Kriminal
Share this on:

MK Diprediksi Sulit Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

  • MK Diprediksi Sulit Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin
  • MK Diprediksi Sulit Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA - Dalam persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni lalu, tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memohon pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Alasannya, karena ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Namun, permohonanan itu dinilai sulit dikabulkan oleh hakim MK.

"Sulit rasanya untuk bisa mengabulkan permohonan diskualifikasi. Prediksi saya majelis hakim akan memberi catatan atas menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dan praktik vote buying/money politics," kata pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam, Senin (17/6) kemarain.

Selain, itu, kemungkinan hasilnya juga tidak akan berubah. Karena jarak perolehan suara antara pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf dengan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi terlalu lebar atau hampir 16 juta suara.

Namun, fakta adanya kelemahan Pemilu 2019 akan menjadi catatan berharga untuk pelaksanaan pemilu mendatang. "Jadi sama-sama akan menang dan sama-sama terhormat. Karena telah menempuh jalan konstitusional yang bermartabat," imbuhnya.

Dia memprediksi MK akan memberikan tekanan atas penyalahgunakan fasilitas negara, anggaran program kerja, alokasi APBN, mobilisasi birokrasi dan BUMN. "MK juga akan memberikan perhatian terhadap netralitas aparatur sipil negara, polisi, intelejen dan penggunaan anggaran pemilu. Itu pun dengan perspektif kualitatif sebagaimana ajuan dari Pasangan Calon 02 Prabowo-Sandi," terangnya.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) ini menilai panggung MK kali ini tidak sekadar jadi panggung pembuktian kecurangan saja. Tetapi akan lebih menjadi panggung pembentukan opini dan jalan kehormatan bagi para pasangan calon.

Hal senada juga disampaikan pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan. Dia menilai, sebagian petitum permohonan Prabowo-Sandi ke MK di luar konteks. "Menurut saya, dari 15 petitum permohonan yang disampaikan ke MK, sebagiannya sudah di luar konteks, yang tidak dalam kewenangan MK," ujar Johanes.

Menurut dia, pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peradilan TUN dan peradilan umum untuk kasus pidana. Sedangkan MK hanya menangani sengketa hasil Pemilu. Karena itu, sebagian dari petitum permohonan Prabowo-Sandi, sesungguhnya bukan menjadi bagian dari ranah MK.

Misalnya, petitum permohonan yang meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Permintaan diskualifikasi pasangan calon ini tidak lazim masuk dalam Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Petitum lainnya adalah meminta Hakim Konstitusi memberhentikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan melakukan proses pergantian komisioner yang baru. Namun, di sisi lain tim hukum Prabowo-Sandiaga juga meminta ada pemungutan suara ulang. "Kalau permohonan pemungutan suara ulang (PSU) memang lazim sekali dimasukan dalam petitum. Namun, yang tidak lazim, meminta anggota KPU diganti. Petitum permohonan yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi itu harus bisa dibuktikan dalam persidangan di MK," paparnya.

Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Inas Zubir, menilai kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), salah kaprah soal keputusan Mahkamah Agung terkait BUMN. Sebelumnya beredar video penjelasan dari BW tentang alasannya menggugat kedudukan Mar'ruf Amin yang dianggap melanggar ketentuan UU No. 07/2017 tentang Pemilu.

BW berkeyakinan bahwa keputusan MA telah menetapkan anak perusahaan BUMN sebagai BUMN juga. Sehingga capres dan cawapres wajib mundur dari BUMN. Menurut Inas, keputusan MA No. 21/2017 halaman 41 tidak seperti yang dikatakan BW.

Bunyi keputusan MA tersebut adalah Bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN.

Inas menegaskan keputusan MA tersebut sudah sangat jelas, bahwa penyertaan modal negara atau saham negara di BUMN kepada BUMN lain-nya atau PT tetap menjadi BUMN. "Contohnya PGN. Ketika saham negara sebesar 56,9 persen dialihkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN noncash) ke Pertamina, sehingga berdasarkan keputusan MA ini maka PGN tetap sebagai BUMN," tutur Inas.

Dia mengatakan hal itu sangat berbeda dengan PT Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Sebab negara tidak melakukan penyertaan modal di kedua bank tersebut. "Pemerintah juga tidak pernah menyerahkan sahamnya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada Bank Syariah Mandiri. Demikian juga PT Bank BNI Syariah," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


STNK Akan Diganti seperti ATM

STNK Akan Diganti seperti ATM

Polri mewacanakan penerbitan kartu Surat Tanda Nomor Kendaraan Elektronik (e-STNK). Inovasi ini dinilai lebih modern, smart dan sulit dipalsukan.


Delapan Menteri Baru Terseret Dugaan Kasus Korupsi

Delapan Menteri Baru Terseret Dugaan Kasus Korupsi

Komposisi menteri kabinet Indonesia Maju pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menuai sorotan.


Ketua KPK Sebut Strategi Jokowi Sulit Ditebak

Ketua KPK Sebut Strategi Jokowi Sulit Ditebak

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku tidak mengetahui secara persis strategi Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi.


Seluruh Tersangka Penganiaya Ninoy Sudah Ditangkap

Seluruh Tersangka Penganiaya Ninoy Sudah Ditangkap

Seluruh tersangka kasus penganiayaan terhadap Ninoy Karundang, seorang relawan Jokowi, berhasil ditangkap aparat kepolisian.


Pencalonan Idham Azis Cacat Administratif

Pencalonan Idham Azis Cacat Administratif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan nama Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri, pengganti Jenderal Tito Karnavian.


Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Dalam pertemuan dengan Raja Malaysia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Yang di-Pertuan Agong XVI memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tingg


Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan 15 tersangka dan 1 orang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng.


Arminsyah Ditunjuk Jokowi Gantikan Prasetyo

Arminsyah Ditunjuk Jokowi Gantikan Prasetyo

Presiden Jokowi pun menunjuk Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung.


Kapolres Tangerang Jadi Ajudan Wapres

Kapolres Tangerang Jadi Ajudan Wapres

Kapolresta Tangerang, Banten Kombes Sabilul Alif terpilih menjadi ajudan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!