Kriminal
Share this on:

MK Diprediksi Sulit Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

  • MK Diprediksi Sulit Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin
  • MK Diprediksi Sulit Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA - Dalam persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni lalu, tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memohon pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Alasannya, karena ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Namun, permohonanan itu dinilai sulit dikabulkan oleh hakim MK.

"Sulit rasanya untuk bisa mengabulkan permohonan diskualifikasi. Prediksi saya majelis hakim akan memberi catatan atas menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dan praktik vote buying/money politics," kata pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam, Senin (17/6) kemarain.

Selain, itu, kemungkinan hasilnya juga tidak akan berubah. Karena jarak perolehan suara antara pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf dengan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi terlalu lebar atau hampir 16 juta suara.

Namun, fakta adanya kelemahan Pemilu 2019 akan menjadi catatan berharga untuk pelaksanaan pemilu mendatang. "Jadi sama-sama akan menang dan sama-sama terhormat. Karena telah menempuh jalan konstitusional yang bermartabat," imbuhnya.

Dia memprediksi MK akan memberikan tekanan atas penyalahgunakan fasilitas negara, anggaran program kerja, alokasi APBN, mobilisasi birokrasi dan BUMN. "MK juga akan memberikan perhatian terhadap netralitas aparatur sipil negara, polisi, intelejen dan penggunaan anggaran pemilu. Itu pun dengan perspektif kualitatif sebagaimana ajuan dari Pasangan Calon 02 Prabowo-Sandi," terangnya.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) ini menilai panggung MK kali ini tidak sekadar jadi panggung pembuktian kecurangan saja. Tetapi akan lebih menjadi panggung pembentukan opini dan jalan kehormatan bagi para pasangan calon.

Hal senada juga disampaikan pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan. Dia menilai, sebagian petitum permohonan Prabowo-Sandi ke MK di luar konteks. "Menurut saya, dari 15 petitum permohonan yang disampaikan ke MK, sebagiannya sudah di luar konteks, yang tidak dalam kewenangan MK," ujar Johanes.

Menurut dia, pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peradilan TUN dan peradilan umum untuk kasus pidana. Sedangkan MK hanya menangani sengketa hasil Pemilu. Karena itu, sebagian dari petitum permohonan Prabowo-Sandi, sesungguhnya bukan menjadi bagian dari ranah MK.

Misalnya, petitum permohonan yang meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Permintaan diskualifikasi pasangan calon ini tidak lazim masuk dalam Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Petitum lainnya adalah meminta Hakim Konstitusi memberhentikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan melakukan proses pergantian komisioner yang baru. Namun, di sisi lain tim hukum Prabowo-Sandiaga juga meminta ada pemungutan suara ulang. "Kalau permohonan pemungutan suara ulang (PSU) memang lazim sekali dimasukan dalam petitum. Namun, yang tidak lazim, meminta anggota KPU diganti. Petitum permohonan yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi itu harus bisa dibuktikan dalam persidangan di MK," paparnya.

Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Inas Zubir, menilai kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), salah kaprah soal keputusan Mahkamah Agung terkait BUMN. Sebelumnya beredar video penjelasan dari BW tentang alasannya menggugat kedudukan Mar'ruf Amin yang dianggap melanggar ketentuan UU No. 07/2017 tentang Pemilu.

BW berkeyakinan bahwa keputusan MA telah menetapkan anak perusahaan BUMN sebagai BUMN juga. Sehingga capres dan cawapres wajib mundur dari BUMN. Menurut Inas, keputusan MA No. 21/2017 halaman 41 tidak seperti yang dikatakan BW.

Bunyi keputusan MA tersebut adalah Bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN.

Inas menegaskan keputusan MA tersebut sudah sangat jelas, bahwa penyertaan modal negara atau saham negara di BUMN kepada BUMN lain-nya atau PT tetap menjadi BUMN. "Contohnya PGN. Ketika saham negara sebesar 56,9 persen dialihkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN noncash) ke Pertamina, sehingga berdasarkan keputusan MA ini maka PGN tetap sebagai BUMN," tutur Inas.

Dia mengatakan hal itu sangat berbeda dengan PT Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Sebab negara tidak melakukan penyertaan modal di kedua bank tersebut. "Pemerintah juga tidak pernah menyerahkan sahamnya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada Bank Syariah Mandiri. Demikian juga PT Bank BNI Syariah," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Ancam Copot Pejabat yang Gagal Atasi Kebakaran Hutan

Jokowi Ancam Copot Pejabat yang Gagal Atasi Kebakaran Hutan

Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Jaksa Agung Jangan dari Parpol

Jaksa Agung Jangan dari Parpol

Sulit bagi Presiden terpilih Joko Widodo untuk mempertahankan posisi Jaksa Agung dari kalangan politis.


Jokowi Harus Ambil Alih Kasus Novel Baswedan

Jokowi Harus Ambil Alih Kasus Novel Baswedan

Hingga saat ini belum ada titik terang dalam pengungkapan aktor utama penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.


Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Harus Bersih dari Korupsi

Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Harus Bersih dari Korupsi

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 akan ditetapkan oleh KPU, Minggu (30/6) hari ini.


Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi menolak gugatan hasil pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga.


TKN Akan Laporkan Saksi Paslon 02

TKN Akan Laporkan Saksi Paslon 02

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf berencana akan melaporkan salah satu saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.


Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

KPK mengaku tidak bisa melakukan audit dana kampanye capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.


Polisi Bekuk Pria Bersorban Hijau Pengancam Jokowi

Polisi Bekuk Pria Bersorban Hijau Pengancam Jokowi

Polisi menangkap seseorang yang diduga sebagai pria bersorban hijau yang mengancam akan membunuh Presiden Jokowi dan Wiranto, Jumat (24/5) lalu.


Jokowi-Prabowo Diyakini Bertemu Pekan Ini

Jokowi-Prabowo Diyakini Bertemu Pekan Ini

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf meyakini pertemuan antara Jokowi dan Prabowo segera terealisasi.


Bersandar di Sungai, Lima Kapal Terbakar

Bersandar di Sungai, Lima Kapal Terbakar

Lima kapal yang diparkir di sepanjang Sungai Juwana terbakar kemarin sore. Api sulit dipadamkan karena angin kencang dan kondisi kapal yang rapat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!