Kriminal
Share this on:

Masjid Tak Boleh untuk Takfiri

  • Masjid Tak Boleh untuk Takfiri
  • Masjid Tak Boleh untuk Takfiri

JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan masjid yang berada di kantor pemerintah agar mensyiarkan kedamaian. Masjid harus dikelola secara baik sebagai pembawa pesan agama yang membawa kesejukan umat.

"Pesan saya ke masjid, tolong dikelola secara baik sebagai pembawa pesan agama. Apa pesan agama yang paling pokok? Membangun kedamaian di hati, membangun persaudaraan sesama umat manusia," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (25/10).

Menurutnya, masjid bukan untuk membangun pertentangan dan permusuhan. Masjid dan pengajian adalah untuk membangun persaudaraan dan kesejukan. "Tidak boleh di dalam masjid mengadu domba. Tidak boleh bersifat takfiri, menganggap orang lain kalau tidak sepakat dengan dia adalah musuh, kafir dan sebagainya," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Di negara Pancasila, lanjutnya, kehidupan keberagamaan dijamin sepenuhnya oleh UU. Karena itu, masjid harus dengan baik agar untuk tidak menimbulkan bibit-bibit permusuhan hanya karena perbedaan pandangan.

Pakar hukum tata negara ini menuturkan umat Islam semestinya bangga. Karena hampir seluruh kantor pemerintahan dilengkapi masjid. Dia menceritakan pada tahun 1980-an, orang-orang menganggap bangunan masjid di kantor Pemerintah sebagai hal yang tak biasa.

"Hampir setiap kantor pemerintah sekarang punya masjid. Jadi orang Islam itu harus berbangga. Karena di tahun 80-an, kantor pemerintah itu kalau punya masjid dianggap aneh. Dulu kegiatan keagamaan di kantor dianggap mengganggu. Dianggap kurang sejalan dengan kehidupan modern," ucap Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana ibadah di kantor untuk membangun persaudaraan dan kesejukan, bukan sebaliknya. "Ada yang juga mungkin punya gereja, itu boleh saja. Punya pura, boleh juga. Di sini ada masjid, di kantor-kantor lain ada masjid. Yang ingin saya katakan, masjid bukan untuk membangun pertentangan dan permusuhan. Masjid dan pengajian di kantor-kantor untuk membangun persaudaraan dan kesejukan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Menteri Agama yang baru Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi bisa melakukan tindakan terukur dalam menangani isu radikalisme. "Harus tetap terukur. Artinya jangan sembarangan ini radikal, ini bukan radikal," ujar Haedar.

Menurutnya, dalam konteks apapun baik agama maupun dalam konteks umum perlu ada pemahaman yang komprehensif. "Karena bukan hanya agama. Bahkan perilaku berbangsa, perilaku sosial juga memiliki bagian-bagian yang berpotensi ekstrem dan radikal. Radikalisme jangan dilekatkan pada agama. Aapalagi tertuju pada agama tertentu. Beragama, bernegara, berideologi, bersosial itu juga ada kecenderungan ekstrem dan radikal yang mengarah pada kekerasan. Kita banyak contoh kejadian-kejadian di tanah air bahwa korban dari tindakan-tindakan yang ekstrem bukan hanya karena agama. Oleh karena itu harus terukur," jelasnya.

Agama dan institusi kegamaan, lanjutnya, harus menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan, serta menyatukan. Selain itu, dia berpesan agar Menag dapat memposisikan diri sebagai menteri untuk semua golongan. Meski memiliki latar belakang militer, Menag harus berdiri untuk semua rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk kelompok militer. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pengadilan Internasional Gelar Penyelidikan ke Pemerintah Myanmar

Pengadilan Internasional Gelar Penyelidikan ke Pemerintah Myanmar

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memberikan lampu hijau untuk penyelidikan penuh atas dugaan kejahatan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.


Jaksa Kasus Ahok Ditunjuk Jadi JAM Pidum

Jaksa Kasus Ahok Ditunjuk Jadi JAM Pidum

Setelah lama tak berpenghuni, tiga posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung akhirnya terisi.


Jokowi Didesak Segera Umumkan Jaksa Agung Muda

Jokowi Didesak Segera Umumkan Jaksa Agung Muda

Presiden Joko Widodo diinformasikan telah memutuskan nama-nama untuk mengisi posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


Tuduhan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Tak Manusiawi

Tuduhan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Tak Manusiawi

Tuduhan rekayasa penyiraman air keras ke Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang ngawur alias tidak jelas.


KPK Seriusi Penyaluran Dana Desa Fiktif

KPK Seriusi Penyaluran Dana Desa Fiktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggandeng aparat kepolisian untuk mengawal penyaluran dana desa Kementerian Keuangan (Kemenkeu).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!