Kriminal
Share this on:

MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

  • MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg
  • MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

**JAKARTA ** - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa pemilihan calon legislatif (Pileg) 2019, Selasa (9/7). Jumlah perkara sengketa pileg yang disidangkan sebanyak 260.

"MK menggelar sidang perdana PHPU Legislatif 2019 sebanyak 260 perkara pada Selasa (9/7) hingga Jumat (19/7)," ujar Kabag Humas MK Fajar Laksono di Gedung MK, Selasa (9/7) kemarin.

Persidangan sengketa Pileg, terbagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, pemerintah, dan DPR.

Pada panel pertama diketuai oleh Ketua MK Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Panel ketiga diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR. Sebanyak 64 perkara sengketa Pileg akan disidangkan pada Selasa (9/7), dan dimulai pukul 08.00 WIB.

Pantauan di ruang sidang Panel II, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa pileg untuk bisa memahami maksud permohonannya. Terutama dalam petitum permohonan.

"Bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan pemungutan ulang. Ini harus dipahami, nanti petitum dan maksudnya jadi 'jaka sambung naik ojek', ga nyambung gitu ya," ujarnya di Gedung MK saat memeriksa sengketa Pileg 2019 daerah pemilihan Papua.

Saldi mengatakan petitum permohonan harus jelas. Sebab mengandung konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan. Saldi mengaku seringkali menemukan terdapat inkonsistensi dalam permohonan. Selain itu antara permohonan dengan petitum tidak relevan terkait pemilu ulang, pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang.

"Jangan salah menyebutnya, kalau salah jadi kabur permohonannya. Dan ini saya ingatkan kepada seluruh kuasa hukum yang mewakili para pemohon ya," ujar Saldi.

Sementara di ruang sidang panel I, caleg DPR petahana daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) I dari Gerindra, Bambang Haryo Soekarto menggugat KPU dengan rekan satu partainya Rahmat Muhajirin.

"Perkara kami terkait internal partai, Yang Mulia. KPU sebagai termohon dengan Caleg Gerindra Nomor Urut 4 Dapil Jatim I atas nama Rahmat Muhajirin sebagai pihak terkait," ujar kuasa hukum Bambang, Maulana Bungaran.

Pemohon, menuding Rahmat melakukan politik uang di wilayah Surabaya meliputi tiga kecamatan yakni Prambon, Candi, dan Gedangan. "Caleg petahana tumbang oleh caleg yang awalnya tidak dikenal masyarakat di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Setelah kami cek, ternyata ada politik uang," kata Maulana.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memeriksa perkara tersebut kemudian menanyakan bukti tudingan itu.

Maulana mengaku tidak terdapat penambahan suara, namun ada sejumlah saksi yang dapat memberikan keterangan.

Hakim Konstitusi Arief kemudian meminta Bawaslu memberikan keterangan atas tudingan Bambang pada sidang selanjutnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PKS dan Gerindra Berebut Kursi di Mahkamah Konstitusi

PKS dan Gerindra Berebut Kursi di Mahkamah Konstitusi

Sengketa pemilihan legislatif (Pileg) yang dipertontonkan di Mahkamah Konstitusi (MK) kian menarik.


Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang praperadilan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purnawirawan) TNI Kivlan Zen, Senin (8/7), ditunda.


Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan surat jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Sebut Sidang MK Hanya Permainan, Seorang Pria Ditangkap

Sebut Sidang MK Hanya Permainan, Seorang Pria Ditangkap

Seorang pria berinisial TFQ ditangkap aparat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipisiber) Bareskrim Polri.


Bawaslu Serahkan Keterangan Tertulis ke MK

Bawaslu Serahkan Keterangan Tertulis ke MK

Bawaslu menyerahkan keterangan tertulis terkait sengketa pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi MK, Kamis (4/7).


Jokdri Siapkan Argumentasi Hukum untuk Patahkan Tuntutan JPU

Jokdri Siapkan Argumentasi Hukum untuk Patahkan Tuntutan JPU

Sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akhirnya digelar di PN Jakarta Selatan, kemarin (4/7).


Jelang PHPU Pileg, Bawaslu Daerah Dikumpulkan

Jelang PHPU Pileg, Bawaslu Daerah Dikumpulkan

Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap menggelar sidang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif (pileg) 2019.


Soal 'Ikan Asin' Fairuz Dicecar 25 Pertanyaan, Galih Diperiksa Jumat

Soal 'Ikan Asin' Fairuz Dicecar 25 Pertanyaan, Galih Diperiksa Jumat

Laporan Fairuz A Rafiq terhadap Galih Ginanjar dan pasangan Youtuber Rey Utami-Pablo Benua mulai disidik Polda Metro Jaya, Rabu (3/7).


CCTV Terbaru Bisa Rekam Pengemudi Pakai HP di Dalam Mobil

CCTV Terbaru Bisa Rekam Pengemudi Pakai HP di Dalam Mobil

Program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai diperluas di Ibukota Jakarta, Senin (1/7).


Sidangkan PHPU Pileg, Hakim MK Dibagi 3 Panel

Sidangkan PHPU Pileg, Hakim MK Dibagi 3 Panel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang bersiap menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!