rekening negara karena termasuk penerimaan negara bukan pajak," katanya.

Sedangkan sisanya, pemerintah masih dalam proses upaya penegakan hukum. Sebagai contoh eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) Nagan Raya Aceh dengan nilai Rp360 miliar terhadap kasus Karhutla di wilayah PT Kallista Alam. Koordinasi terus dilakukan dan saat ini dalam tahap penilaian aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar ganti rugi tersebut. Kemudian pemerintah juga sedang proses pengiriman surat ke sejumlah PN untuk segera melakukan pemanggilan pihak terkait.

"Ada tujuh surat sudah kami kirimkan ke pengadilan, artinya ada tujuh perusahaan harus membayar ganti rugi ini," ujar dia. Pemerintah akan terus mengejar para pelaku kejahatan Karhutla dengan menggunakan instrumen yang ada. Namun, proses eksekusi tetap berada di tangan PN setempat.

Ia menyebut proses penanganan Karhutla hingga berkekuatan hukum tetap baru terlaksana beberapa tahun terakhir. Sehingga PN belum memiliki pengalaman untuk mengeksekusi. "Namun kami terus berkoordinasi dengan PN Palembang, PN Pekanbaru, PN Jambi, PN Nagan Raya, PN Jakarta Selatan untuk mempercepat proses hukum," kata dia.

Sementara, dari Pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan citra satelit Modis-catalog Lapan kemarin (1/10), pukul 18.00 WIB, menunjukkan kualitas udara membaik seiring dengan turunnya jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan mencapai 673 di Sumatera dan Kalimantan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulis diterima menjelaskan jumlah titik panas akibat karhutla cenderung turun seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan titik panas yang terpantau masih banyak ada di Kalimantan Selatan. Namun, menurut dia, kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 menunjukkan level baik.

Tercatat titik panas berjumlah 673. Jumlah tertinggi teridentifikasi di Kalimantan Selatan sebanyak 141, Kalimantan Tengah 63, Sumatera Selatan 63 dan Jambi 15, sedangkan Riau dan Kalimantan Barat tidak terdeteksi adanya hotspot. Luasan hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia sejak awal 2019 yang terbakar mencapai 328.724 hektare. Sementara itu, karhutla juga masih terjadi di kawasan Gunung Merbabu dan Sumbing di Jawa Tengah.

Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terus berlangsung baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Dan kemarin juga dikerahkan dua pesawat di Sumatera dan dua pesawat di Kalimantan dengan total garam yang ditabur sejumlah 9.600 kilogram.

Salah satu hasilnya hujan turun di sebagian besar wilayah Riau (Indragiri Hulu, Dumai, Pelalawan, Kuansing, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir), Jambi (Merangin, Sarolangin), Kalimantan Barat (Pontianak, Singkawang, Sintang, Melawi), Kalimantan Selatan (HST, HSS), dan Kalimantan Tengah (Palangkaraya, Barito Selatan dan Lamandau).

Ia mengatakan kecenderungan titik panas yang turun harus terus dipertahankan sehingga masyarakat dapat menghirup udara sehat dan beraktivitas di luar rumah. Hujan yang turun secara optimal dapat dimanfaatkan untuk membasahi gambut dengan sekat kanal dan embung.

"Gambut perlu dikembalikan ke kodratnya yaitu basah dan berair sehingga tidak mudah terbakar. Usaha pembahasan gambut ini perlu dilakukan terus menerus sehingga tahun depan tidak terjadi kebakaran lagi," pungkasnya. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mantan Bos Petral Masih Ditanyai soal Tupoksi

Mantan Bos Petral Masih Ditanyai soal Tupoksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Private Limited (PES) Bambang Irianto.


Nama-nama Dewan Pengawas KPK Masih Ditimang-timang

Nama-nama Dewan Pengawas KPK Masih Ditimang-timang

Istana memastikan akan banyak figur berlatar belakang hukum yang dipercaya sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.


Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


Setahun, OJK Tutup 1.773 Pinjaman Online

Setahun, OJK Tutup 1.773 Pinjaman Online

Selama orang masih membutuhkan uang, selama itu pula keberadaan fintech peer to peer lending atau pinjaman online ilegal (pinjol) tetap akan tumbuh subur di Ind


Korupsi Dugaan Kredit Bank Syariah Mandiri Simalungun Belum Ada Tersangkanya

Korupsi Dugaan Kredit Bank Syariah Mandiri Simalungun Belum Ada Tersangkanya

Kejaksaan Agung masih menyelidiki sejumlah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT. Bank Syariah Mandir


Didemo, Pemerintah Hong Kong Cabut RUU Ekstradisi

Didemo, Pemerintah Hong Kong Cabut RUU Ekstradisi

Pemerintah Hong Kong resmi mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi, yang memicu demonstrasi besar-besaran selama lima bulan belakangan.


Bawaslu Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Bawaslu Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Ancaman politik uang masih menjadi momok menakutkan pada perhelatan Pilkada Serentak 2020 mendatang.


Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Satu unit mobil merek Nissan Terra bernopol B 1 RI berisi senjata tajam berupa dua bilah parang dan nomor polisi palsu ditemukan terparkir di lobby Hotel Raffle


Enam Polisi Pembawa Senpi Demo Kendari Segera Disidang

Enam Polisi Pembawa Senpi Demo Kendari Segera Disidang

Tim Investigasi Polri masih mendalami tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sultra, Randi dan M Yusuf saat demo menolak RUU KPK dan RUU KUHP di


Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Sebanyak 171 berkas kasus dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus diteliti Tim Jaksa peneliti Kejaksaan Agung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!