Kriminal
Share this on:

Menag ke Luar Negeri, Gubernur Jatim Ada Rapat

  • Menag ke Luar Negeri, Gubernur Jatim Ada Rapat
  • Menag ke Luar Negeri, Gubernur Jatim Ada Rapat

JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa rencananya akan dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (19/6). Tapi kedua pejabat tersebut tak datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi di persidangan kasus jual beli jabatan.

"Saksi hari ini rencana kami panggil 5 orang. Ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kiai Asep, Amin Mahfud, dan Syaiful Bahri. Namun Pak Lukman Hakim mengirimkan surat pemberitahuan sedang ada kegiatan di luar negeri," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6).

Demikian juga dengan Khofifah yang tak bisa hadir karena ada kegiatan. "Untuk Ibu Khofifah sedang rapat, sedangkan Kiai Asep belum ada pemberitahuan," tambah Wawan.

Atas jawaban tersebut, Ketua majelis hakim Hariono memerintahkan saksi yang belum datang untuk hadir di sidang selanjutnya. Jaksa Wawan menyanggupi permintaan hakim. "Kami akan hadirkan dalam sidang berikut yang tidak hadir hari ini," ungkap jaksa Wawan.

Sidang pun akhirnya hanya memeriksa dua saksi yaitu Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kemenag sekaligus sekretaris panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi Kemenag Syaikhul Hadi dan Kasubag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jatim yang juga calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur Amin Mahfud.

Padahal, Lukman dan Khofifah seharusnya hadir sebagai saksi dalam sidang untuk dua terdakwa yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin yang didakwa menyuap Ketua Umum PPP non-aktif Romahurmizy alias Rommy dan Menag Lukman Hakim senilai Rp325 juta. Dan satu lagi Muh Muafaq Wirahadi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik yang didakwa menyuap Rommy Rp91,4 juta.

Menteri Agama Lukman Hakim disebut juga menerima Rp70 juta dari Haris Hasanuddin. Karena Menag dikabarkan telah membantu Haris menduduki jabatan tersebut.

Pemberian uang dilakukan secara bertahap yaitu pada 1 Maret 2019 sebesar Rp50 juta. Selanjutnya pada 9 Maret 2019 di Tebu Ireng Jombang dengan jumlah Rp20 juta yang diberikan melalui Herry Purwanto sebagai bagian komitmen yang sudah disiapkan Haris.

Dana Rp70 juta itu diberikan kepada Lukman Hakim karena telah membela Haris untuk tetap lolos di seleksi jabatan tinggi Kemenag. Padahal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengirim surat ke Menteri Agama mengenai 2 peserta yang lolos seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Anshori ternyata pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015 dan 2016. (gw/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pejabat Boleh Keluar Negeri, tapi Dibatasi

Pejabat Boleh Keluar Negeri, tapi Dibatasi

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegasakan tidak akan menghambat izin kepala daerah ke luar negeri.


Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dinilai tak ada manfaatnya.


Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian Ombudsman.


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.


Selundupkan Gula Ilegal, Empat WNI Ditangkap Polisi Malaysia

Selundupkan Gula Ilegal, Empat WNI Ditangkap Polisi Malaysia

Empat warga negara Indonesia (WNI) ditangkap Kepolisian Maritim Malaysia di Tawau (Negeri Sabah), Malaysia, Kamis (11/7) lalu.


Malaysia Deportasi 117 WNI Ilegal

Malaysia Deportasi 117 WNI Ilegal

Pemerintah Malaysia mendeportasi 117 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja ilegal di Negeri Sabah ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Kamis (11/7).


Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU

Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi vonis 2 tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet, Kamis (11/7) lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!